Terlaluuu! Diduga Korupsi Duit Proyek Bencana, Pejabat Kemen-PUPR Ditangkap KPK

JAKARTA | duta.co – Pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut korupsi di Indonesia belum terlalu parah alias stadium 4 sepertinya “dibantah” oleh anak buahnya sendiri. Betapa tidak, jajaran Pemerintahan Jokowi seolah silih berganti ditangkap aparat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi di tengah maraknya bencana yang terjadi di Indonesia, di saat dana bencana terus turun, ternyata anggaran untuk proyek tanggap bencana, malah dijadikan “bancakan” oleh pejabat.

Setelah Kementerian Pemuda dan Olahraga, kini KPK membongkar dugaan suap pada proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Saat ini KPK mendalami dugaan suap terkait proyek penyediaan air minum di daerah tanggap bencana, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Jumat (28/12) malam. KPK menduga transaksi dugaan suap itu bukan yang pertama.

“Jadi diduga transaksinya terjadi di Jakarta dan kami menduga ini bukan transaksi yang pertama terkait dengan fee proyek penyediaan air minum yang dikelola Kementerian PUPR,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan di gedung KPK, Jumat malam.

Febri mengatakan KPK menangkap 20 orang dan menyita uang senilai Rp 500 juta serta 25 ribu dolar Singapura. “20 orang tersebut tadi kami amankan semuanya dari Jakarta,” kata dia.

Febri lalu menjelaskan penangkapan terkait dugaan transaksi suap sejumlah proyek penyediaan air minum itu. “Jadi ada beberapa proyek penyediaan air minum yang dibangun di sejumlah daerah dan juga ada fee proyek yang kemudian diserahkan kepada sejumlah pejabat di PUPR yang jumlahnya variatif,” katanya.

Febri Diansyah mengatakan KPK sedang mengklarifikasi bukti-bukti awal yang sudah ditemukan. Namun, perkembangannya akan diumumkan melalui konferensi pers pada Sabtu (29/12) siang ini.

“Kami menemukan bukti-bukti awal. Tentu sedang diklarifikasi. Saat ini ada sejumlah dugaan suap terhadap beberapa pejabat di Kementerian PUPR terkait dengan proyek penyediaan air minum. Kami juga mengidentifikasi dan sedang mendalami karena ada proyek penyediaan air minum yang juga dilakukan di daerah tanggap bencana. Sehingga ini juga menjadi perhatian KPK, apakah di sana juga ada transaksi suap atau tidak,” jelas dia.

Ketika dikonfirmasi apakah kasus ini terkait proyek tanggap bencana di Donggala atau Palu, Febri Diansyah menjawab, “Saya belum bisa konfirmasi secara spesifik ya, apakah misalnya proyek tanggap bencana itu termasuk proyek di Donggala atau Palu”.

Pantauan di gedung KPK, Jumat malam, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Widiarto sempat mendatangi gedung itu pada pukul 22.50 WIB dan meninggalkan lokasi sekira pukul 23.45 WIB. Widiarto mengatakan, kedatangannya ke gedung KPK untuk mengonfirmasi OTT di Kementerian PUPR. “Kami belum tahu. Tadi Pak Menteri menugaskan saya ke sini untuk mencari tahu hal itu. Dari KPK belum ada informasi yang disampaikan. Jadi kami diminta menunggu sampai besok (hari ini),” katanya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sendiri mengaku sedih dan kaget mendengar anggotanya di Kementerian PUPR terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/12) malam. “Ternyata, pada hari ini kami dikejutkan kegiatan yang sangat-sangat menyedihkan hati, mengagetkan kami. Kami sedang diamanatkan untuk melaksanakan infrastruktur sebaik-baiknya, ternyata anggota saya ada yang melakukan hal itu,” kata Basuki di gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (28/12).

Dari infromasi yang dia dapat, Basuki membenarkan ada pejabat dari kementerian yang dia pimpin sedang diamankan oleh penyidik KPK. Basuki mengaku dikabari oleh bawahannya melalui telepon. Meskipun begitu, ia belum mengetahui pasti siapa saja pejabat yang diamankan oleh lembaga antirasuah itu.
“Informasi yang baru kami dapat, ada pegawai PUPR yang terkena OTT di bidang proyek air minum. Siapa dan apa kami belum tahu,” jelas dia.

Basuki membenarkan bahwa instansi yang dibawahinya memiliki ribuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tersebar di seluruh penjuru nusantara. “Jumlah satker (satuan kerja) di Kementerian PUPR itu ada 1.165 satuan kerja. Total pegawai PUPR ini sekitar 22 ribu. Satker itu 1.165 dan pejabat pembuat komitmennya ada 2.904 PPK yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar dia.

Basuki menyebutkan bahwa mereka bukanlah pihak-pihak yang melakukan pelelangan. Dia menjelaskan, pihak yang melakukan pelelangan ada di bawah kelompok kerja (pokja). Sementara, kata dia, ada 888 kelompok kerja yang melakukan pelelangan. “Pokja ini terdiri atas 2.483 orang,” tutur dia.

Basuki meyakini, KPK telah bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya, sehingga Kementerian PUPR akan memercayakan proses penyelidikan kepada KPK. “Tentu kami percaya bahwa KPK bekerja dengan mengamati panjang dan pasti dengan ketelitian tinggi. Kami serahkan proses selanjutnya kepada KPK sambil menunggu penjelasan yang jelas dari KPK,” kata dia.

Debat Stadium 4

Kondisi ini sungguh memprihatinkan. Apalagi sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah pernyataan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Jokowi membantah pernyataan Prabowo yang menyebut korupsi di Indonesia ibarat kanker stadium empat.

Respons yang dikeluarkan Jokowi tidak lama keluar setelah Prabowo berbicara soal maraknya korupsi di Indonesia. Stadium empat ini diibaratkan seperti sel kanker yang sudah menyebar ke jaringan tubuh lainnya. Dengan kata lain, korupsi di Indonesia disebut Prabowo sudah benar-benar parah.

“Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium 4,” ujar Prabowo dalam acara The World in 2019 Gala Dinner di Hotel Grand Hyatt Singapura, Selasa (27/11) lalu.
Namun Jokowi tidak sependapat dengan Prabowo. Sambil mengacu data corruption perception index (CPI), indeks persepsi korupsi di Tanah Air disebutnya membaik dari tahun 1998 ke 2018. CPI Indonesia sekarang di angka 37.

“Dari yang terjelek se-ASEAN, sekarang naik menjadi CPI ke angka 37, ini patut disyukuri. Jangan sampai ada yang bilang korupsi kita stadium 4, tidak ada,” kata Jokowi seusai Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2018 di Gedung Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tidak tinggal diam atas bantahan Jokowi. Gerindra meminta Jokowi tidak perlu menutup-nutupi maraknya korupsi di Indonesia.

“Gimana nggak stadium 4? Ada kepala daerah yang tertangkap korupsi tiga kali, ada partai politik yang menyelenggarakan acara dananya dari korupsi. Ini kan benar-benar tidak sesuai dengan Nawacita,” kata Ketua DPP Gerindra Habiburokhman saat dihubungi, Selasa (4/12).

(hud/rpk/det)

Express Your Reaction

Share Tweet