SURABAYA | duta.co – Jargon CETTAR (Cepat, Efektif-Efisien, Tanggap, Transparan dan Responsif) yang diusung Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dinilai anggota DPRD Jawa Timur masih setengah hati dilaksanakan oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Jawa Timur.

Hal itu setidaknya dibuktikan oleh Mathur Husyairi anggota DPRD Jatim saat menyempatkan diri untuk melihat secara langsung stand-stand pameran Jatim Fair 2019 dalam rangka Hari Jadi Pemprov Jatim ke 74 di Grand City Mall Surabaya, 8-13 Oktober 2019.

Berdasarkan hasil tracking APBD 2019, kata politisi asal PBB, ternyata rangkaian kegiatan hari jadi ini dianggarkan Rp.2 miliar, itu juga  disupport oleh masing-masing OPD sebesar Rp 200 juta.

“Sebagai orang desa, menyaksikan acara ini saya merasa kagum dan mewah karena digelar di mall kelas menengah ke atas, Convention Hall di Grand City, yang bisa diperkirakan harga sewanya mencapai Rp200-Rp250 juta per hari. Terlalu mewah,” jelas politisi asal Bangkalan, Rabu (9/10/2019).

Pertanyaannya kenapa lokasi ini yang dipilih untuk menggelar acara yang dibiayai dengan uang rakyat? Sebenarnya untuk siapa acara ini? Rakyat atau mereka yang berduit? Jawa Timur kan luas, dan punya banyak lokasi yang representatif untuk menggelar acara untuk menampung kehadiran rakyat dari semua kalangan.

“Terlalu sering saya menemukan acara seremonial seperti dihelat di tempat yang tidak terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, akhirnya acaranya megah tapi yang datang hanya orang-orang dinas yang disuruh hadir, sepi dari kunjungan masyarakat kecil. Apa sebenarnya tujuan dari kegiatan ini?” sindir Mathur Husyairi.

Isu tak sedap, pelaksana even ini dihandle oleh Even Organizer (EO), konon selama beberapa tahun terakhir dihandle orang atau grup yang sama sehingga diduga kental dengan nepotisme.

“Jangan-jangan karena cashback atau feenya tinggi. Termasuk dipilih nya Convention Hall di Grand City,” dalihnya.

Okelah ini untuk kelusuhan even ini, tapi ada yang membuat Mathur tergoda untuk mampir di salah satu stand OPD, tepatnya di stand BPKAD Jatim.

“Saya tertarik karena dipamerkan nya SISKEUDA, ada e-planning dan e-budgeting. Saya langsung menghampiri sebuah layar besar dan mulai bertanya kepada petugas yang jaga, sayangnya lupa menanyakan siapa namanya,” jelasnya.

Gubernur Harus Cermat Pilih Pembantu

Ia bertanya apakah aplikasi ini memuat semua informasi atau dokumen APBD dan bisa menampilkan anggaran di masing-masing OPD? “Jawabnya ‘tidak’! Ini hanya gelondongan nominal anggaran untuk masing-masing OPD saja, tidak ada rincian per OPD,” kata si petugas.

Kemudian, lanjutnya, saya minta untuk dibukakan anggaran di BPKAD, dugaan disini anggarannya pasti triliunan, eh ternyata hanya 300 Miliar lebih.

“Saya kejar lagi, bukankah dana hibah selalu ditransfer oleh BPKAD? Si petugas menjawab, oh itu bukan BPKAD pak, tapi di….. (saya lupa namanya), setelah diklik muncul nominal 13 triliun untuk sekitar 24 OPD,” bebernya.

Terus kami kejar lagi, ini kenapa penerima hibah tidak ditampilkan? “Ini semua tergantung kepala daerahnya pak! Langsung saya timpali tergantung gubernur? Apa tergantung kepala OPD? Si petugas diam membisu,” tegasnya.

“Sampai detik ini saya punya kesimpulan bahwa banyak yang tidak sinkron antara Gubernur dengan Kepala OPD, Nawa Bhakti Satya dan CETTAR-nya masih gagap dan gugup untuk diimplementasikan oleh hampir semua OPD, terutama oleh sekretaris daerah,” imbuhnya.

Menurut Mathur, selama ini justru penghambat keterbukaan informasi publik dan transparansi ya OPD itu sendiri.

“Saya berharap Gubernur lebih teliti dan hati-hati memilih dan mengangkat pembantu, jangan hanya mendengarkan informasi sepihak dari pejabat birokrasi tapi dengarkan juga informasi dan masukan dari sisi lain, berbagai elemen masyarakat. Saya yakin masih ada pejabat yang punya spirit pembenahan bukan sekedar mengejar jabatan,” pungkasnya. (ud)

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry