KEDIRI | duta.co -Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Kediri, Suharto menjelaskan pihaknya menunggu hasil revisi dilakukan KPU RI. Dijadwalkan Rabu besok, dirinya akan ke Jakarta untuk menyerahkan kelengkapan atas persyaratan revisi.
Diberitakan sebelumnya, seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se – Kabupaten Kediri belum menerima honorarium dari KPU Kabupaten Kediri. Dari 26 perangkat PPK, terdiri ketua, sekretaris dan anggota sebesar Rp. 418.600.000,-. Permasalahan diakui pihak KPU, kurang telitinya melakukan verifikasi data saat diserahkan ke KPPN.
“Akhirnya dana tersebut kita kembalikan ke kas negara. Kemudian kita mengajukan tambahan dana ke KPU RI. Kita diuntungkan dengan program revisi anggaran se – Indonesia, dan memang hanya di Kabupaten Kediri yang belum terbayarkan honor untuk PPK,” jelas Suharto, yang rangkap jabatan sebagai Kepala Bagian SDM, Program Data KPU Provinsi Jawa Timur di ruang kerjanya, , Sabtu (12/01/2019).
Diterangkan Totok, sapaan akrabnya salah satu syarat diminta KPU RI, honor PPK selama Bulan Januari harus terbayarkan.
“Makanya Rabu besok saya ke KPU RI untuk serahkan data diminta. Dengan dana ditumpangkan di KPU RI, kita berharap setelah dibahas bersama Kementerian Keuangan, Dirjen anggaran dan Dirjen Perbendaharaan, anggaran kami minta segera dicairkan,” jelasnya.
Tentunya janji Kajari Kabupaten Kediri, Subroto ,SH ,MH akan memberikan tindakan tegas bila tidak diselesaikan bulan ini.
“Pasti saya sikat KPU atas masalah ini. Saya minta untuk transparan terkait penggunaan anggaran. Sampai PPK tidak terima honor berarti ada kesalahan di mereka. Dijanjikan bulan ini (Januari, red) akan diselesaikan semua tanggungannya,” kata Subroto saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu. (nng)
