SIDOARJO | duta.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan dari Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi atas kontribusinya dalam mendukung percepatan penanganan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) sepanjang tahun 2025 di Jawa Timur.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan dalam kegiatan Sosialisasi dan Normalisasi Kendaraan ODOL Tahun 2025 yang digelar di halaman Gedung Tani Puspa Agro, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (16/12).
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa penghargaan tersebut menjadi penguat komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan target Zero ODOL pada 2027 melalui peran aktif Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan RI yang menetapkan Jawa Timur sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan ini. Tentunya hal ini menjadi kehormatan sekaligus penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan,” katanya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program Zero ODOL membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pelaku usaha transportasi dan komunitas sopir.
“Bersama-sama kami siap membangun koordinasi dan efektivitas program Zero ODOL 2027. Seluruh tim di Jawa Timur, mulai dari pelaku-pelaku usaha transportasi, dan juga para gabungan sopir, berkomitmen bahwa ODOL ini bagian yang kita harus rapikan di dalam tata kelola transportasi di Indonesia dan Jawa Timur. Kami siap,” lanjut Gubernur Khofifah.
Menurut Khofifah, pengendalian kendaraan ODOL memiliki dampak signifikan terhadap keselamatan pengguna jalan sekaligus menjaga kualitas infrastruktur jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.
“Terlebih dengan mulai bergulirnya program penguatan logistik nasional. Kendaraan ODOL ini dapat berdampak mengganggu kualitas jalan yang mestinnya bisa tahan sekian puluh tahun, bisa mengalami kerusakan dengan percepatan tertentu. Dan ini juga berpengaruh terhadap keberhasilan program pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan Rencana Aksi Keselamatan atau RAK ke depan,” terangnya.
Ia menambahkan, implementasi Zero ODOL juga selaras dengan berbagai program prioritas nasional, termasuk kelancaran distribusi bahan pokok bagi Koperasi Merah Putih di sejumlah wilayah.
“Untuk itu, sebagai bentuk komitmen dan dukungan kami kepada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai inisiator dan konseptor program ini, di Jawa Timur telah bergulir bantuan biaya pemotongan terhadap kendaraan bermotor lebih dimensi,” terangnya.
Namun demikian, bantuan tersebut masih diberikan secara terbatas karena menyesuaikan kemampuan anggaran daerah, dan difokuskan bagi kendaraan yang secara teknis telah dinyatakan over dimension serta wajib dilakukan pemotongan.
Dalam upaya memperkuat tata kelola transportasi, Pemprov Jawa Timur juga menggandeng berbagai pihak, mulai dari Balai Pengelola Transportasi Darat, PT Jasa Raharja, Polda Jawa Timur, hingga asosiasi transportasi dan perusahaan angkutan barang.
“Intinya semua kita lakukan untuk efisiensi keamanan dan kenyamanan masyarakat yang juga akan memberikan referensi bagi semua pelaku usaha. Terima kasih banyak kepada Pak Menteri yang sudah sangat memperhatikan dan mensupport. Insya Allah pengguna jalan kita makin aman, makin nyaman, dan dunia usaha kita juga akan makin produktif,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi menilai Gubernur Khofifah layak menerima penghargaan tersebut karena kepemimpinannya memberikan dampak nyata dalam penanganan ODOL di lapangan.
“Penghargaan ini kami berikan karena beliau telah memberikan dampak nyata, baik dalam pengawasan di lapangan maupun dalam mendorong kepatuhan para pelaku usaha angkutan barang,” tuturnya.
Menhub Dudy juga memberikan apresiasi kepada Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) yang secara sukarela melakukan normalisasi terhadap 26 kendaraan milik mereka.
“Ini sangat saya hargai sebagai bagian dari sebuah perjalanan panjang kita untuk melakukan Zero ODOL. Kegiatan ini adalah contoh konkret bahwa transformasi menuju angkutan barang berkeselamatan dapat dilakukan melalui kolaborasi, bukan semata-mata penindakan,” ujarnya.
Ia berharap upaya tersebut dapat berkelanjutan hingga target nasional Indonesia Zero ODOL tercapai pada 2027.
“Dengan ini, kita dapat memperkuat sistem logistik kita. Saya hanya berharap bahwa ini tidak berhenti di sini saja, namun akan terus berlanjut sampai dengan tahun 2027 menjadi Indonesia Zero ODOL,” tutup Menteri Dudy. (Rid)
