Wakil Ketua MPR RI Dr H M Hidayat Nur Wahid, MA

JAKARTA | duta.co – Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Dr H Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi kesepakatan bulat Rapat Pleno Badan Pengkajian MPR dari seluruh Fraksi partai-partai politik di MPR dan juga kelompok DPD di MPR, untuk tidak mengamandemen UUD demi mewujudkan rekomendasi MPR periode sebelumnya yaitu menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

BP MPR menyepakati untuk hadirkan PPHN cukup melalui undang-undang saja. Itulah yang sejak semula menjadi sikap Gerindra, Golkar, PD dan PKS.

HNW sapaan akrabnya menjelaskan, bahwa, sikap Badan Pengkajian MPR ini sudah sangat tepat, apalagi ditengah kondisi politik yang tak kondusif yang menghadirkan kegaduhan publik seperti isu amandemen Konstitusi untuk penundaan pemilihan umum dan perpanjangan masa jabatan presiden yang digulirkan segelintir kelompok belakangan ini.

“Sangat tepat, itu juga untuk menutup kotak pandora amandemen UUD NRI 1945 agar tidak ditunggangi oleh segelintir orang untuk menunda Pemilu atau memperpanjang masa jabatan Presiden,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (15/04/2022).

Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa sikap hati-hati ini memang perlu dilakukan. Apalagi, salah satu Fraksi di MPR, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) sudah menyampaikan hal ini, yakni PPHN cukup diakomodasi ke dalam undang-undang, tidak perlu dimasukan ke UUD NRI 1945 sehingga membutuhkan amandemen.

Hasil kesepakatan rapat pleno Badan Pengajian MPR ini akan diserahkan ke pimpinan MPR, dan segera dilakukan rapat gabungan di MPR untuk pengambilan keputusan terhadap hasil rapat tersebut.

HNW mengaku yakin bila koleganya sesama pimpinan MPR akan sejalan dengan hasil rapat Badan Pengkajian MPR ini. Apalagi, sebelumnya, mayoritas pimpinan MPR juga sudah menegaskan bahwa MPR tidak ada agenda mengamandemen UUD NRI 1945 untuk memperpanjang masa jabatan.

“Komitmen ini tentu perlu kita jaga bersama. Selain untuk menjawab tuntutan publik dan Mahasiswa, itu juga untuk menutup peluang ditungganginya isu amandemen untuk perpanjangan masa presiden tiga periode,” tukasnya.

Oleh karenanya, lanjut HNW, dengan adanya kesepakatan Badan Pengkajian MPR dari semua fraksi dan DPD tersebut, maka sudah semestinya kegaduhan terkait amandemen UUD NRI 1945 untuk menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden harus segera diakhir, agar tidak menimbulkan kegaduhan yang menyita energi bangsa. Karena pintu amandemen UUD untuk penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden, praktis sudah tertutup. Maka mestinya kegaduhan-kegaduhan itu dihentikan saja. Manuver perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode ini juga penting segera disudahi, agar semua pihak fokus kepada persiapan pelaksanaan Pemilu 2024,” ujarnya.

HNW juga berharap Presiden Jokowi betul-betul tegak lurus melaksanakan konstitusi dengan menertibkan para pembantunya di kabinet dan relawannya, agar tidak lagi mengeluarkan wacana yang melanggar UUD NRI 1945, seperti penundaan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden.

“Jika Presiden Jokowi benar-benar konsisten, seharusnya para menteri dan relawannya itu segera ditegur. Apalagi, peluang itu sudah ditutup dengan kesepakatan seluruh fraksi dan DPD di Badan Pengkajian MPR untuk tidak melakukan amandemen konstitusi,” ujarnya.

“Artinya, sudah tidak ada jalan untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden melalui amandemen UUD, karena semua pihak di MPR sudah setuju untuk tidak melakukan amandemen UUD NRI 1945,” ujarnya.

Apalagi, HNW mengatakan bahwa Presiden Jokowi berulangkali mengatakan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024 ini adalah upaya untuk mencari muka dan menampar wajahnya.

“Tapi kok masih ada pihak-pihak yang deklarasikan dukungan tiga periode? Maka perlu aksi nyata dari presiden Jokowi, yakni mengkoreksi langung terhadap menteri-menteri, koalisi maupun relawan yang masih bermanuver untuk memperpanjang masa jabatan Presiden 3 periode. Hal yang tidak sesuai dengan konstitusi dan pernyataan Presiden Jokowi yang menolak perpanjangan masa jabatan Presiden,” pungkasnya. (net)

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry