SURABAYA | duta.co – Calon Gubernur Jawa Timur, Luluk Nur Hamidah, menerima kunjungan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Sylvana Maria Apituley di Kantor DPW Partai Kebangkitan Bangsa pada Selasa, 8 Oktober 2024.
Dalam pertemuan ini, Luluk menekankan pentingnya isu perlindungan anak, yang dinilai krusial untuk memastikan keberlanjutan generasi di masa depan. “Kalau isu anak ini sudah direspons secara tepat, terukur dan sistematik, maka itu sudah separuh kita akan menyelamatkan masa depan kita bersama,” ujarnya.
Menurutnya, dengan mendeteksi dan mendata masalah tersebut, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang efektif untuk melindungi generasi penerus bangsa.
Luluk menambahkan, kebijakan yang tepat harus disertai dengan anggaran yang memadai agar upaya penanggulangan kekerasan anak dapat berhasil.
Khususnya di Jawa Timur, Luluk menegaskan bahwa pemerintah harus menyediakan anggaran yang sesuai, mengingat setidaknya 30 persen dari penduduk Jawa Timur adalah anak-anak.
Ia juga menyatakan bahwa dengan populasi yang besar, kebijakan serta intervensi yang tepat sangat diperlukan, terutama dalam hal alokasi anggaran yang harus sesuai dengan kebutuhan. “Jangan sampai anggaran tinggi tetapi datanya tidak akurat,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Komisioner KPAI, Sylvana Maria Apituley, menjelaskan bahwa pemilihan Jawa Timur sebagai fokus kunjungan karena tingginya kasus kekerasan anak di provinsi ini.
Silvana berharap semua calon gubernur menjadikan perlindungan anak sebagai salah satu prioritas utama dalam kampanye mereka. Ia mengaku kedatangannya di Jawa Timur untuk bertemu dengan semua calon Gubernur Jatim. Pada kali pertama ia berkesempatan bertemu dengan Luluk Nur Hamidah.
“Isu kekerasan terhadap anak, selama ini, hanya menjadi isu tempelan saja. Kami ingin isu ini diangkat secara serius,” tegasnya.
Silvana juga menyarankan agar Jawa Timur memiliki lembaga pengawas independen, seperti Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), yang dapat berfungsi sebagai mitra strategis bagi pemerintah dalam memahami situasi anak-anak di daerah tersebut.
“Jawa Timur seharusnya memiliki lembaga pengawas independen untuk membantu memahami situasi anak. Provinsi lain sudah memiliki ini, jadi Jawa Timur harus menjadi pelopor,” tutup Sylvana. (Rid)
