Oleh Bey Arifin*
MENJELANG Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35, dinamika politik di sekitar tubuh NU semakin terasa. Konsolidasi kekuatan, manuver dukungan, hingga tarikan kepentingan dari berbagai pihak mulai bergerak. Dalam konteks inilah peringatan KH Said Asrori tentang adanya partai-partai besar yang ingin menguasai NU menjadi sangat relevan untuk dibaca dan dilawan.
Yang diperebutkan dalam Muktamar sejatinya bukan sekadar kursi kepemimpinan, tetapi arah masa depan jam’iyah dan otoritas moralnya. NU bukan organisasi biasa. Ia memiliki modal sosial yang luar biasa besar: basis jamaah yang luas, jaringan pesantren yang kokoh, sanad keilmuan yang bersambung, dan legitimasi keagamaan yang hidup di tengah masyarakat.
Di saat yang sama, banyak kekuatan politik di luar NU memahami bahwa modal sosial sebesar itu adalah aset strategis. Mereka memiliki modal finansial, akses kekuasaan, dan infrastruktur politik. Tetapi yang tidak mereka miliki adalah kepercayaan kultural umat. Karena itu, Muktamar sering kali menjadi titik paling menentukan untuk mempengaruhi arah organisasi.
Jika Muktamar dibaca hanya sebagai arena perebutan jabatan, maka NU akan kehilangan substansi perjuangannya. Padahal Muktamar seharusnya menjadi forum tajdid al-fikr (pembaruan pemikiran), penguatan khidmah, dan peneguhan Khittah 1926 bukan sekadar panggung kompromi kepentingan.
Bahaya terbesar dari intervensi politik bukan hanya soal siapa yang terpilih, tetapi ketika proses pemilihan kehilangan independensi dan digerakkan oleh kekuatan eksternal. Di titik itu, NU berpotensi berubah dari rumah besar ulama menjadi objek transaksi politik.
Karena itu, Muktamar NU ke-35 harus dijaga sebagai ruang kedaulatan jam’iyah. Para muktamirin dituntut untuk memilih pemimpin bukan berdasarkan tekanan modal, lobi politik, atau kedekatan pragmatis, melainkan berdasarkan sanad keilmuan, kapasitas kepemimpinan, integritas moral, dan komitmen terhadap perjuangan Aswaja.
Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan dalam Muktamar bukan sekadar nama ketua umum. Yang dipertaruhkan adalah marwah Nahdlatul Ulama itu sendiri: apakah tetap berdiri sebagai benteng umat dan penjaga moral bangsa, atau perlahan menjadi instrumen bagi kepentingan kekuasaan.
*Bey Arifin adalah Pengurus LKSPHK PRESNAS IKAPETE
