Oleh: Suparto Wijoyo*
NYARIS mendekati angka 70 ribu yang positif tersengat Covid-19 dan Jawa Timur bertengger sebagai “juara umum nasional” dengan menampilkan kisaran 15 ribu warganya terinfeksi. Sebuah realitas yang menandakan “panen prestasi” yang belum sebanding dengan gelora berita tentang aktivitas penguasa yang sedemikian giat mengatasinya. Polemik “superwoman” yang menggenggam otoritas selalu membanjiri media seakan memamerkan peran besarnya atas nama rakyat. Kampung Tangguh disambar gerakan Wani jogo yang melesat menjadi “wani mati” meramaikan jalanan.
Orang-orang pun kelayapan menjadi pemberani untuk tidak peduli dengan Covid-19. Urusan Covid-19 biarlah urusanmu, sementara tetaplah “arek iki” menjadi pemberani, karena inilah wilayah sang pemberang yang tiada henti menjadi aktor paling trendi. Aksi telepon pejabat pusat, aksi sidak, aksi sujud, aksi unjuk tangan sudah biasa diviralkan dan itulah yang dirasakan sebagai hiburan paling menggembirakan khalayak yang kesepian selama berbulan-bulan di rumah. Ke luar rumah adalah lumrah karena kami tidak mau dianggap loyo melawan corona. Kami adalah rakyat yang sudah lama menderita dengan ragam iuran, pajak dan pungutan-pungutan, biarlah kami songsong corona, siapa yang akan kalah adalah urusan alam. Pongah adalah obat kami meniru kepongahan mereka yang suka mentarget-target menurunkan corona tetapi beban hidup tiada mampu disangganya. Lantas balik ke ibu kota.
Cak Mispon benar-benar ngudo-roso. Akibat sikap pongah dengan target-target yang terus berisik ditambah soal ideologi, soal sok berdasar negara yang menurut visi partainya jelas menyimpang dari dasar negara Indonesia yang di UUD 1945, tetapi kesombongannya menjauhkan dirinya dari “hidayah Pancasila” sejati, Pancasila kesepakatan leluhur bangsa 18 Agustus 1945. Maka kalau dibiarkan keberadaan mereka yang visinya hendak mengganti Pancasila ke pidato biasa yang tidak menjadi kesepakatan bersama, sesungguhnya kita semua kata Cak Mispon, seperti fenomena corona, ditarget tetapi melesat melebihi target, alias bablas. Negara bisa kepleset, karena kinerja operatornya bolak-balik tidak sesuai dengan yang dipidatokan, meski dengan nada jelas, dengan keangkuhan siap membuat hukum apa saja. Sampai di sini ada yang mau bergerak sesukanya.
Dalam kisi percoronaan telah tertorehkan bahwa NKRI sedang dirundung duka lara. Hidup dalam kesakitan dan cengkeraman gerombolan bengis yang mencekam. Korban terus menggelegak. Sampai berapa lama lagi jazirah Tanah Air kita harus berkata tangguh nan wani, padahal rapuh? Awas kini kekeringan juga sudah mengintip. Di kala kemarau, kita semua diwanti untuk mafhum bahwa kekeringan adalah cobaan yang harus “dinikmati” dengan penuh tawakal. Bencana yang terjadi rutin setiap tahun cukuplah dianggap sebagai ritual ekologis-klimatologis yang sudah senyatanya ditakdirkan. Belum lagi soal bahaya narkoba, konflik antarkampung, tawuran supporter bola, maupun LGBT yang semakin marak.
Negara dengan segala alat kelengkapannya memiliki sumber daya untuk menjaga rakyat dan wilayahnya. Dalam bahasa Pembukaan UUD 1945, negara diadakan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Bukankah setiap wilayah itu ada pemimpin yang dipilih untuk mampu mengatasi persoalan rakyatnya, gak usah mikir yang lain. Pemimpin itu musti selalu sadar untuk ngurus rakyat, bukan marahi bawahan yang di sorot televisi.
Cak Mispon ingat cerita Thomas L. Friedman dalam buku The World Is Flat yang mengisahkan tulisan temannya, Jack Perkowski, pimpinan dari CEO Asimco Technologies, seorang China yang mendapat pelatihan di Amerika – menuliskan pepatah Afrika yang diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin pada lantai pabriknya:
Setiap pagi di Afrika seekor gazelle (kijang) terjaga,
Ia tahu bahwa ia harus berlari lebih cepat dari singa tercepat atau ia akan mati
Setiap pagi seekor singa terjaga
Ia tahu bahwa ia harus bisa mengejar gazelle terlambat atau ia akan mati kelaparan
Tidak peduli apakah kamu seekor singa atau seekor gazelle
Ketika matahari terbit, kamu harus mulai berlari
Dengan korona yang tampak semakin perkasa misalnya, pemimpin harus terjaga dan siap berlari. Berlari bukan untuk menghindar ataupun mengejar, tetapi berlari guna memenuhi hak rakyat agar merdeka dari corona, sekaligus berlari sebagai tanda penjagaan diri. Dalam batas ini, keterjagaan pemimpin adalah opsi tunggalnya. Kita semua memahami bahwa rakyat memilih seorang pemimpin untuk menjadi panjer pergerakan hidupnya agar mereka tidak gagal sebagai rakyat, apalagi gagal menentukan pemimpinnya. Berbagai program dan anggaran sang pemimpin harus memberikan solusi tentang kiprahnya yang memanggul daulat rakyat secara terhormat.
Pemimpin harus merekonstruksi kembali kebijakannya kalau wilayahnya terkena pandemi yang kian meninggi, kalau rakyatnya sengsara, kalau hak-hak dasar warganya terabaikan. Siapapun yang merasa menjadi pemimpin, pastilah terpanggil untuk membangun sesuai dengan kebutuhan publiknya. Pemimpin niscaya berkomitmen untuk berbuat kreatif-inovatif dan bermanfaat, sesulit apa pun kondisinya.
Hal ini mengingatkan Cak Mispon pada surat-surat yang dibuat tentara Jerman ketika menyerbu Rusia di masa Perang Dunia II, yaitu Franz Schneider dan Charles Gullans yang dihimpun dalam buku Last Letters from Stalingrad. Dalam situasi terkepung dan terjebak perangkap yang sangat mengerikan, tentara ini menulis surat: “… of course, I have tried everything to escape from this trap, but there only two ways left: to heaven or to Siberia …” Kemudian dia lanjutkan: “Waiting is the best thing, because, as I said, the other is useless.”
Benarkah jalan terbaik bagi bangsa Indonesia yang kini tampak “sok jago” padahal rapuh, adalah menunggu seperti sang pasukan itu tanpa kreasi-inovasi? Seluruh pemimpin nasional kita pastilah menjawab tidak. Jawaban yang sudah cukup untuk mengenali kembali makna substansial yang harus dilakukan seorang pemimpin. Warga negara, kini kita lihat lagi apa kesibukan para penggede di esok hari?
*Penulis adalah Sekretaris Badan Pertimbangan Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga.
