Pada bulan April 2016, Kapten Simratpal Singh, penerima bintang perunggu ini diperbolehkan mengenakan sorban dan memelihara jenggot setelah ia menggugat militer karena alasan diskriminasi.(FT: Sikh Coalition/The Haffington Post)

WASHINGTON, D.C | duta.co – Ada yang baru di lingkungan Angkatan Darat Amerika Serikat. Memasuki tahun 2017, Angkatan Darat Amerika Serikat mengumumkan memberikan kemudahan bagi anggotanya yang beragama Islam untuk menjalankan ajaran agama, termasuk pengenanaan jilbab bagi perempuan ataupun turban, bahkan pemanjangan jenggot bagi prajurit laki-laki.

Menteri Angkatan Darat AS, Eric Fanning, dikabarkan sudah menandatangani kebijakan seragam resmi untuk menentukan standar penampilan bagi mereka yang ingin mengekspresikan keyakinan agama mereka seperti jenggot atau memakai surban dan jilbab bagi perempuan.

Kebijakan ini nantinya hanya akan berlaku di jajaran Angkatan Darat. Dan hanya menteri Angkatan Darat AS saja yang dapat menganulir atau memodifikasi peraturan baru ini, demikian dilansir Reuters.

Untuk pemanjangan jenggot Kementerian Angkatan Darat AS hanya membolehkan panjangnya tidak melebihi 2 inci. Sedangkan untuk jilbab, prajurit wanita Muslimah harus menggunakan warna dan desain yang sama dengan warna seragam AD.

Kementerian Angkatan Darat AS optimis bahwa kebijakan barunya tersebut tidak akan mempengaruhi tugas atau pelayanan para prajuritanya di medan lapangan, kecuali dalam kasus yang sangat terbatas.

Dengan kebijakan itu bakal memungkinkan cabang terbesar Angkatan Bersenjata AS untuk merekrut pasukan dari pelbagai latar belakang.

“Angkatan Darat telah meninjau kebijakan-kebijakannya demi menjamin para prajuritnya untuk tetap mengabdi (kepada negara) sambil tetap memantapkan iman masing-masing. Dengan begitu, kami dapat merekrut para calon terbaik dengan berbagai latar belakang,” ujar pejabat sipil senior di Departemen Pertahanan AS, Eric Fanning, dikutip The Wall Street Journal.

Aturan dimaksud memudahkan orang Sikh, Islam, dan pemeluk agama lain untuk memakai ubel-ubel, jenggot, hijab, atau simbol iman lainnya. Pasalnya, seragam tentara kini tak lagi harus meminta izin kepada pejabat di Departemen Pertahanan, cukup lewat para komandan pasukan.

Persetujuan pun tidak berlaku untuk waktu tertentu belaka, tapi sepanjang karier prajurit bersangkutan. Selain itu, kata sepakat antara prajurit dan komandannya tak kan bisa dicabut atau diubah tanpa perkenan dari pejabat Departemen Pertahanan.

Koalisi kaum Sikh langsung bersuara mengenai pelonggaran kebijakan itu.

“Kami senang dengan kebijakan (barusan) yang mewakili toleransi beragama serta keragaman,” ujar Harsimran Kaur, seorang Direktur urusan Hukum Koalisi Sikh dikutip Reuters.

Sikh punya sejarah panjang dalam keikutsertaan militer di India dan pelbagai negara lain. Di Amerika Serikat, jejak itu bisa terlacak hingga periode Perang Dunia Pertama.

Namun, reformasi seragam usai Perang Vietnam menyulitkan mereka untuk turun mengabdi tanpa harus melanggar prinsip keyakinan mereka. Kebijakan yang digulirkan pada 1981 itu mengharuskan mereka untuk memotong rambut dan jenggot.

Pun, Angkatan Darat hanya memberikan pengecualian sementara bagi sejumlah prajurit Sikh untuk dapat memanjangkan jenggot dan memakai ubel-ubel ketika bertugas. Pengecualian itu tentu saja kasus per kasus, dan hanya didapatkan setelah prajurit bersangkutan mengajukan gugatan.

Selain itu, alasan lain pelarangan jenggot panjang bersifat teknis: masker antigas bakal sulit dipakai dengan wajar.

Namun, dilansir military.com, Kapten Simratpal Singh, salah satu prajurit Sikh yang mendapatkan pengecualian sementara, mengaku jenggotnya tak menyulitkannya ketika memakai masker gas.

Bahkan, ia lolos uji masker dan helm di kesatuannya. Salah satu mata uji di antaranya memasuki kamar gas airmata.

Kali lain, ada kasus ketika para komandan operasi khusus membolehkan anggota pasukannya untuk berjenggot dan berambut gondrong ketika bertempur di Irak dan Afghanistan. Orang-orang Sikh taat tidak memendekkan jenggot. Mereka hanya memiuhnya agar bisa merapat ke arah wajah.

Tantangan bagi kebijakan baru ini adalah pemerintahan mendatang, yang dikomandoi oleh presiden baru, Donald Trump, seorang taipan properti yang dipandang dapat berlaku diskriminatif terhadap kaum minoritas agama. Beranikah Trump menganulir? (dari berbagai sumber)

BAGIKAN

Tinggalkan Balasan