SIDOARJO — Ketua Umum Java Corruption Watch (JCW) Sigit Imam Basuki mengaku heran dengan kebijakan takjil Bupati Sidoarjo Subandi yang mengeluarkan surat resmi untuk meminta partisipasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kasihan ASN, mereka kan sudah diminta Baznas, mengapa tidak ini yang dioptimalkan. Jangan dikit-dikit ASN,” tegasnya kepada duta.co, Kamis (5/3/26).
Sedianya, Bupati Sidoarjo membagikan takjil ke masyarakat, Kamis (5/3/2026) di Alun-alun Delta. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan surat resmi meminta partisipasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan pembagian takjil menuai sorotan tajam.
Surat bernomor 400/3152/438.1.1.2/2026 tanggal 4 Maret 2026 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, itu berisi permohonan agar seluruh ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo turut menyumbangkan takjil dalam kegiatan tersebut. Sebagian menyebutnya sebagai Takjil Panas.
Apalagi, dalam surat itu disebutkan setiap ASN diminta berpartisipasi dengan memberikan minimal 10 bungkus takjil. Setiap bungkus takjil berisi sedikitnya dua jenis kue dan satu gelas air mineral. Seluruh partisipasi tersebut diminta dikumpulkan di lokasi kegiatan paling lambat pada hari pelaksanaan sebelum pukul 16.00.
“Saya rasa harus ada reformasi mental para pejabat, sehingga kebijakannya menjadi terarah, bukan asal-asalan,” tegas Sigit serius.
Menurutnya, kebijakan takjil ini sesuatu yang aneh. Sekilas memang hanya dua kue dan satu air mineral. Tapi kalau dikalikan sekitar 15 ribu ASN, jumlahnya bisa sangat besar. Di samping itu, kebijakan ini tidak elok, dan bisa membuat ASN menggerutu di bekalang. Padahal, esensi takjil bukan spekulatif seperti itu.
Takjil, katanya, adalah kegiatan, yang tidak perlu melibatkan permintaan kontribusi dari aparatur negara, apalagi jika dilakukan secara masif. Ia menyoal urgensi permintaan tersebut jika kegiatan pembagian takjil hanya membutuhkan konsumsi dalam jumlah terbatas. “Berapa sebenarnya kebutuhan takjil untuk kegiatan itu? Mengapa sampai harus meminta partisipasi dari seluruh ASN?” ujarnya.
Ini, katanya, bisa menggerus citra kepemimpinan daerah yang selama ini dikenal memiliki kemampuan finansial kuat. “Apalagi selama ini Bupati sering disebut sebagai salah satu kepala daerah yang paling kaya di Jatim. Mestinya kegiatan sosial seperti ini bisa dibiayai tanpa harus meminta kontribusi dari ASN,” tambahnya.
Ironisnya, kritik Sigit, hal seperti ini, lazimnya justru jadi panggung politik. “Saya hanya prihatin, kalau model begini ini jadi panggung politik. Seakan-akan hadir di depan rakyat, sementara ada pihak yang merasa dirugikan,” pungkasnya heran. (luth)
