JOMBANG | duta.co – Komunitas Milenial Profesional (M-Pros) Kabupaten Jombang, mengapresiasi semangat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mewujudkan ketahan pangan Indonesia. Menurut Koordintor M-Pros, Ahmad Danial Miqdad ghirah atau semangat anak muda masuk sawah, masih sangat besar.
“Cuma, sekarang mereka ngenes (sedih) melihat sawah. Tidak ada prospek, mau nyawah (konsentrasi pertanian) takut tidak bisa bersaing dengan kawan-kawan yang masuk pabrik,” tegas alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, kepada duta.co, Senin (9/12/24).
Untuk memompa semangat anak muda masuk sawah, tegasnya, tidak perlu muouk-muluk dengan iming-iming gaji puluhan juta rupiah. “Sawah sangat menjanjikan kalau dikelola secara profesional. Saya sangat setuju dengan gagasan Mentan, bahwa, penghasilan sawah bisa melewati Rp 10 juta per bulan. Yakin bisa,” tegasnya.
Amiq, panggilan akrabnya, kini tengah mewujudkan impian hidup di tengah sawah. Lelaki yang bekerja di perusahaan perkayuan itu, optimis sawah bisa menjadi tempat bekerja. “Ini harus selaras dengan kebijakan pemerintah. Misalnya, bagaimana pengadaan soal bibit, pupuk dan luasan lahan. Selama ini, pupuk, sangat ribet. Ini membuat sawah suram,” terangnya.
Belum lagi bicara soal petani yang kewalahan menghadapi hama burung. “Barang yang kasat mata saja kita kewalahan. Anda bisa saksikan, betapa petani kita kewalahan melawan burung. Mereka pagi-pagi harus jaga padi – dari mulai berisi sampai panen – agar tidak dihabiskan burung. Ini penyakit kuno,” urainya.
Pupuk Ribet
Menteri Andi Amran Sulaiman pernah membeberkan penyebab petani sulit mendapatkan pupuk subsidi. Saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/12/2024), ia menjelaskan, petani tidak kunjung menerima pupuk subsidi karena proses penyalurannya harus melalui 145 peraturan.
Selain itu, sebagaimana diunggah YouTube Komisi IV DPR RI, penyaluran pupuk subsidi juga melibatkan 12 kementerian, seperti Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perindustrian.
Panjangnya proses birokrasi membuat pupuk subsidi belum sampai ke tangan petani setelah sebelas bulan menunggu. “Kejadian kemarin, kami sudah tanda tangan Januari, bulan sebelas itu pupuknya belum sampai November 2024,” ujar Amran yang kemudian dilansir kompas.com.
Pemerintah, jelas Amran, berusaha mempercepat penyaluran pupuk subsidi. Pemerintah tidak tinggal diam melihat lamanya penyaluran pupuk subsidi kepada petani. Maka, diputuskan untuk memangkas proses penyaluran pupuk subsidi dengan menyederhanakan alurnya. Jika sebelumnya 12 kementerian ikut dilibatkan, kini penyaluran pupuk subsidi hanya memerlukan persetujuan Kementan. Setelah Kementan, proses penyaluran dilanjutkan ke Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau pengecer, dan petani.
“Insyaallah Perpres (penyederhanaan alur pupuk subsidi) turun cepat seperti janji Bapak Presiden seperti beliau kampanye,” ujar Amran. “Kementerian Pertanian tanda tangan, kementerian lain tidak terlibat (penyaluran pupuk subsidi). Langsung PIHC, langsung kelompok tani,” tambahnya.
Di hadapan anggota Komisi IV DPR, Amran mengungkap upaya Kementan menguak peredaran pupuk palsu dan di bawah standar. Ia mengatakan, ada empat perusahaan yang diduga menyediakan pupuk palsu sehingga membuat petani merugi.
Sementara jumlah perusahaan yang disinyalir menyediakan pupuk di bawah standar mencapai 23 perusahaan. “Kami sudah umumkan ke media karena ini sangat tidak manusiawi,” tutur Amran serius.
Menurut Amiq, Koordintor M-Pros Jombang, semangat pemerintah ini butuh perimbangan. Masyarakat, khususnya petani muda harus terlibat dengan upaya ketahanan pangan ini. “Pola ini harus mendapat dukungan semua pihak, setelah itu, saya yakin petani akan menemukan caranya. Jadi hasil bersih setara dengan UMR (Upah Minimum Regional), anak muda senang masuk sawah,” pungkasnya sambil mengabarkan, bahwa, minggu depan, pihaknya menggelar koordinasi petani milenial Jombang . (mky)
