SURABAYA | duta.co – Ketua Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi Provinsi Jatim Soepriyatno mengatakan bahwa pihaknya tidak akan melibatkan kepala daerah di Jatim dalam BPD Prabowo-Sandi. Alasannya Prabowo- Sandi, lebih menginginkan para kepala daerah memprioritaskan fungsi dan tugasnya melayani rakyat sesuai janji politiknya saat kampanye dulu.
Pertimbangan lainnya, kata Soepriyatno pihaknya tidak mau melibatkan kepala daerah dalam tim kampanye Prabowo Sandi, karena kondisi ekonomi masyarakat yang tidak menentu dan memprihatinkan. Belum lagi harga-harga kebutuhan pokok belum stabil, sehingga daya beli masyarakat turun, petani masih kesulitan menjual hasil pertaniannya, dan masih banyak orang miskin yang perlu dientaskan, termasuk masih banyak usia anak produktif yang butuh pekerjaan dan lain sebagainya.
“Nah itu kan tugas berat kepala daerah, bahwa masyarakat butuh diperhatikan dan masyarakat harus diperlakukan sama,” tegas anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra saat dikonfirmasi, Jumat (21/9/2019) kemarin.
Tugas Mereka Berat
Lebih jauh Pria yang juga ketua DPD Partai Gerindra Jatim ini menjelaskan, dalam setiap perhelatan pemilihan kepala daerah baik itu pilkada, pilgub belum tentu sama dengan dukungan di Pilpres.
“Maka kalau kepala daerahnya ikutan jadi tim pemenangan dikhawatirkan akan jadi berat sebelah. Lebih baik biarkan saja rakyat menentukan pilihannya sendiri di Pilpres,” ungkap Soepriyatno.
Komitmen tanpa melibatkan gubernur, wakil gubernur serta, bupati dan walikota ini berlaku secara nasional. “Badan pemenangan tingkat nasional juga sama, tidak melibatkan kepala daerah, tapi melibatkan banyak relawan dan komunitas masyarakat,” tambah Soepriyatno.
Senada, sekretaris BPD Prabowo-Sandi Jatim, Basuki Babussalam menambahkan bahwa tidak dilibatkannya para kepala daerah dalam tim pemenangan adalah upaya agar tim ini tidak menggangu kinerja para kepala daerah dalam melayani masyarakat.
“Kita ingin beliau-beliau ini fokus dengan tugasnya melayani rakyat,” pungkas politisi asal PAN. (ud).
