Jubir FPI Munarman dan Kuasa Hukum GNPF-MUI, Kapitra Ampera di Masjid Al Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/2/2017).

JAKARTA | duta.co – Aksi  212 yang rencananya digelar pada 21 Februari 2017 di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipastikan tanpa kehadiran Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI).

“GNPF tidak terlibat dan juga tidak ikut aksi, khususnya GNPF tidak akan ikut aksi 212. Habib Rizieq selaku dewan pembina dan UBN (Ustadz Bachtiar Nasir) sebagai ketua, termasuk Pak Munarman tidak ikut turun,” ujar Kuasa Hukum GNPF-MUI, Kapitra Ampera di Masjid Al Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/2/2017).

Juru bicara FPI Munarman mengungkapkan alasan utama FPI dan GNPF tak ikut dalam aksi, karena mereka tak ikut merencanakan aksi itu. “Ini kan umat membela ulamanya. Kami tak punya inisiatif ke situ. Biarkan umat berfikir sendiri atas ulamanya. Kita hanya menjaga agar mereka tidak distruktif,” kata Kapitra.

Ia juga mengatakan agar aksi ini tidak membawa atribut apa pun yang terkait dengan FPI dan GNPF-MUI. Meski begitu, Kapitra mengatakan FPI dan GNPF-MUI akan tetap memantau jalannya aksi ini. “Kami hanya memonitor, kalau istilah Habib Rizieq itu, agar aksi ini tidak kontraproduktif,” kata Kapitra.

Adapun dalam aksi nanti, Kapitra meminta agar massa aksi tetap pada identitas aksi muslim. Selama ini, menurut dia, beberapa aksi bela islam telah membuktikan aksi bisa berjalan damai, bersih, juga aspiratif. Ia pun meminta penyampaian aspirasi tidak dilakukan dengan kekerasan. “Jadi kalau ada yang tak damai, itu bukan dari umat islam. Minta aparat tindak tegas saja,” kata dia.

Aksi 212, rencananya digelar di gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada 21 Februari 2017. Demonstrasi itu dikabarkan akan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI), Muhammad Al Khaththath.

Untuk aksi 212 rencananya bakal diikuti ratusan ribu massa dari berbagai daerah. Mereka menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dicopot dari jabatannya. Mereka juga menuntut untuk menghentikan kriminalisasi terhadap ulama, stop penangkapan mahasiswa, dan mendesak aparat hukum memenjarakan penista agama dalam hal ini, Ahok. Jika tuntutan tak diakomodir, mereka siap menduduki Gedung Parlemen. Mereka juga merencanakan aksi lempar jumroh, atau melempar kerikil di DPR. net

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry