JAKARTA | duta.co – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama 12 ormas Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) kembali menegaskan menolak rencana penerapan full day school (FDS) atau delapan jam hari sekolah yang diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi.
“Sekali lagi kami (LPOI) menyatakan menolak keras rencana penerapan FDS atau kebijakan sekolah 8 jam,” ujar Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj kepada pers di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (7/7/2017).
Tiga belas ormas tersebut adalah Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Al-Irsyad, Al-Islmiyah, Arrobithoh Al-Alawiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Mathlaul Anwar, Attihadiyah, Azikra, Al-Wasliyah, IKADI, Syariakat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Dewan Da’wah Islamiyah.
Penolakan bersama tersebut dilakukan lantaran beberapa kali ormas NU menolak kebijakan FDS, akan tetapi tidak pernah mendapat respon baik dari Kemendikbud maupun pemerintah. “Beberapa kali kami menolak tapi tidak ada tanggapan, makanya hari ini kami (LPOI) menolak bersama agar pemerintah mau mendengar dan menggagalkan rencana penerapan FDS,” ujar Kiai Said.
Menurut Kiai Said, rencana penerapan FDS tidak ada tawar menawar, kecuali harus digagalkan atau dibatalkan. Karena penerapan FDS jelas-jelas kebijakan yang akan memberangus keberlangsungan pendidikan madrasah diniyah yang selama ini sudah berlangsung sejak lama. “Jadi, kebijakan FDS harus dibatalkan, kami tidak akan mentolelir kebijakan tersebut,” tegas Kiai Said.
Usai pertemuan dengan 14 ormas LPOI, pihaknya bersama pengurus lainnya langsung meluncur ke Istana Wapres untuk melaporkan sekaligus membawa surat bersama LPOI atas penolakan kebijakan FDS. “Mudah-mudahan usai bertemu Wapres ada kejelasan,” ujarnya.
Bahkan lanjut Kiai Said, jika memang pemerintah sama sekali tidak merespon penolakan 14 LPOI, pihaknya bersama 14 LPOI akan melakukan aksi dan penolakan keras lainnya. “Kami akan terus melawan kebijakan yang salah ini, sampai tuntas,” pungkasnya.
Ditambahkan Sekjen LPOI, Lutfi Attamimi bahwa kebijakan Kemendikbud sangat bertentangan dengan tradisi bangsa Indonesia yakni pendidikan madrasah. Karenanya, pihaknya meminta kepada seluruh pihak yang berkepentingan untuk tidak mencoba membuat keruh kondisi masyarakat yang sudah tenang.
“Jangan benturkan kami dengan pemerintah. Demi NKRI kami akan terus maju, sekali lagi, tolong dimengerti,” ujarnya. (hud)
