SURABAYA | duta.co – Baru Prof Dr KH Said Aqil Siroj MA yang sudah memastikan diri untuk tidak maju sebagai Calon Ketua Umum (Caketum) maupun Rais Aam PBNU. Kiai SAS, begitu media menyingkat namanya, mendapat apresiasi warga nahdliyin, dan dinilai sebagai pesan moral, agar kita tidak rebutan jebatan.
“Beliau memang sudah sepuh. Tetapi, keputusan KH Said Aqil Siradj untuk tidak maju sebagai calon Rais Aam maupun Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 NU ini, bukan sekadar sikap personal. Ini pesan etik yang kuat bagi arah kepemimpinan NU di tengah menghangatnya dinamika internal organisasi,” demikian disampaikan Sudarsono Rahman yang akrab dipanggil Cak Dar kepada duta.co, Selasa (19/5/26).
Menurut mantan Ketua PW IPNU Jawa Timur (periode 1988–1992) itu, langkah KH Said Aqil tersebut mencerminkan tradisi lama NU yang menempatkan jabatan sebagai amanah keilmuan dan pengabdian, bukan instrumen perebutan kekuasaan. “Beliau sedang mengajarkan kepada kita perihal etika kekuasaan NU. Bahwa jabatan, terutama Rais Aam, bukan sesuatu yang harus diperebutkan,” tambahnya.
Seperti diberitakan mantan Ketum PBNU itu, sudah memastikan diri untuk tidak maju sebagai Calon Ketua Umum (Caketum) maupun Rais Aam PBNU. “Saya nggak akan maju, saya nggak akan maju,” kata Kiai Said di Surabaya, Selasa (19/5/2026).
Alasannya dirinya sudah terlalu tua untuk menjadi Ketum PBNU. Ia ingin ada regenerasi di tubuh PBNU. “Saya sudah tua, sudah 73 umur saya, sudah 73 (tahun). Gantian-lah, regenerasi (cari) yang lebih cerdas,” jelasnya.
Ditanya peluang maju sebagai Rais Aam PBNU, Kiai Said justru menyatakan dirinya belum pantas menjadi Rais Aam PBNU. “Ya sama saja artinya saya belum pantas jadi Rais Aam, kira-kira kan harus kiai udeng-udeng, saya kan nggak pakai udeng-udeng,” ujarnya sambil tertawa.
Menurut Cak Dar, sikap ini merupakan bentuk tawadhu dan kezuhudan seorang kiai terhadap jabatan, sekaligus penegasan bahwa kepemimpinan di NU memiliki dimensi moral dan spiritual yang tidak bisa disamakan dengan kontestasi politik praktis.
Posisi Rais Aam, jelasnya, merupakan jabatan tertinggi dalam struktur keulamaan NU yang memiliki tanggung jawab menjaga manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, memberi arah keilmuan, serta menjadi rujukan moral para kiai dan warga nahdliyin. “Rais Aam itu amanah yang sangat berat. Bukan jabatan politik yang bisa dikejar lewat lobi, kampanye, atau manuver kekuasaan. Ada tanggung jawab dunia dan akhirat di sana,” ujarnya.
Cak Dar mengingatkan, menjelang Muktamar NU ke-35, seluruh elemen organisasi perlu menjaga agar forum tertinggi NU itu tidak berubah menjadi arena persaingan politik yang mengedepankan kekuatan dukungan dan transaksi pengaruh.
Menurut dia, tradisi NU sejak awal dibangun di atas musyawarah para masyayikh untuk mencari figur yang alim, wara’, zuhud, dan memiliki legitimasi moral di tengah umat.
“Kalau sampai jabatan Rois Aam diposisikan sebagai objek kontestasi politik, NU bisa kehilangan ruh keulamaannya. Muktamar harus tetap menjadi forum konsolidasi jam’iyah, bukan arena tarik-menarik kepentingan,” katanya.
Ia menilai keputusan KH. Said Aqil untuk tidak maju justru memberi pelajaran penting tentang kedewasaan dalam berorganisasi, terutama di tengah kecenderungan politik modern yang sering memandang jabatan sebagai simbol kemenangan. “NU akan tetap kuat kalau amanah diberikan kepada mereka yang memang layak secara ilmu, akhlak, dan pengabdian, bukan kepada yang paling kuat membangun lobi,” ujar Sudarsono yang juga Waketum DPP Barikade Gus Dur itu. (zi)
