Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Balitbang Kemendikbud, Mochammad Abduh PhD . DUTA/endang

SURABAYA | duta.co – Pelaksanaan ujian nasional (UN) untuk SMK/SMA/MA dan SMP/MTs sederajad kemungkinan besar akan dimajukan.

Memajukan jadwal ini jika pemerintah tetap memperbolehkan ada kegiatan apapun di bulan suci Ramadan Mei mendatang.

Jika benar akan maju, kemungkinan besar akan dilaksanakan pada Maret 2019, tapi itupun tidak di awal-awal melainkan yang mendekati April.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Balitbang Kemendikbud, Mochammad Abduh PhD  mengatakan memang penyelenggaraan UN SMP sederajad dan SMA sederajad pada tahun depan itu memang agak berbeda.

“Karena barengan dengan tahun politik, jadwalnya berdekatan dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden,” ujarnya ketika ditemui di Surabaya.

Dikatakannya jika kondisi normal seperti tahun lalu, UN dimulai untuk jenjang SMK di minggu kedua April.

“UN ini sambung menyambung, habis SMK langsung SMK/MA  disusul SMP sederajad. Kalau diawali di minggu kedua tidak bisa. Karena setelah pileg/pilpres ada Jumat Agung, praktis di minggu itu tidak bisa dipakai,” jelasnya.

Jika dilakukan di minggu ketiga April maka akan berlanjut hingga bulan suci Ramadan. Padahal, selama ini sudah ada aturan tidak boleh ada kegiatan selama bulan suci Ramadan.

“Karenanya kami akan berkoordinasi dengan Kemenag dan MUI untuk masalah ini. Apakah boleh dilakukan di bulan puasa atau tidak. Kalau tidak boleh ya konsekuensinya harus maju,” tuturnya.

Walau begitu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetap berupaya dan mendorong UN tetap dilaksanakan pada April dan di awal-awal puasa. “Kita sedang koordinasi tunggu kabar selanjutnya,” tandasnya.

Selain itu, Abduh mengatakan untuk UN pihak Kemendikbud mencoba melakukan koordinasi dengan Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP). Koordinasi ini dalam rangka untuk menyikapi pelaksanaan UN di daerah bencana.

Seperti diketahui gempa di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Donggala, Palu dan Sigi di Sulawesi Tengah membuat banyak sekolah rusak.

Hal itu berdampak pada pelaksanaan pembelajaran di sekolah tersebut, sehingga mau tidak mau juga berdampak pada pelaksanaan UN-nya.

“Kami menyikapi suatu kondisi yang tidak normal ini. Kalau tidak disikapi dengan bijak nantinya siswa yang akan dirugikan,” tukasnya.

Beruntung, BSNP menyampaikan hal yang sama dengan Kemendikbud. Misalnya jika pelaksanaan UN tidak bisa dengan komputer bisa digunakan dengan kertas dan pensil.

Selain itu, jika memang pembelajaran di kelas tidak bisa sampai pada materi di semester kedua, maka soal bisa dipangkas dengan tidak memasukkan materi-materi yang ada di pembelajaran semester kedua.

“Jika memang waktunya tidak bisa maka nanti BSNP yang akan menyesuaikan. Pokoknya akan ada pengecualian untuk pelaksaaan UN di daerah bencana,” tandasnya. end

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.