KEDIRI | duta.co – Langkah strategis Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M dimulai. Salah satunya melalui pembahasan pemanfaatan Bandara Internasional Dhoho Kediri sebagai embarkasi haji baru. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sudah oke. Bahkan berharap kebijakan ini bisa mempermudah proses keberangkatan dan kepulangan sekitar 10.548 calon jemaah haji dari wilayah Mataraman.
Menurut Khofifah, pengoperasian Embarkasi Dhoho merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Dengan lokasi embarkasi yang lebih dekat, calon jemaah tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh sehingga proses keberangkatan menjadi lebih efektif, efisien, dan nyaman.
“InsyaAllah tahun depan Bandara Dhoho sudah bisa mulai digunakan untuk penerbangan haji. Terima kasih kepada Menteri Haji dan Umrah atas semua ikhtiarnya. Seluruh persiapan terus kami lakukan bersama Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura, dan seluruh pihak terkait agar semua persyaratan dapat dipenuhi,” ujar Khofifah, Jumat (3/7/26) kemarin.
Ia menjelaskan, Embarkasi Dhoho diproyeksikan melayani jamaah haji dari 15 kabupaten/kota di Jawa Timur, yakni Kabupaten dan Kota Kediri, Kabupaten dan Kota Blitar, Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, Kabupaten dan Kota Madiun, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, Jombang, serta Bojonegoro.
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sendiri sudah mulai menyiapkan langkah strategis untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Termasuk pembahasan pemanfaatan Bandara Internasional Dhoho Kediri sebagai embarkasi haji baru. Pembahasan tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Bandara Dhoho Kediri sebagai Embarkasi Haji yang digelar di Asrama Haji Kelas I Surabaya, Rabu (1/7/2026).
Rapat dipimpin langsung Menteri Haji dan Umrah RI Moch. Irfan Yusuf bersama jajaran pimpinan Kemenhaj, serta dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Kediri, Otoritas Bandara Wilayah Surabaya, dan para pemangku kepentingan terkait. Menhaj menegaskan bahwa persiapan penyelenggaraan haji harus dilakukan jauh sebelum musim haji dimulai agar setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi jemaah. “Semua kebijakan yang kita ambil harus berorientasi pada kemaslahatan jemaah dan efisiensi penyelenggaraan haji,” tegas Menhaj.
Menurut Menhaj, pengembangan embarkasi baru bukan sekadar menambah fasilitas, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun sistem pelayanan haji yang semakin berkualitas. “Yang kita bangun bukan hanya fasilitas, tetapi sistem pelayanan haji yang semakin baik. Seluruh persiapan harus dilakukan secara matang agar penyelenggaraan haji 2027 menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, lebih efisien, dan semakin berpihak kepada jemaah,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Direktur Jenderal Pelayanan Haji Ian Heriyawan memaparkan hasil pembahasan awal mengenai potensi Bandara Dhoho sebagai embarkasi haji baru. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus mencari alternatif operasional yang lebih efisien.
Saat ini, penerbangan haji Embarkasi Surabaya masih menghadapi tantangan karena Bandara Juanda belum dapat melayani pesawat berbadan lebar Boeing 777-300. Akibatnya, penerbangan masih menggunakan Airbus A330-300 yang memerlukan technical landing untuk pengisian bahan bakar saat keberangkatan maupun kepulangan sehingga berdampak pada meningkatnya biaya operasional. “Bandara Dhoho memiliki potensi menjadi embarkasi haji baru. Namun, seluruh aspek pendukung harus dipastikan siap agar pelayanan kepada jemaah dapat berjalan optimal,” jelas Ian.
Sementara itu, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur, Mohammad As’Adul Anam, menyampaikan bahwa berdasarkan proyeksi penyelenggaraan haji 2027, Embarkasi Dhoho diperkirakan akan melayani sekitar 10.548 jemaah dari wilayah eks Karesidenan Kediri dan Madiun, termasuk usulan penambahan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Bojonegoro. “Penambahan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Bojonegoro didasarkan pada pertimbangan jarak tempuh yang lebih dekat menuju Bandara Dhoho dibandingkan Embarkasi Surabaya. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan jemaah sekaligus mendukung pemerataan layanan embarkasi haji di Jawa Timur,” ujar Anam.
Pembahasan ini menjadi bagian dari komitmen Kemenhaj untuk menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji 2027 sejak dini. Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, otoritas kebandarudaraan, dan seluruh pemangku kepentingan, Kemenhaj berharap setiap kebijakan yang dihasilkan mampu menghadirkan layanan haji yang semakin efektif, efisien, serta berorientasi pada kenyamanan dan kemaslahatan jemaah. (bud,hjgi)
