Dr Suparto Wijoyo

Oleh: Suparto Wijoyo*

TAHUN 2018 telah berganti 2019 dan bencana terjadi lagi. Gunung Anak Krakatau   terus memberikan sapanya dengan “tanda cinta” berupa gelombang tsunami di Selat Sunda. Amatlah terang pelajaran yang harus disimak. Berumah di tepi pantai pastilah rawan geliat lautan yang seketika dapat bermetamorfosis sebagai gemuruh samudera. Air menggulung rumah, hotel, vila, restoran dan harta benda yang niscaya diraih dengan segala ikhtiar.

Anak Krakatau melakukan atraksi alami yang menandakan dirinya benar-benar “keturunan sah”  Gunung Krakatau. Memang, sebuah gunung berapi mesti membarakan dirinya dalam jeda waktu yang dibutuhkan tubuhnya. Erupsi dengan lelehan larva dan semburan asap yang membumbung tinggi mengangkasa. Itu sekadar  menggeliatkan diri yang memberikan kesaksian kepada orang tuanya, si Gunung Krakatau bahwa anak yang selama ini dipangkunya itu telah beranjak dewasa.

Hanya saja manusia sering alpa dan bertindak gegabah dengan ilmu yang ada hingga mereka  menjadi korban. Sesungguhnya alam tidak bertekad untuk membuat bencana bagi manusia. Tetapi  manusia itu sendiri yang salah dalam memanfaatkan ruang wilayah kawasan dengan tinggal di tepi pantai, berumah di daerah yang bertebing berkemiringan 45 derajat.

Membangun gedung-gedung di tepi lautan tanpa menghitung secara cermat kemungkinan-kemungkinan tentang lautan yang menggelombangkan airnya, adalah sontoloyo. Apa yang terjadi di Lombok, Palu, Donggala yang porak-poranda akibat gempa dari “edisi” Juli sampai Agustus serta September dengan kesepakatan  Desember 2018 yang melingkarkan diri ke Pulau Sumatera. Adakah ini sejenis parade bencana dari hari ke hari yang sambung-menyambung?

Ya … manusia harus belajar bahwa tinggal di tempat yang tidak semestinya serta tidak mengeksplorasi ilmu tata ruang dengan benar adalah tindakan tidak terpuji. Kawasan perumahan yang mengalami  liquefaction di Palu adalah cermin dari betapa kecilnya ilmu manusia untuk menjangkau hal tersebut yang semestinya bisa diteropong dengan sarana teknologi. Gunung yang meletus dan deru gelombang yang acapk kali diabaikan berarti  penguasanya tidak paham Tupoksi (tugas pokok dan fugsi)-nya. Peralatan tanggap bencana sejenis sirine dan instrumen teknologi yang mampu memantau gerak tsunami yang rusak dan tercuri orang memberi bukti betapa lemahnya kontrol negara atas kekayaannya.

Raungan Gunung Anak Krakatau dengan korban jiwa dan raga serta harta yang hingga kini dirasakan keperihannya harus dijadikan referensi tata kelola pemerintahan yang peduli dengan nasib rakyatnya. Arena bencana itu bukan lahan tanah lapang untuk berfoto  dengan riang yang diunggak memenuhi dunia medsos.

Menggunakan bencana sebagai arena menampilkan diri yang terlalu masif dalam rangka agenda politik di tahun 2018 tidaklah elok. Bencana itu membutuhkan sentuhan negara agar bergerak cepat hingga terjadinya korban dapat diminimalisasi.

Beribu-ribu orang yang meninggal akibat gempa, gunung meletus, tsunami dan kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2018 yang bersambung di tahun 2019 seperti tengah memberikan “tepukan air di dulang” . Air itu muncrat memenuhi wajah pemimpin yang gagal mengelola bencana. Sorot mata manusia yang terdiri dari orang-orang dewasa sampai anak-anak yang menyesaki tenda-tenda pengungsian harus segara dijawab oleh negara untuk menjalankan mandate konstitusional.

Jiwa-jiwa yang tergeletak pasrah dalam kerumunan tenda-tenda pengungsian di tahun 2018 sesungguhnya memiliki hak untuk ramut oleh negara sedasar UUD 1945. Tahun 2019 bukan lagi sebagai  ajang untuk diskusi oleh aparatur negara tanpa solusi. Belajarlah dari tahun 2018 yang kerap delukiskan kisah pilu di balik gemerlap infrastruktur yang dibanggakan dalam julukan Tol  Trans Jawa. Pembangunan tol itu mengingatkan saya pada konstruksi Jalan Raya Anyer Panarukan pada 1809-1811. Jalan yang sangat inspiratif dan mengagumkan dunia hingga negara-negara Eropa tidak dapat menahan nafsunya agar dapat “menggauli Ibu Pertiwi”.

Kekayaan alam dikuras dari rahim Ibu Pertiwi yang suci dan sampai hari ini terus berlanjut, bahkan diberi kelambu hukum memperpanjang operasionalisasi atasnya. Divestasi saham korporasi tambang seputaran 51% dielu-elukan sebagai prestasi padahal  rakyat kawasan tambang terbesar dunia itu sangat naif adanya. Gizi buruk dan busung lapar serta mabuk-mabukan yang membuat kita tahan nafas.

Apalagi muncul gerakan separatisme tahun 2018 di Papua yang tetap diperlakukan penuh hormat. Diberi waktu menikmati tahun baru 2019 dengan tetap menjaga situasi agar tetap kondusif. Gerakan yang nyata-nyata anti-Pancasila, anti-UUD 1945 dan anti-Kebhinnekkaan malah diberi tanda jeda untuk istirahat  untuk mengumpulkan tenaga. Gerombolan TKA dari tanah seberang pun  membuat pening kepala warga, sementara penguasa memagari ini dengan senyuman seolah memang kemenangan sudah digenggam di periode selanjutnya.

Kini tahun telah memasuki babakan peradabannya, 2019. Atas nama periodesasi tarikh maka saya memaknainya dengan harapan bahwa setiap saat yang hadirnya kemudian mestilah memberikan pembaruan. Estafet tahun 2018 menuju tahun 2019 juga dibarengi dengan tanah longsor di Sukabumi. Bumi sepertinya sedang bersuka-suka untuk memberikan pembelajaran kepada manusia demi kehidupan yang akarab dengan alam.

Hujan deras tidak akan membuat tanah longsor apabila mereka tidak bermukim di tanah yang miring. Bencana di Sukabumi yang disebutkan akibat hujan deras yang melongsorkan tanah. Atau memang manusia-manusia itu sedang hendak kembali ke bumi. Dan semua pada akhirnya harus bersuka bumi dalam setiap detak jantung kehidupan.

*  Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.