JOMBANG | duta.co – Sejak Februari 2025 rakyat Kota Santri memiliki pemimpin baru. Harapan tumbuh, terutama pada pelayanan publik dan ekonomi kerakyatan. Namun, menjelang penutup tahun, kinerja Bupati Warsubi justru menampilkan dua wajah berbeda. Akhir tahun 2025, pelayanan publik dan sektor UMKM menunjukkan tren membaik. Tetapi serapan anggaran dan proyek infrastruktur masih terseok-seok.
Analisis akademisi Universitas Islam Mojopahit (UNIM) Mojokerto, Dr. Ahmad Hasan Afandi, menegaskan bahwa Warsubi bekerja stabil, tetapi belum mencatat lompatan kebijakan besar, yang mampu mengubah wajah Jombang secara struktural.
Pada sektor tata kelola, Jombang kembali mempertahankan opini WTP untuk ke-12 kali. Pelayanan publik juga membaik IPP naik dari 4,26 menjadi 4,60 dan predikat Pelayanan Prima diraih dari KemenPANRB. Sektor UMKM bahkan menembus peringkat 3 terbaik se-Jawa Timur prestasi yang tidak pernah terjadi pada periode sebelumnya.
Tetapi cerita berubah ketika menyentuh anggaran dan infrastruktur. Per September 2025, serapan APBD baru 62,26%. Ketimpangan mencolok ,BPKAD mencatat 79,14%, sedangkan Dinas Sosial hanya 21,29%.
“Polanya tidak sehat, tidak merata, dan menunjukkan lemahnya manajemen triwulanan,” kata Hasan. Senin (8/12)
Kegagalan beberapa proyek bernilai miliaran rupiah pada November 2025 memperburuk situasi. Instruksi percepatan jelang akhir tahun dianggap hanya menambal masalah. Risiko pembangunan asal jadi meningkat, transparansi menurun, dan layanan dasar rawan terganggu. “Alarm paling keras justru datang dari Dinas Sosial yang serapannya paling rendah. Padahal beban sosial Jombang tinggi,” tambahnya.
Sementara itu, penurunan angka kemiskinan dari 8,60% menjadi 8,36% dinilai positif tetapi belum cukup menggambarkan perubahan mendasar. Tingkat pengangguran masih 28.738 jiwa, menuntut pemerintah mempercepat pelatihan kerja dan pemberdayaan ekonomi.
Hasan menutup evaluasinya dengan dua catatan penting. Yang pertama, prestasi awal yang berbasis survei harus diterjemahkan menjadi manfaat jangka panjang, bukan sekadar angka kepuasan publik. Kedua. Pemerintah perlu memperkuat perencanaan realistis, monitoring triwulanan, serta kapasitas OPD khususnya sosial, pendidikan, dan kesehatan.
“Warsubi punya niat baik, terlihat bekerja. Tetapi untuk tingkat kabupaten yang dinamis seperti Jombang, niat saja tidak cukup. Yang dibutuhkan ketepatan, bukan hanya kecepatan,” pungkasnya. (din)
