Ekspresi mereka yang berrompi oranye KPK. Tahun depan kalau korupsi pasti diborgol.
JAKARTA | duta.co – Beda pandangan soal penanganan korupsi bukan hanya sampai pada Prabowo Subianto dengan Jokowi saja tapi juga parpol pengusung dua capres itu. Prabowo menyebut korupsi di Indonesia sudah sangat parah, hingga disamakan dengan kanker stadium 4 yang menggerogoti tubuh negeri ini. Namun Jokowi membantah hal itu.
Begitu juga saat menyikapi kebijakan KPK yang akan memborgol para tersangka korupsi tahun 2019 depan.
PDIP menilai pemborgolan para tahanan korupsi oleh KPK bukan hal yang substantif. Jika pemborgolan ditujukan untuk mempermalukan para tersangka, menurut PDIP, para tersangka tersebut sudah malu.
“Kalau tujuannya mempermalukan, saya pikir para terdakwa sudah malu. Kalau mau mencegah mereka lari, kan tidak pernah ada preseden. Borgol akan kasih kesan dramatik tapi kan tidak substantif,” kata Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari Sabtu (29/12/2018).
Dia menyarankan KPK fokus pada perbaikan sistem pencegahan korupsi. Eva juga meminta KPK meningkatkan tuntutan hukuman bagi para pelaku korupsi. “KPK fokus saja ke perbaikan sistem untuk mempersempit orang untuk korupsi dan meningkatkan hukuman,” ucapnya.
Rencana memborgol para tahanan itu disampaikan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo. Dia mengatakan bakal melakukan prosedur baru terhadap tahanan kasus korupsi, yaitu diborgol saat dibawa dari dan menuju rutan mulai tahun depan.
“Ya kita sudah punya perkom (peraturan komisi). Perkom itu mirip dengan teman-teman di kepolisian. Begitu menjadi tahanan kemudian diborgol, mudah-mudahan ini nanti bisa diterapkan di tahun 2019,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/12).
Hingga kini, setiap tahanan yang dibawa dari dan menuju Gedung KPK tidak diborgol. Mereka hanya mengenakan rompi tahanan berwarna oranye saat dibawa dari ataupun menuju rutan KPK.
Berbeda dengan PDIP, Gerindra sepakat langkah KPK memborgol para tahanan kasus korupsi mulai tahun depan. Menurut Gerindra, korupsi di Indonesia merupakan masalah yang sudah kronis.
“Kami mendukung berbagai upaya KPK dalam rangka pencegahan maupun pemberantasan korupsi. Gerindra, partai, fraksi, apalagi Prabowo-Sandi, sangat mendukung pemberantasan korupsi di Republik tercinta ini. Dalam banyak kesempatan Prabowo sudah menyampaikan, penyakit kita yang paling kronis, bahkan disebut stadium empat oleh Prabowo, ya itu korupsi,” kata Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria Sabtu (29/12/2018).
Dia juga menyinggung soal otonomi daerah yang malah membuat korupsi menyebar ke tingkat daerah serta tidak menghentikan korupsi di tingkat pusat. Riza menyatakan para tersangka korupsi harus dibuat jera karena selama ini seolah tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatan yang disangkakan kepadanya.
“Di pusat tetap korupsi, di daerah ikut korupsi. Kasus korupsi ini sudah membumi, dan sekian banyak sejak berdirinya KPK. Kita bersyukur KPK sudah melakukan tugasnya dengan baik, tapi faktanya yang korupsi tidak berkurang. Tidak ada efek jera, bahkan yang menyedihkan lagi, kasus APBD di daerah yang sudah berulang kali diingatkan bahkan ditangkap, OTT, tidak membuat jera. Cukup menyedihkan setelah ditangkap orang-orang ini seperti tidak menunjukkan penyesalah yang mendalam. Ketemu, senyum-senyum, seperti bebas melenggang, ini melukai hati rakyat,” sambung Riza. (det/huf)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.