SURABAYA | duta.co – Kabar masuknya garam impor ke Indonesia melalui pelabuhan Tanjung Perak Surabaya nampaknya menjadi perhatian serius semua kalangan. Bahkan para petani garam asal Madura sengaja mendatangi pelabuhan begitu mendengar ada kapal pengangkut garam impor bersandar di Surabaya karena khawatir bocor dan mengganggu garam lokal di pasaran.
“Sejak ada kabar impor garam sampai ke masyarakat, harga garam lokal langsung anjlok menjadi Rp 2 ribu/kg. Padahal seminggu lalu harganya masih Rp2700/kg,” ujar ketua Aliansi Masyarakat Garam Sumenep, Ubet saat dikonfirmasi Rabu (31/1/2018).
Menurut Ubet, petani garam di Madura sebenarnya tidak melarang garam impor asalkan sesuai dengan ketentuan. Sebab kalau impor itu dilakukan melebihi kuota dikhawatirkan bisa menyebabkan harga garam lokal turun drastis. “Kita tidak anti terhadap garam impor asalkan sesuai dengan kebutuhan,” tegasnya.
Para petani garam menuding, pemerintah pusat tidak transparan dalam menyampaikan kuota impor garam. Bahkan dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Sebaiknya garam lokal penyerapannya dari tahun ke tahun justru menurun.
“Kami juga sudah bertanya ke pemerintah seperti kementerian perindustrian dan kementerian kelautan dan perikanan (KKP) tetapi tidak ada pemberitahuan yang jelas,” sesal Ubet.
Ia sangat khawatir garam impor yang datang untuk memenuhi kebutuhan sektor industri justru bocor ke masyarakat. Karena itu, pihaknya mendesak Pemprov Jatim segera membentuk Satgas untuk mengatasi masalah tersebut.
“Kalau ada perembesan kebutuhan industri dan untuk konsumsi maka harus dilakukan tindakan tegas. Makanya kami minta pemerintah bikin Satgas Pangan,” pintanya dihadapan anggota Komisi B DPRD Jatim.
Mendapat laporan petani garam seperti itu, sejumlah anggota Komisi B dipimpin Ahmad Firdaus Fibrianto selaku ketua langsung sidak ke pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk melihat langsung keberadaan kapal pengangkut garam impor yang sudah sandar.
“Kita sudah melihat fisik garamnya, termasuk garam impor. Sesuai manifes Kapal MV.Nord Tokyo berbendera Singapura itu mengangkut 26.800.000.000 kg High Grade Solar Salt In Bulk order PT Mitra Tunggal Swakarsa alamat Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Kapal itu bersandar pada 30 Januari 2018 pukul 22.00 WIB,” ujar Ahmad Firdaus Fibrianto.
Politisi asal Partai Gerindra itu mengaku tidak menolak garam impor selama peruntukannya jelas. Tapi kalau berlebih dan merembes sehingga mengganggu garam rakyat menjadi turun drastis harganya tentu itu tidak dikehendaki.
“Kami berharap dari temuan ini para pihak terkait memberikan klarifikasi,” harap Firdaus.
Produksi garam rakyat (konsumsi) ada sekitar 1,1 juta ton/tahun dan sangat mencukupi bahkan berlebih. Sedangkan untuk kebutuhan garam industri sekitar 500 ribu ton yang tersebar di 12 perusahaan. “Petani garam juga berharap industri pengasapan dan pengeringan ikan itu sebaiknya menggunakan garam lokal sebab kalau gunakan garam impor bisa merusak kualitas ikan sehingga kami berharap industri ikan mau mengganti menggunakan garam lokal,” pinta Firdaus
Senada, anggota Komisi B DPRD Jatim lainnya, Agus Maimun menegaskan bahwa ada selisih yang cukup besar antara data KKP dengan Menko terkait kebutuhan garam impor sehingga dikhawatirkan merembes dan mengganggu pasar garam konsumsi yang selama ini cukup dipenuhi garam lokal.
“Data di KKP sebanyak 2,1 juta ton, sementara di Kemenko 3,7 juta ton sehingga ada selisih 1,6 juta ton. Padahal 2,1 juta ton garam impor itu kami pertanyakan karena sebenarnya masih bisa dipenuhi garam lokal sebab masih banyak garam lokal yang tak terserap,” beber politisi asal PAN.
Menindaklanjuti temuan tersebut, kata Agus Maimun pihaknya akan menelusuri dan memanggil para pihak terkait untuk menjelaskan kebijakan pemerintah pusat di lapangan itu seperti apa. “Untuk sementara waktu kita minta bongkar muat dipending dulu. Nanti akan kami panggil para pihak seperti PT Garam, importir, dan dinas terkait akan kita ajak bicara,” pungkasnya. (ud)
