PLTN JEPANG: Reaktor Mihama di Negeri Matahari Terbit. (IST)

77,53 Persen Responden Setuju PLTN

Jakarta | Duta.co – Publik menginginkan tidak adanya pemadaman listrik (‘byar pet’) dan harga listrik yang murah. Hal itu terungkap dalam hasil jajak pendapat iptek nuklir terkait pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) 2016.

Surveyor independen PT Pro Ultima melakukan jajak pendapat pada Oktober-Desember 2016 dengan menyebar kuesioner terhadap 4.000 responden dari 34 provinsi di Indonesia. Sebanyak 77,53 persen responden setuju PLTN.

“Alasan utama setuju dibangun PLTN adalah tidak ada pemadaman listrik, listrik menjadi murah dan menciptakan lapangan kerja,” kata Angga Yuni Mantara, koordinator analisis hasil riset PT Pro Ultima, di Jakarta, Selasa (10/1).

Untuk alasan utama tidak setuju PLTN dibangun karena kekhawatiran terjadi kecelakaan, kebocoran reaktor nuklir, pencemaran. dan limbah radioaktif.

Hasil survei ini menunjukkan tren positif dukungan terhadap pembangunan PLTN sejak mulai dilakukan survei pada 2011 (49,5 persen), 2012 (52,9 persen), 2013 (64,1 persen), 2014 (72 persen), dan 2015 (75,3 persen).

Ditambahakn Angga, survei dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tanggapan dan pengetahuan masyarakat umum tentang iptek nuklir dan dampak pemanfaatannya.

“Survei yang dilakukan ini mencakup 34 provinsi, 300 desa atau kelurahan, 4.000 responden yang terdiri atas 2.044 responden laki-laki dan 1.956 responden perempuan,” ucapnya.

Terkait kategori wilayah, responden diambil dari 2.080 responden (52 persen) masyarakat perdesaan dan perkotaan 1.920 responden (48 persen). Dari hasil survei, lanjut Angga, distribusi tingkat penerimaan berdasarkan provinsi tertinggi di Sumatera Utara (Sumut) dan terendah di Gorontalo. Selain faktor jenis kelamin, survei juga memperhitungkan faktor pendidikan, penghasilan dan umur.

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Djarot Sulistio Wisnubroto mengatakan, survei ini objektif dan mencerminkan apa yang diinginkan masyarakat. Survei ini pun sudah diamanatkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019.

“Meski survei ini bukan satu-satunya syarat bagi pemerintah untuk menyatakan go nuklir, tetapi memperlihatkan adanya dambaan listrik yang sustainable, murah dan membuka lapangan kerja atau kesejahteraan,” kata Djarot.

Djarot menambahkan, dengan hasil survei itu bagaimana meyakinkan parlemen, masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan hadirnya PLTN. Menurutnya, membangun PLTN itu membutuhkan waktu lama bisa mencapai 10 tahun. Selain faktor teknologi, faktor lain seperti sosial dan politik juga menentukan apakah PLTN bisa terbangun.

Terkait disebutnya PLTN sebagai pilihan terakhir, menurut Djarot, meski begitu nuklir tetap menjadi pertimbangan, ketika kelak energi dari fosil semakin kritis dan energi terbarukan tidak mencukupi untuk pasokan industri.

“Jika melihat pengaruh pemanasan global karena emisi karbon, maka PLTN ini relatif rendah emisi,” ujarnya.

Oleh karena itu, Batan pun telah melakukan studi tapak di Bangka Belitung 2011-2013. Selain itu, untuk Batan juga mempersiapkan reaktor daya eksperimental (reaktor mini) yang akan dibangun di Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan. ful, net

BAGIKAN

Tinggalkan Balasan