“Saiful Mujani berhak mengkritik Prabowo. Tapi ketika pemilik lembaga survei ikut menyerukan presiden dijatuhkan, termometernya ikut menghadapi ujian kredibilitas.”
Catatan Cak AT*
ADA pekerjaan yang menuntut orang menjaga jarak dari barang yang diukurnya. Wasit boleh mencintai sepak bola, tapi sebaiknya jangan ikut menendang bola ketika pertandingan berlangsung. Auditor boleh punya pandangan tentang perusahaan yang diperiksanya, tapi agak repot jika ia mengkritik di depan kantor perusahaan itu.
Begitu pula lembaga survei politik. Ia bertugas mengukur pendapat masyarakat tentang pemerintah dan tokoh politik. Karena itu, ketika pemiliknya ikut aktif menyerukan jatuhnya tokoh yang sedang diukur, orang wajar bertanya: masih bisakah hasil surveinya dipercaya sepenuhnya?
Di situlah Saiful Mujani menghadapi persoalan yang lebih menarik dari perkara pidana yang membuntutinya. Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) ini doktor ilmu politik Ohio State University, akademisi dan peneliti opini publik. Karena itu, ucapan politiknya mempunyai bobot berbeda dari celotehan influencer.
Pada April 2026, Saiful menjadi kontroversial setelah berbicara tentang konsolidasi masyarakat untuk “menjatuhkan” Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan bahwa maksudnya bukan makar, melainkan _political engagement_, bagian dari kebebasan dan partisipasi demokratis.
Belakangan ia bahkan berbicara tentang _people power_ sebagai alternatif karena menilai jalur formal pemakzulan sulit bekerja. Hak Saiful berbicara tentu harus dilindungi. Kritik kepada presiden tidak menjadi makar hanya karena nadanya keras. Negara demokratis tak perlu alergi kritik.
Tapi persoalannya bukan cuma boleh atau tidak. Ada pertanyaan lain: patutkah figur yang begitu identik dengan lembaga pengukur opini publik sekaligus tampil sebagai partisan dalam pertarungan yang sedang diukurnya, apa pun alasannya? Ini perkara kredibilitas, bukan kriminalitas.
Di tengah pertanyaan itu, perusahaan Saiful, SMRC, lalu tampil menayangkan hasil survei kepuasan terhadap Prabowo. Survei 5–19 Juli dengan 749 responden itu menyebut angkanya tinggal 51,1 persen. Persentasenya turun 30,1 poin dalam sembilan bulan. Pada November 2025 kepuasan publik terhadap Prabowo masih 81,2 persen.
Bahkan menurut survei terbaru itu, 49,4 persen responden menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk, sementara hanya 15,7 persen menilainya baik atau sangat baik. Ini hantaman telak dengan angka. Tapi di sinilah muncul ironi pembuat survei yang sebelumnya sudah berteriak bahwa pasiennya sakit.
Survei SMRC boleh jadi sepenuhnya akurat. Jika mau mengkritiknya, harus pula dijawab dengan survei tandingan. Metode harus dinilai berdasarkan metode, bukan berdasarkan siapa pemilik perusahaan.
Kalau sampelnya benar, pertanyaan tidak menggiring, pembobotan tepat dan pengolahan data profesional, ketidaksukaan kepada Saiful tidak dapat menyulap 51,1 menjadi 81,2. Statistik tidak mengenal sakit hati.
Tapi penelitian juga membutuhkan independensi yang bukan hanya ada, melainkan “terlihat ada”. Inilah yang disebut perceived conflict of interest. Bukan berarti Saiful memanipulasi survei. Masalahnya, publik mempunyai alasan untuk bertanya.
Apalagi nama perusahaannya “Saiful Mujani Research and Consulting”. Nama pendirinya terpampang di situ. Publik awam tentu sulit memisahkan dengan pisau bedah antara Saiful sebagai warga negara dan SMRC sebagai lembaga riset. Secara organisatoris mereka mungkin berbeda tugas. Tapi publik melihat, Saiful pemiliknya.
Karena itu, makin jauh Saiful masuk gelanggang politik, makin tinggi pagar kelembagaan yang dibutuhkan SMRC. Metodologi dan kuesioner perlu terbuka, pendanaan survei transparan, dan aktivitas politik pendiri dipisahkan tegas dari manajemen penelitian. Ini supaya orang tak gampang menuduhnya curang.
Namun di seberang lapangan, Prabowo juga menghadapi problem yang hampir menjadi bayangan cerminnya. Jika Saiful dianggao terlalu jauh masuk gelanggang sehingga surveinya ikut dicurigai, Presiden terlalu sering memberi nama aneh kepada orang yang membawa termometer yang siap mengukur kinerjanya.
Yang terbaru: “londo ireng.” Dalam pidato Harlah ke-28 PKB, 23 Juli 2026, Prabowo berbicara tentang “londo ireng” yang menurutnya masih ada sampai sekarang, sambil menyinggung wartawan, pengamat dan LSM yang dianggap terus menggambarkan Indonesia secara negatif.
Sebelumnya muncul pula ungkapan tentang pengamat yang tidak patriotik, “antek asing”, dan kekuatan luar di balik kritik kepada pemerintah. Politik kita rupanya sedang membuka kamus kolonial seperti “londo ireng” untuk mencari kosakata menghadapi abad digital.
Masalahnya bukan sekadar kata-katanya kasar. Demokrasi tidak akan roboh gara-gara presiden memakai bahasa warung kopi. Yang berbahaya ialah ketika substansi kritik diganti dengan identitas pengkritik. Lembaga survei mengatakan approval rating turun, mestinya dijawab dengan survei pembanding atau perbaikan kebijakan.
Begitu pengkritik disebut “antek asing”, “tidak patriotik”, atau “londo ireng”, pertanyaan pun bergeser. Semula: apakah kritiknya benar? Lalu menjadi: apakah orangnya cukup Indonesia? Ini sama dengan penggunaan logika _ad hominem_: isi argumen dibiarkan berdiri, pembawanya yang dipukul.
Lucunya, Saiful dan Prabowo akhirnya bertemu pada satu problem: posisi orang menjadi lebih menonjol dari isi argumen. Saiful membuat publik bertanya apakah angka surveinya murni atau ikut berpolitik. Prabowo membuat publik bertanya apakah pemerintah sedang menjawab kritik atau sibuk memilah siapa kawan dan siapa lawan.
Padahal keduanya dapat berbuat lebih baik. Saiful cukup mengatakan: inilah metodologi kami; bongkar, uji, replikasi, dan buktikan jika salah. SMRC bahkan dapat membangun firewall kelembagaan antara pandangan pendirinya dan produksi data. Presentasi survei Juli pun sudah dilakukan Deni Irvani, bukan Saiful sendiri.
Prabowo juga dapat mengatakan: saya tidak setuju dengan Saiful, tapi pemerintah akan memeriksa mengapa kepuasan turun 30,1 poin. Apalagi survei yang sama mencatat hanya 13,5 persen publik menilai kondisi politik baik atau sangat baik, dan 26,4 persen menilai penegakan hukum baik atau sangat baik.
Survei bahkan dapat menjadi hadiah bagi pemerintah. Ia memberitahu sebelum pemilu memberitahu. Seperti alarm asap: bunyinya menjengkelkan, tapi jauh lebih murah dari menunggu rumah terbakar. Bandingkan temuan SMRC dengan lembaga survei lain, data BPS, daya beli, pengangguran, konsumsi rumah tangga dan kepercayaan konsumen.
Kalau SMRC keliru, penelitian lain akan menunjukkannya. Kalau ternyata searah, yang perlu diperbaiki bukan alarmnya. Demokrasi memang membutuhkan dua kedewasaan sekaligus. Pengkritik harus menjaga kredibilitas kritiknya. Kekuasaan harus mampu menerima kritik tanpa menganggapnya pengkhianatan.
Demokrasi membutuhkan termometer seperti survei yang tidak ikut demam, sekaligus pasien yang tidak membanting termometer ketika melihat suhu tubuhnya naik. Saiful Mujani perlu menjaga yang pertama. Prabowo perlu menjaga yang kedua.
Sebab kalau ilmuwan sibuk menjatuhkan presiden, sementara presiden sibuk memberi julukan kepada ilmuwan, mungkin yang paling membutuhkan survei bukan lagi approval rating. Melainkan kedewasaan kita berdemokrasi.
