JOMBANG | duta.co – Polemik dalam tubuh kaderisasi Nahdlatul Ulama (NU) kian menguat. Lima peserta Pendidikan Menengah Kader Nahdlatul Ulama (PMKNU) angkatan pertama di Jombang resmi berkirim surat kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), meminta agar Dewan Tahkim segera diturunkan guna mengusut dugaan permainan oknum dalam proses pengkaderan.
Surat yang di⁹kirim pada Senin 21 Juli 2025 meminta meminta supaya Ketua PBNU mengkaji ulang proses PMKNU supaya tidak dimainkan oleh para oknum yang hanya mencari keuntungan pribadi dan merusak marwah NU.
“Ini bukan sekadar soal lulus atau tidak. Menyangkut integritas. Jangan sampai PMKNU justru mencetak kader dari proses yang tidak jujur dan manipulatif dimainkan oleh para oknum merusak marwah NU,” tegas KH Ahmad Amin peserta yang semula dinyatakan lulus bersyarat, namun belakangan dinyatakan tidak lulus, Senin (21/7).
Masalah ini muncul saat KH Ahmad Amin, atau yang akrab disapa Gus Amin, bersama empat tokoh lainnya KH Ibnu Sina, Ustadz Rouf, Machfudin, dan Hamid merupakan pengurus PCNU Jombang pada kelembagaan. Mereka tercatat sebagai peserta PMKNU Angkatan I yang digelar di Pondok Pesantren Darul Ulum, Rejoso, Jombang, 28 Mei 2025. Kelima ini memang absen saat sesi pembukaan, namun menurut pengakuan mereka, hal tersebut telah diizinkan oleh panitia untuk tetap melanjutkan kegiatan PMKNU.
Saat sesi “kontrak belajar”. Di situ disampaikan aturan bahwa keterlambatan lebih dari lima menit akan berujung pada diskualifikasi. Ironisnya, aturan tersebut, hanya berlaku bagi kami, tidak pada mereka, menurut, karena masih banyak yang telat dan bolos lebih dua materi, nyatanya ya lulus dan aman, aneh kan, tanya gus Amin.
“Di sesi baiat, para instruktur menyampaikan bahwa keterlambatan dapat dimaklumi asal peserta bersedia mengikuti remidi. Tapi kenapa kemudian malah diminta mengulang semua tahapan dari awal?” kata Gus Amin heran.
Merasa ada ketimpangan aturan ada yang Lebih Parah Tapi Lulus. Kelima peserta ini menyoroti ketimpangan perlakuan. Menurut mereka, ada peserta lain yang terlambat lebih dari 30 menit, bahkan absen dalam beberapa sesi materi, namun tetap dinyatakan lulus. Anehnya lagi, beberapa dari mereka bahkan diganjar penghargaan sebagai peserta “terpopuler”.
“Kami ini cuma telat satu sesi dan sudah siap remidi. Tapi malah dinyatakan tidak lulus. Sementara ada yang bolos berkali-kali, justru tetap dinyatakan lulus. Ini keculasan yang nyata, dimana kejujuran dan keadilan PMKNU?” Jangan ajari kami kemunafikan, tandas kelima peserta serentak.
Demi memenuhi arahan panitia, kelima peserta ini tetap mengikuti proses remidi. Mereka rela menempuh perjalanan ke Bondowoso untuk mengikuti PMKNU yang digelar PWNU Jawa Timur pada 24 Juni 2025. Dua materi, yaitu sesi pembukaan dan kontrak belajar, mereka ikuti dengan penuh tanggung jawab.
Namun, kejutan pahit kembali menghampiri. Di pembukaan PMKNU Bondowoso, seorang instruktur dari PBNU menyatakan bahwa mereka dianggap tidak lulus dan harus mengulang seluruh proses PMKNU dari awal.
“Ini sudah bukan soal kami pribadi. Ini menyangkut sistem kaderisasi yang mulai rusak dimainkan oleh para oknum pengurus. PBNU harus turun tangan langsung, tidak cukup hanya dengan klarifikasi sepihak,” ujar Gus Amin. Ia dan keempat rekannya mendesak PBNU menurunkan langsung Dewan Tahkim ke Jombang untuk menelusuri praktik yang mereka anggap mencederai proses kaderisasi.
Saat ditanya melakukan protes hanya ingin mencari panggung. Gus Amin menegaskan jika dirinya dengan empat sahabatnya hanya berjuang supaya NU bersih dari oknum yang merusak marwah PBNU. “Kami ini orang-orang yang hidup dan berkhidmat di bawah. Justru karena cinta pada NU dan ketaatan pada ulama, kami tidak ingin dibohongi oleh oknum yang mengatasnamakan PBNU,” tegasnya.
Kelima peserta berharap Dewan Tahkim tidak hanya datang untuk mendengar, tetapi juga mengambil langkah tegas agar PMKNU tidak berubah menjadi ajang permainan oknum yang mencederai idealisme kaderisasi NU.(din)
