SURABAYA | duta.co – Rencana Pemerintah Pusat untuk memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga mencakup kelompok lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas mulai 2026, mendapat sambutan positif dari Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Da’im, pada Rabu (14/1/2026).
Meski demikian, Suli sapaan akrabnya menegaskan kebijakan tersebut harus didahului dengan kajian yang komprehensif. Menurutnya, jika program MBG diperluas kepada lansia secara merata tanpa skema prioritas yang jelas, hal itu berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
Sebab, tidak semua lansia berada dalam kondisi miskin atau terlantar sehingga perlu ada pemetaan penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengungkapkan, adanya pandangan dari sejumlah pihak, termasuk orang tua penerima manfaat MBG untuk anak sekolah, yang mengusulkan agar bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai atau Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Alasannya, penerima atau keluarga dinilai lebih memahami kebutuhan gizi spesifik masing-masing serta dapat mengelola menu sesuai selera, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pemborosan makanan (food waste).
Lebih lanjut, Suli menilai kelompok lansia umumnya memiliki kondisi kesehatan yang lebih rentan dan membutuhkan asupan gizi yang bersifat khusus serta terkontrol.
“Pemberian makanan massal yang menunya seragam berisiko tidak memenuhi kebutuhan diet individu, bahkan bisa memperburuk kondisi kesehatan tertentu jika tidak dikelola dengan baik,” tuturnya.
Oleh karena itu, Suli menegaskan perlunya kajian mendalam sebelum kebijakan perluasan program MBG tersebut benar-benar direalisasikan.
”Perlu kajian yang komprehensif agar kebijakan ini sesuai harapan kita, jangan sampai dikemudian hari melahirkan persoalan baru,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Perluasan program MBG ini mendapat dasar hukum kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG yang ditetapkan pada 17 November 2025. (rud)
