JAKARTA | duta.co — Krisis di Sudan benar-benar membara. Gelombang pembunuhan massal dan pemerkosaan kian mengerikan, Ini konon dilakukan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF). Pada Maret 2024, UNICEF merilis laporan yang menyebut bahwa kelompok bersenjata di Sudan melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak, bahkan terhadap bayi berusia satu tahun.
“Sangat darurat. Rakyat Sudan menghadapi krisis kemanusiaan sangat serius. Pertempuran bersenjata antarfaksi militer menyebabkan ratusan ribu korban jiwa, puluhan juta sipil mengungsi, layanan dasar seperti kesehatan, pangan, pendidikan, dan lainnyam runtuh. Situasi tersebut tidak hanya mengancam rakyat Sudan, tetapi juga Afrika Timur. Maka, Indonesia harus segera turun tangan,” demikian disampaikan KH Moch Hilmi Asshiddiq al-Aroky yang siap menjadi Koordinator Partisipasi Aktif Indonesia dalam Krisis Sudan kepada duta.co, Selasa (18/11/25).
Pecah konflik dimulai pada 15 April 2023, ketika RSF berperang melawan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) lebih dari 150 ribu warga dilaporkan tewas, sementara sekitar 12 juta lainnya terpaksa mengungsi. Di balik tragedi ini, konflik Sudan yang disebut “perang saudara” terus menyisakan luka mendalam.
Daerah Al-Fasher, kini menjadi simbol krisis kemanusiaan. Setelah dikepung lebih dari 18 bulan, kota ini terjerumus dalam penderitaan ekstrem: akses bantuan makanan ditutup, kamp pengungsi Zamzam dihancurkan, dan tembok tanah dibangun untuk menjebak penduduk. Upaya mediasi lokal maupun internasional belum mampu menghentikan kekerasan.
Menurut KH Moch Hilmi, Indonesia sebagai bangsa yang berlandaskan kemanusiaan dan perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945, memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mengambil peran aktif dalam upaya penyelesaian tragedi ini. Karenanya Partisipasi Aktif Indonesia dalam Krisis Sudan membuat gerakan, isinya, “Pertama, menginisiasi upaya diplomatik internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan negara-negara yang tergabung dalam Gerakan Non-Blok untuk memperkuat tekanan internasional guna membuka jalur evakuasi dan perlindungan bagi warga sipil,” katanya.
“Kedua, menyatakan secara terbuka posisi resmi Indonesia yang berpihak pada rakyat Sudan, dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan jalur pasokan senjata kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik agar gencatan senjata segera tercapai. Ketiga, Indonesia bisa menugaskan lembaga negara yang berwenang seperti Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Palang Merah Indonesia (PMI) serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk segera mengirimkan bantuan nyata, baik berupa tenaga medis, logistik, dan perlindungan bagi pengungsi,” tambahnya.
“Kami juga menginisiasi forum lintas lembaga dan masyarakat sipil Indonesia untuk menghimpun solidaritas dan dukungan bagi rakyat Sudan,” pungkasnya dalam pernyataan yang diteken bersama H Abdul Wahab Naf’an, MA, PhD selaku Sekretaris.
Negara Kaya Alam
Dalam peta dunia, Sudan, tidak bisa dianggap sepele. Ialah salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Ia membuatnya layak menjadi salah satu negara turut berkontribusi terhadap ketahanan pangan dunia.
Sudan memiliki potensi pertanian terbesar di kawasan Arab, dengan 175 juta hektare lahan subur, di samping hutan seluas sekitar 52 juta hektare (satu hektare setara dengan 4.200 meter persegi). Di bidang peternakan, Sudan memiliki 102 juta ekor ternak yang digembalakan di padang rumput alami seluas 118 juta hektare, serta curah hujan tahunan lebih dari 400 miliar meter kubik.
Hampir setiap tahun, roduksi emas Sudan mencapai 105 ton, dengan 80 persen di antaranya berasal dari pertambangan swasta, menurut statistik pemerintah. Namun, kekayaan ini tidak dimanfaatkan selama 63 tahun, setelah Sudan memperoleh kemerdekaannya dari penjajahan Inggris pada 1956.
Di tengah kekayaan sumber daya ala mini, krisis ekonomi dialami negara yang tengah dilanda perang saudara ini dengan ketidakseimbangan dan akumulasi historis, termasuk akumulasi utang luar negeri. Hari ini, utang luar negeri Sudan mencapai 56 miliar dolar AS dan terus bertambah, yang berdampak pada perekonomian dan kemampuan negara untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.
Sudan mengakui ketidakmampuannya untuk memanfaatkan sumber daya alamnya dalam seperti sumber daya pertanian dan hewan, kekayaan mineral seperti emas, serta sumber daya manusia. Penggunaan lahan pertanian di Sudan saat ini diperkirakan mencapai sekitar 45 persen dari total luas lahan yang tersedia untuk pertanian.
Sumber air tawar dan lokasi geografis Sudan, yang dianggap sebagai sumber daya belum dimanfaatkan. Ketidakmampuan negara tersebut untuk memanfaatkan sumber dayanya dengan alasan bahwa Sudan belum dihapus dari daftar negara-negara pendukung terorisme meskipun Amerika Serikat telah mengumumkan pencabutan embargo ekonomi terhadap Sudan. (net)
