
Oleh Suhermanto Ja’far*
PENGUNDURAN diri Akhmad Muzakki dari jabatan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya semestinya menjadi titik balik penyelesaian polemik UINSA. Namun, keputusan Menteri Agama menunjuk Amien Suyitno sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Rektor justru membuka pertanyaan baru: apakah Plt merupakan jembatan menuju penyelesaian, atau justru jeda yang dapat memperpanjang persoalan? Pada 23 September 2026, Menteri Agama memang telah memberhentikan Muzakki dan menunjuk Dirjen Pendidikan Islam Amien Suyitno sebagai Plt Rektor UINSA. Kementerian Agama menjelaskan bahwa penunjukan tersebut dimungkinkan oleh ketentuan mengenai keadaan ketika masa jabatan rektor berakhir sementara rektor baru belum dilantik.
Persoalan hari ini bukanlah apakah UINSA memerlukan pejabat sementara. Secara administratif, kampus tidak mungkin dibiarkan tanpa pejabat yang dapat menjalankan fungsi pemerintahan universitas. Perkuliahan harus tetap berlangsung, administrasi akademik harus berjalan, anggaran harus dikelola, dan pelayanan mahasiswa tidak boleh berhenti. Dalam perspektif hukum administrasi, Plt dapat menjadi instrumen kontinuitas pemerintahan ketika terjadi kekosongan atau transisi jabatan. Namun, kontinuitas administratif tidak sama dengan penyelesaian krisis legitimasi. Di sinilah perbedaan antara Plt dan rektor definitif menjadi sangat penting.
Kesimpulan Komisi VIII DPR RI pada 22 September 2026 harus dibaca secara utuh. Komisi VIII menyatakan bahwa kegaduhan di UINSA telah mengganggu proses perkuliahan dan berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan mahasiswa dan sivitas akademika. Komisi VIII mendesak Menteri Agama membatalkan jabatan Rektor UINSA periode 2026–2030 dan segera memproses penetapan rektor baru secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Komisi VIII juga menetapkan batas waktu satu minggu; apabila persoalan tidak terselesaikan, Komisi VIII menyatakan akan membentuk Panja untuk mendalami seluruh proses pemilihan dan pengangkatan rektor.
Di sinilah substansi politik dari persoalan UINSA berada. Senayan tidak sekadar mempersoalkan siapa yang duduk di kursi rektor, tetapi mempersoalkan bagaimana kursi itu diperoleh dan bagaimana legitimasi kepemimpinan tersebut dipulihkan. Sebelum masuk ke tahap ini, Komisi VIII telah menerima aspirasi Forum Komunikasi untuk Perubahan UINSA yang mempertanyakan transparansi proses pemilihan. Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wachid menyebut adanya persoalan yang dipertanyakan terkait proses 13 calon yang mengerucut menjadi tiga calon, termasuk klaim bahwa seorang calon yang sebelumnya disebut tidak masuk tiga besar kemudian masuk tiga besar dan akhirnya terpilih. Pernyataan tersebut merupakan aspirasi dan persoalan yang dibawa ke DPR, bukan putusan hukum final, sehingga harus diverifikasi melalui dokumen dan pemeriksaan proses seleksi.
Penunjukan Plt tidak boleh menggeser pusat persoalan. Plt adalah mekanisme transisi; rektor definitif adalah penyelesaian kelembagaan. Dalam teori administrasi publik, kesinambungan pemerintahan merupakan bagian penting dari akuntabilitas karena institusi publik tetap harus bekerja meskipun terjadi perubahan atau konflik kepemimpinan. Namun, akuntabilitas juga menuntut adanya kewajiban untuk menjelaskan dasar tindakan, proses pengambilan keputusan, serta konsekuensi dari keputusan tersebut (Bovens 2007, 450–453). Maka, keberadaan Plt dapat dibenarkan sebagai mekanisme administratif, tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda evaluasi atas proses pengangkatan rektor yang sedang dipersoalkan.
Lebih jauh lagi, persoalan UINSA bukan sekadar persoalan administratif. Ia telah menjadi persoalan legitimasi institusional. Mark Suchman membedakan legitimasi sebagai persepsi atau asumsi bahwa tindakan suatu institusi dianggap sesuai dengan sistem norma, nilai, dan keyakinan yang berlaku (Suchman 1995, 574–576). Dalam konteks universitas, legitimasi kepemimpinan tidak hanya berasal dari Surat Keputusan Menteri. Ia juga berkaitan dengan penerimaan sivitas akademika terhadap proses yang melahirkan kepemimpinan tersebut. Pergantian pejabat tanpa membuka kembali persoalan proses tidak dengan sendirinya memulihkan kepercayaan.
Justru di sinilah bahaya jika Plt berubah menjadi status quo baru. Seorang Plt tentu mempunyai tugas untuk menjaga agar universitas tidak berhenti bekerja. Tetapi ketika kampus sedang berada dalam sengketa legitimasi, keputusan-keputusan strategis yang dapat mengubah konfigurasi kekuasaan internal harus dipertimbangkan secara sangat hati-hati. Apalagi Komisi VIII sebelumnya secara eksplisit meminta agar kepemimpinan yang dipersoalkan tidak melakukan konsolidasi dan kebijakan strategis. Pemberitaan mengenai kesimpulan Komisi VIII menyebut bahwa permintaan tersebut diarahkan agar tidak terjadi konsolidasi atau pengambilan kebijakan strategis selama persoalan diselesaikan.
Pertanyaan paling penting sekarang bukan “siapa Plt-nya?”, melainkan “apa mandat politik dan administratif Plt selama menunggu rektor definitif?” Jika mandatnya adalah menjaga kesinambungan akademik dan administrasi, maka ia harus bekerja dalam batas tersebut. Jangan sampai masa transisi justru digunakan untuk membangun konfigurasi kekuasaan baru, mengisi jabatan-jabatan strategis, atau membuat keputusan yang nantinya dipersepsikan sebagai upaya mengunci hasil tata kelola sebelum persoalan pokok selesai.
Kekhawatiran semacam itu menjadi relevan karena UINSA sedang menghadapi persoalan yang jauh lebih luas daripada pergantian personalia. Komisi VIII sendiri telah menegaskan bahwa persoalan UINSA berkaitan dengan administrasi, audit, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola universitas. Anggota Komisi VIII Maman Imanul Haq bahkan menekankan bahwa persoalan tersebut tidak semata-mata mengenai siapa yang menjadi rektor. Artinya, pergantian Muzakki dengan Plt tidak otomatis menyelesaikan persoalan governance yang menjadi perhatian parlemen.
Dalam perspektif tata kelola universitas, hal ini sangat fundamental. Universitas bukan sekadar organisasi birokrasi yang membutuhkan seorang pejabat untuk membubuhkan tanda tangan. Universitas adalah komunitas akademik yang bekerja melalui kepercayaan, kolegialitas, otonomi akademik, transparansi, dan partisipasi. Karena itu, kepemimpinan universitas membutuhkan lebih dari sekadar legalitas administratif. Ia membutuhkan legitimasi yang tumbuh dari proses yang dianggap fair oleh komunitas yang dipimpinnya. Penelitian mengenai procedural justice menunjukkan bahwa penerimaan terhadap otoritas sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap keadilan proses, bukan hanya terhadap hasil akhirnya (Tyler 2006, 163–174).
Jika pemerintah hanya mengatakan bahwa persoalan sudah selesai karena Muzakki telah berhenti dan Plt telah ditunjuk, masalah tersebut sesungguhnya belum selesai. Yang selesai baru persoalan jabatan; belum tentu persoalan legitimasi. Inilah perbedaan mendasar antara administrative closure dan institutional resolution. Administrative closure terjadi ketika sebuah jabatan telah dikosongkan dan pejabat sementara ditunjuk. Institutional resolution terjadi ketika alasan konflik, keberatan atas proses, dan persoalan tata kelola telah diperiksa serta memperoleh penyelesaian yang dapat diterima secara hukum dan institusional.
Poin 3 kesimpulan Komisi VIII menjadi sangat penting. Komisi VIII tidak berhenti pada permintaan membatalkan jabatan rektor, tetapi juga mendesak agar proses penetapan rektor baru dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan. Ini berarti persoalan UINSA tidak dapat ditutup hanya dengan menunjuk Plt. Pemerintah masih mempunyai pekerjaan kedua yang jauh lebih substantif: menyediakan mekanisme menuju kepemimpinan definitif yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sinilah pemerintah perlu membedakan antara transisi dan pengulangan. Transisi berarti Plt hadir untuk menjaga kampus tetap berjalan sambil proses menuju rektor definitif dilakukan. Pengulangan berarti mekanisme lama sekadar diteruskan dengan wajah baru tanpa evaluasi terhadap proses yang telah dipersoalkan. Jika yang terjadi adalah yang kedua, maka penunjukan Plt tidak akan menyelesaikan krisis; ia hanya mengubah bentuk krisis.
Batas waktu satu minggu yang disebut Komisi VIII juga tidak boleh dibaca secara sederhana sebagai tenggat administratif untuk mencari seseorang yang dapat mengisi kursi rektor. Kesimpulan Komisi VIII menyatakan bahwa jika Menteri Agama tidak berhasil menyelesaikan persoalan dalam rentang satu minggu sejak 22 September, Komisi VIII akan membentuk Panja untuk melakukan pendalaman terhadap seluruh proses pemilihan dan pengangkatan Rektor UINSA periode 2026–2030. Dengan demikian, yang menjadi objek perhatian parlemen bukan hanya keadaan setelah Muzakki berhenti, tetapi juga proses yang melahirkan kepemimpinan sebelumnya.
Bahkan, sehari setelah rapat Komisi VIII, anggota Komisi VIII Hasan Basri Agus menyatakan bahwa parlemen masih mendalami mekanisme pemilihan rektor UINSA, mulai dari proses awal sampai rapat Senat yang menentukan tiga besar. Ia juga mengatakan Komisi VIII akan mencermati PMA yang mengatur mekanisme pemilihan dan penetapan rektor, serta membuka kemungkinan pendalaman lebih lanjut hingga pembentukan Panja. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa isu yang berada di meja Senayan adalah mekanisme kekuasaan dalam pemilihan rektor, bukan semata-mata pergantian pejabat.
Maka, pemerintah sebaiknya tidak menempatkan Plt sebagai jawaban final atas tuntutan Senayan. Plt adalah jeda administratif yang diperlukan agar universitas tetap hidup. Tetapi UINSA membutuhkan jawaban kelembagaan yang lebih permanen. Jawaban itu adalah proses menuju rektor definitif yang transparan, dapat diverifikasi, sesuai regulasi, dan mampu memulihkan kepercayaan sivitas akademika.
Dalam konteks inilah tuntutan mahasiswa dan sivitas akademika juga perlu ditempatkan secara proporsional. Aspirasi mengenai transparansi harus diuji dengan dokumen. Tuduhan mengenai perubahan komposisi calon harus diperiksa berdasarkan berita acara dan regulasi. Dugaan pelanggaran harus dibedakan dari fakta yang telah terbukti. Tetapi pada saat yang sama, aspirasi tersebut tidak boleh diselesaikan hanya dengan menunjuk pejabat sementara. Demokrasi akademik justru membutuhkan mekanisme yang memungkinkan keberatan diperiksa secara terbuka dan keputusan akhir dapat dipertanggungjawabkan.
Tuntutan yang paling rasional bukanlah agar Plt tidak boleh ada. Plt boleh ada, tetapi jangan dijadikan tujuan. Ia diperlukan sebagai jembatan administratif sampai rektor definitif dilantik. Yang harus ditolak adalah kemungkinan menjadikan status sementara sebagai normalitas baru. Dalam tata kelola publik, pejabat sementara seharusnya menjaga kontinuitas, bukan mengubah masa transisi menjadi mandat baru yang tidak memperoleh legitimasi melalui proses pemilihan definitif.
Pada titik inilah judul “DPR: Menag, Kami Mau Rektor Definitif, Bukan PLT” memperoleh maknanya. Yang diminta bukan sekadar pergantian wajah di ruang rektorat. Yang diminta adalah kepastian bahwa setelah polemik, UINSA memperoleh kepemimpinan definitif melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Senayan telah memberikan tekanan politik. Hukum menyediakan mekanisme administratif. Kampus membutuhkan pemulihan tata kelola. Ketiganya harus bertemu dalam satu proses penyelesaian.
Sebab UINSA tidak membutuhkan sekadar penjaga kursi rektor. UINSA membutuhkan kepemimpinan definitif yang lahir dari proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Plt boleh menjadi jembatan, tetapi ia tidak boleh menjadi rumah. Plt adalah jeda; rektor definitif adalah penyelesaian.
Dan di sinilah ujian Menteri Agama sebenarnya. Setelah memberhentikan rektor dan menunjuk Plt, tugas berikutnya bukan sekadar memastikan kampus tetap berjalan. Tugasnya adalah memastikan bahwa proses berikutnya tidak mengulang persoalan yang sama. Jika proses baru transparan, terbuka terhadap pengawasan, sesuai hukum, dan mampu mengembalikan kepercayaan sivitas akademika, maka pengunduran diri rektor lama benar-benar dapat menjadi titik balik. Tetapi jika Plt hanya menjadi cara memperpanjang status quo, maka persoalan UINSA belum selesai. Senayan telah memberi waktu; kampus sedang menunggu jawaban; dan yang ditunggu bukan sekadar siapa yang menjaga kursi rektor, melainkan siapa yang akan memperoleh mandat definitif untuk memimpin UINSA.
*Suhermanto Ja’far adalah Dosen Filsafat Digital Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Referensi
Bovens, Mark. 2007. “Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework.” European Law Journal 13 (4): 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x.
Black, Julia. 2008. “Constructing and Contesting Legitimacy and Accountability in Polycentric Regulatory Regimes.” Regulation & Governance 2 (2): 137–164.
Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Kementerian Agama Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.
Kementerian Agama Republik Indonesia. 2024. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.
Suchman, Mark C. 1995. “Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches.” Academy of Management Review 20 (3): 571–610. https://doi.org/10.2307/258788.
Tyler, Tom R. 2006. Why People Obey the Law. Princeton, NJ: Princeton University Press, 163–174.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2026. “Abdul Wachid Dorong Penyelesaian Polemik UINSA melalui Dialog.” Parlementaria, 21 September 2026.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2026. “Maman Imanul Haq Soroti Tata Kelola dalam Polemik UINSA.” Parlementaria, 21 September 2026.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2026. “Hasan Basri Agus Dorong Pendalaman Mekanisme Pemilihan Rektor UINSA.” Parlementaria, 23 September 2026.
Suara Surabaya. 2026. “Komisi VIII Desak Menag Batalkan Pengangkatan Akhmad Muzakki Rektor UINSA Surabaya.” 22 September 2026.
DetikNews. 2026. “Menag Berhentikan Rektor UINSA Muzakki, Dirjen Pendis Jadi Plt Rektor.” 23 September 2026.




































