JOMBANG | duta.co – Implementasi standar kebersihan air pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jombang masih jauh dari harapan. Dari sekitar 50 dapur SPPG yang telah berdiri di Kota Santri, baru tujuh dapur yang diketahui menjalankan instruksi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, terkait kewajiban penggunaan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Instruksi tersebut disampaikan secara tegas dalam kegiatan di Hotel Yusron, Jombang, pada 11 November 2025 lalu. Penggunaan air PDAM dinilai krusial untuk menjamin higienitas proses memasak dalam program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, di lapangan, tingkat kepatuhan pengelola dapur terhadap arahan tersebut masih tergolong rendah.
Secara terpisah, Direktur Perumda Tirta Kencana Jombang, Khoirul Hasyim, mengakui bahwa hingga kini baru sebagian kecil dapur SPPG yang telah terkoneksi dengan jaringan air bersih Perumda. Umumnya, dapur-dapur tersebut berada di wilayah yang sudah terjangkau jaringan perpipaan.
“Yang sudah menggunakan layanan Perumda kebanyakan berada di area jaringan kami,” ujar Khoirul, Kamis (24/12).
Berdasarkan data yang dihimpun duta.co, dapur SPPG yang telah terkoneksi dengan air PDAM antara lain: Dapur PW Fatayat NU Jatim di Tambakrejo Gang V; SPPG Jombang Tambakrejo di Jalan Merpati Gang IV; SPPG Yayasan Bahrul Ulum di Tambakrejo Gang V; SPPG Polres Jombang di Jalan Wiroharjo No. 9, Jombantan; SPPG Yayasan Hasbullah di Jalan KH Wahab Chasbullah IV/15; PT Gartra Kanaka Harum di Plandi Permai A-12; serta Pamuji (SPPG Darmo Sugondo) di Jalan Darmo Sugondo, Rejoagung.
Jumlah tersebut mencerminkan masih lemahnya kepatuhan pengelola dapur terhadap standar dasar kebersihan air, padahal program MBG menyasar kelompok rentan dan menuntut jaminan keamanan pangan yang ketat.
Ironisnya, pengawasan di tingkat daerah juga belum menunjukkan kejelasan. Deni, pengawas dapur MBG di Jombang, menyebutkan bahwa total dapur SPPG yang direncanakan mencapai 133 unit. Namun hingga kini, baru sekitar 50 dapur yang berdiri dan beroperasi. “Baru sekitar 50 dapur yang sudah beroperasi,” kata Deni.
Di tengah dorongan percepatan pendirian dapur MBG, aspek fundamental seperti kualitas dan sumber air justru terkesan belum menjadi prioritas. Kondisi ini membuka celah serius dalam implementasi program MBG di daerah: target fisik dikejar, sementara standar kesehatan berjalan tertatih. Jika pengawasan tidak diperketat, instruksi Badan Gizi Nasional berisiko berhenti sebagai formalitas tanpa daya paksa di lapangan. (din)
