BANYUWANGI | duta.co – Momen puncak arus balik lebaran 2026 telah berakhir, namun kemacetan parah yang melumpuhkan akses Banyuwangi-Situbondo terutama jalur menuju Pelabuhan Penyeberangan Ketapang masih belum juga terurai dengan baik memicu reaksi keras DPRD Banyuwangi.
Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara,SE mengatak situasi ini sebagai bukti nyata kegagalan Pemerintah Pusat dalam mengelola manajemen logistik nasional dan menyiapkan infrastruktur penyeberangan yang cukup.
Kemacetan yang mengular hingga belasan kilometer ini tidak hanya menghentikan roda transportasi, tetapi juga mulai mencekik sektor pangan dan ekonomi rakyat di wilayah Jawa, Bali, hingga NTB karena keterlambatan distribusi logistik nasional dan masyarakat Banyuwangi khususnya warga Ketapang dan sekitar terdampak dan merasa kesulitan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Dapat Menghambat pembangunan dan perekonomian di daerah
Sebagai legislator yang peduli terhadap hal tersebut, Made Cahyana mengingatkan bahwa kemacetan ini sering kali terjadi dan lambat laun bisa bertransformasi menjadi ancaman nyata bagi ketahanan pangan yang berdampak pada perekonomian negara.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, kerugian baik materiil dan inmateril sangat besar bagi masyarakat. “Ini bukan sekadar masalah lalu lintas transportasi. Ini adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak rakyat,” tegas Made Cahyana, Jum’at (3/04/2026)
Ia memaparkan dampak sistemik yang terjadi di lapangan, saat ini masyarakat menanggung kerugian terutama komoditi maupun produk yang diangkut kendaraan-kendaraan yang antri seperti hortikultura (sayur dan buah) dari Jawa Timur dibawa ke bali atau lombok bisa membusuk di atas truk, atau hewan ternak juga bisa mati akibat antrean yang lama sehingga konsumsi BBM bertambah atau boros.
Masyarakat merasa terbatas pergerakannya dan harus lebih berhati hati dijalan karena pernah ada korban laka hingga meninggal gara-gara banyaknya antrian kendaraan di jalan raya,
“ Bukan hanya komoditi yang rusak akibat dari antrian panjang ini, para sopir juga bisa stres berat dan sakit kerena kelelahan, “ ucapnya
Kondisi kemacetan panjang ini juga menjadi pemicu kenaikan harga harga kebutuhan pokok sehingga betrdampak terjadinya inflasi daerah yang mengakibatkan lonjakan harga barang yang ujung-ujungnya masyarakat yang dirugikan.
Infrastruktur jumlah Dermaga yang cukup Menjadi solusi jangka panjang
Politisi PDI Perjuangan asli Desa Ketapang ini berpendapat penambahanan jumlah kapal tidak akan membantu mengurai kemacetan jika dermaganya kurang.
“ Kapal sudah banyak tapi tempat sandarnya kurang, dan system Tiba-Bongkar-Berangkat dan penambahan kapal Nesar yang dilakukan pemerintah hanyalah bersifat sementara atau sebagai obat pereda sebentar saja dan tidak bisa menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya.
Merujuk pada data yang ada ,Made Cahyana melihat fakta dilapangan masih banyak kapal yang justru menganggur tidak bisa beroprasi dan banyak kapal antri sandar dengan waktu yang cukup lama.
Ia menegaskan bahwa bottleneck atau leher botol persoalan ini terletak pada minimnya jumlah dermaga, bukan jumlah kapal. “Pemerintah harus lebih serius. Mau ditambah sebanyak apapun kapal, kalau tidak ada tempat sandarnya bakal percuma, kemacetan ini sudah menjadi ritual tahunan yang menyiksa rakyat khususnya Banyuwangi, “ucapnya
“ Banyaknya kapal menunggu sandar juga bisa berpotensi adanya kecelakaan kapal dilaut. Pemerintah harus hadir mencegah kecelakaan kapal lagi terjadi di selat Bali dengan menyiapkan segala infrastrukturnya. Jangan sampai nanti tol jadi malah akan lebih parah jika pemerintah tidak bersiap mulai sekarang.” tambahnya
“Jangan hanya sibuk retorika kalau di lapangan rakyat masih terjebak hingga 12jam bahkan lebih baru bisa nyebrang, dan masih harus ngantri sandar berjam-jam dilaut dengan resiko yang lebih besar untuk keselamatan mereka, “ tegasnya dengan nada tinggi.
Masyrakat mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mengambil langkah luar biasa (extraordinary measures) dan berhenti melakukan peninjauan tanpa solusi konkret. Ia menuntut harus ada langkah strategis dari pemerintah yang segera dilakukan. Segera merealisasikan pembangunan dermaga baru guna mengimbangi lonjakan volume kendaraan.
Koordinasi Lintas Sektoral dengan mengundang seluruh stakeholder untuk duduk bersama mencari solusi untuk jangka panjang agar distribusi logistik tidak lagi lumpuh.
“Jalur Ketapang-Gilimanuk ini adalah urat nadi ekonomi. Jika tersumbat, ekonomi rakyat mati. Saya minta Pemerintah segera hadir dengan solusi nyata, bukan sekadar datang untuk meninjau lalu pulang tanpa hasil,” pungkasnya.
