SURABAYA | duta.co – Mitra Jagal Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya melakukan walk out (WO) saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi B DPRD Surabaya, Selasa (9/12/2025). Aksi tersebut mendapat sorotan dari Ketua Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar Jawa Timur (PPSDS Jatim), Muthowif.
Muthowif menilai langkah walk out yang dilakukan para jagal merupakan hal wajar dalam dinamika RDP, karena termasuk bagian dari keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
“WO oleh mitra RPH adalah bagian dari demokrasi, bukan sesuatu yang aneh. Apalagi mereka sudah memiliki komunitas, sistem sosial, dan sistem ekonomi sendiri di sekitar RPH,” ujar Thowif, sapaan akrabnya, pada Rabu (10/12/2025).
Ia menjelaskan, salah satu pemicu aksi WO tersebut ialah penolakan terhadap rencana pemindahan RPH Pegirian ke RPH Tambak Oso Wilangun (TOW). Menurutnya, relokasi harus dikaji berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemerintah Kota Surabaya.
“Kalau dirasa pemindahan aktivitas pemotongan rumah potong hewan (RPH) dari kawasan Ampel (pegirian) ke wilayah tambak Oso wilangun (TOW) sesuai dengan perencanaan penataan kota Surabaya, maka seharusnya pemkot lebih tegas menjalankan perencanaan yang dibuat sendiri, biar ada kepastian,” tambahnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa relokasi tidak perlu dilakukan jika perencanaan tersebut hanya didasari titipan kepentingan tertentu.
“Kalau perpindahan itu hanya karena ada pihak yang ingin menguasai lahan RPH Pegirian yang strategis, maka relokasi tidak perlu dilakukan,” tegasnya.
Selain persoalan relokasi, Thowif juga menyoroti potensi kenaikan harga sapi menjelang Natal, Tahun Baru, hingga bulan Ramadan. Menurutnya, Pemkot harus memiliki langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga.
“Pemkot harus mampu mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga daging menjelang Tahun Baru, Natal, dan bulan suci Ramadan,” tandasnya. (rud)
