Surabaya | duta.co – Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo menilai penguatan daya beli masyarakat harus menjadi agenda utama untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah berbagai capaian makro yang saat ini diraih Indonesia.
Soekarwo yang memimpin Jawa Timur pada periode 2009–2019 menyampaikan, pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen pada 2025 perlu dibaca sebagai momentum yang harus dijaga dengan kebijakan yang berpihak langsung kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, daya beli rakyat merupakan indikator yang lebih substantif dibandingkan sekadar angka pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, ketika daya beli menguat, konsumsi rumah tangga meningkat, sektor produksi bergerak, dan lapangan kerja ikut terbuka.
“Ketika daya beli melemah, pertumbuhan ekonomi berisiko kehilangan fondasi terpentingnya, yaitu permintaan domestik,” katanya.
Soekarwo juga menyoroti struktur perekonomian nasional yang masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Karena itu, penguatan kemampuan belanja masyarakat dinilai menjadi kunci utama menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Dalam pandangannya, tantangan terbesar saat ini terletak pada struktur ketenagakerjaan yang masih didominasi sektor informal. Kondisi tersebut membuat sebagian besar masyarakat memiliki pendapatan tidak tetap dan perlindungan sosial yang terbatas.
“Dalam situasi seperti ini, kenaikan harga pangan, energi, atau transportasi dapat dengan cepat menggerus kemampuan konsumsi rumah tangga,” ujarnya.
Ia mengakui, capaian Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang telah menembus 5.000 dolar Amerika Serikat per tahun menjadi tonggak penting bagi perekonomian nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan pendapatan rata-rata tidak selalu diikuti dengan pemerataan kesejahteraan.
“Tanpa kebijakan yang tepat, kesenjangan justru dapat melebar. Karena itu, penguatan daya beli harus bersifat inklusif, memastikan kelompok miskin, hampir miskin, dan rentan tidak tertinggal,” tegasnya.
Soekarwo juga menilai arah pembangunan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan ekonomi domestik, kemandirian pangan, energi, serta industri nasional sudah sejalan dengan kebutuhan menjaga ketahanan ekonomi di tengah dinamika global.
“Arah pembangunan yang menekankan penguatan sektor riil dan konsumsi domestik merupakan fondasi penting bagi ketahanan ekonomi nasional di tengah situasi geopolitik global yang semakin tidak menentu,” ujarnya.
Untuk memperkuat daya beli masyarakat secara berkelanjutan, Soekarwo mengusulkan sejumlah langkah strategis, mulai dari penciptaan lapangan kerja produktif, penguatan program padat karya, hingga penguatan ekonomi desa melalui belanja pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui perbaikan sistem logistik, penguatan peran badan usaha pangan milik negara, serta efisiensi rantai pasok.
“Banyak masyarakat memiliki potensi usaha, tetapi terkendala akses modal. Penguatan pembiayaan produktif yang disertai pendampingan usaha akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat,” kata Soekarwo.
Ia juga menilai peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui digitalisasi, peningkatan kualitas produk, serta perluasan akses pasar perlu terus didorong karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional.
“Perlindungan konsumen juga tidak boleh diabaikan agar masyarakat tidak dirugikan oleh praktik perdagangan yang tidak sehat,” ujarnya.
Soekarwo menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari indikator statistik semata, tetapi harus dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika pertumbuhan tersebut dirasakan oleh rakyat dalam bentuk pekerjaan yang layak, harga yang terjangkau, dan kehidupan yang semakin sejahtera,” katanya. Rid
