JAKARTA | duta.co – Keputusan DPP Partai Golkar yang meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto mundur dari jabatannya dan segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk menjalankan roda organisasi partai dibantah partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Tidak ada keputusan DPP yang meminta agar Pak Novanto mundur dari jabatannya apalagi sampai menunjuk Plt ketua umum partai,” kata Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/9/2017).
Untuk itu Agung mengingatkan agar jajaran pengurus Partai Golkar untuk lebih hati-hati dalam memberikan pernyataan terkait kondisi partai. Seolah-olah apa yang menjadi rekomendasi Tim Kajian Elektabilitas sudah menjadi keputusan DPP Partai Golkar.
“Padahal itu hanya sebuah rekomendasi belum menjadi sebuah keputusan. Saya kira semua harus bijak menyikapi persoalan ini, jangan memancing di air keruh, yang pada akhirnya membuat gaduh dan merusak soliditas partai yang sudah dibangun,” tuturnya.
Agung Laksono meminta agar seluruh pengurus dan kader Partai Golkar di seluruh Indoesia untuk tetap menjaga kesolidan jelang Pilkada Serentak 2018.
“Saya kira semua harus tetap kompak, jaga kesolidan partai. Tidak perlu mendesak-desak agar Pak Novanto mundur dari jabatannya sebagai ketua umum. Saya yakin Pak Novanto seorang negarawan, yang pada akhirnya bisa memutuskan apa yang terbaik bagi partai. Kegaduhan-kegaduhan yang muncul di internal justru yang membuat elektabilitas partai semakin turun,” tandasnya.
Sebelumnya, Tim Kajian Elektabilitas diketuai oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai bekerja sama dengan Koordinator Bidang Kajian Strategis dan Sumber Daya Manusia Partai Golkar Letnan Jenderal (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus memaparkan hasil survei tentang elektabilitas Partai Golkar yang menurun.
Elektabilitas partai menurun, karena citra partai yang buruk. Hasil kajian lalu memunculkan sejumlah rekomendasi salah satunya meminta Setya Novanto mundur dari jabatannya. net
