JAKARTA | duta.co – Publik tidak perlu curiga macam-macam. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasti akan membeber dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) tahun 2012 dengan gamblang.
Menurut Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah, pemanggilan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) oleh KPK sebetulnya (justru) sangat membantu. Apalagi Cak Imin sekarang menjadi Bacawapres.
“Nah kasus yang terakhir ini (Cak Imin dipanggil KPK) menurut saya ada problem transaksional kayak begitu. Ini ada orang diperiksa dari masa lalu dan cukup lama begitu ya. KPK ingin klir-kan karena orang nantikan dianggap menggantung kan, yang bersangkutan juga kan sedang melakukan satu prosesi penting (Bacawapres red.) gitu. Sehingga menurut saya klasifikasi kemarin itu membantu, apapun kesimpulannya itu membantu tadi memberikan asas kepastian dan sebagainya itu,” kata Fahri dalam Adu Perspektif bersama Total Politik yang disiarkan di detikcom, Rabu (13/9/2023).
Fahri menyebutkan kasus dugaan korupsi yang membuat Cak Imin dipanggil KPK adalah ‘PR’ masa lalu. Menurutnya, banyak mantan pejabat atau mantan anggota DPR yang pernah berhubungan dengan KPK, termasuk menteri-menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan menteri periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Menteri Pak SBY kan semuanya dipanggil KPK, hanya Pak SBY yang enggak. Para periode pertama Pak Jokowi hampir semua menteri kecuali Lukman Saifudin karena datangnya belakangan, sudah pernah dipanggil KPK,” ucapnya.
Dia menilai pemanggilan KPK terhadap para pejabat negeri ini dinikmati sebagai suatu ‘balas dendam’. Hal itu, menurut dia, membuat langkah KPK menjadi salah arah. “Jadi waktu itu pemanggilan KPK dinikmati sebagai suatu tontonan… balas dendam publik kepada para pejabat. Ini menurut saya yang membuat KPK itu jadi salah arah,” ujar Fahri.
“Makannya saya mengatakan ini transisi dan hikmah masa jabatan pimpinan KPK.. hikmahnya adalah karena presiden pensiun duluan tanggal 20 Oktober baru pimpinan KPK tanggal 29 Oktober. Artinya, presiden baru punya kesempatan untuk memikirkan masa depan KPK dengan KPK baru,” tambahnya.
Keseriusan KPK juga ditunjukkan dengan menggeledah rumah Reyna Usman yang merupakan tersangka kasus korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kementerkan Tenaga Kerja. Tim KPK mendatangi rumah Reyna Usman di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, kabupaten Badung pada Kamis (7/9/2023), bersamaan pemeriksaan Cak Imin.
Penggeledahan tersebut disaksikan oleh Kelian Dinas setempat atau setingkat Kepala Lingkungan. Penggeledahan KPK tersebut untuk mencari alat bukti kasus korupsi yang terjadi pada 2012 silam. Dari keterangan Kelian Dinas Banjar Bebasih, Desa Buduk, Bagus Murda tim KPK datang dan meminta dirinya menjadi saksi penggeledahan selaku pejabat setempat. Dari pantauannya, KPK menyita dokumen berupa kwitansi.
“Saya diminta menjadi saksi penggeledahan dan tanda tangan bahwa saya mengetahui penggeledahan tersebut. Kalau barang bukti diamankan satu kuitansi saja,” jelas Murda kepada media, terunggah Bisnis.com Kamis (7/9/2023).
Sebagai pejabat setempat, Murda mengaku jika tidak mengetahui dengan pasti pemilik rumah yang digeledah KPK tersebut. Reyna Usman yang disebut sebagai pemilik rumah tidak pernah melapor ke Kelian Dinas bahwa tinggal dan membangun rumah di sana. Begitu juga dengan seorang perempuan yang menjaga rumah tersebut, tidak pernah lapor diri sebagai warga baru di Banjar Bebasih. Murda juga mengaku tidak pernah bertemu dengan Reyna Usman.
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik menyita dokumen dari mulai kuitansi hingga catatan keuangan saat menggeledah rumah Reyna di Desa Buduk, Kecamatna Mengwi tersebut.
Reyna Usman adalah eks Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) yang kini menjadi politikus PKB. Terkait kasus sistem proteksi TKI Kemnaker, Reyna telah diperiksa KPK sebagai saksi pada Senin (4/9). KPK juga sudah menetapkannya sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini, namun belum menahannya karena masih perlu memperkuat alat bukti.
Ketua DPW PKB Provinsi Bali Bambang Sutiyono mengatakan Reyna Usman adalah Wakil Ketua DPW PKB Bali. Namun, sambungnya, Reyna Usman setapi sudah tidak aktif sebagai Wakil Ketua DPW PKB Bali sejak 2022.
“Secara tertulis memang Wakil Ketua DPW PKB Bali, tetapi akhir 2022 sudah kurang aktif tapi pernah menyampaikan (akan maju) DPR RI Dapil Bali, tapi tidak kesampaian karena di 2023 dia pindah ke Gorontalo,” kata Bambang, saat dihubungi (CNNIndonesia.com) Kamis (7/8) malam.
Berdasarkan penelusuran di laman Daftar Calon Sementara (DCS) Komisi Pemilihan Umum (KPU), Reyna Usman memang terdaftar sebagai bacaleg PKB di Dapil Gorontalo.
Kiprah Reyna Usman di DPW PKB Bali
Bambang menerangkan soal kiprah Reyna Usman di DPW PKB Bali. Setelah Musyawarah Wilayah PKB Bali pada 2021 hasil musyawarah wilayah PKB Bali di tahun 2021, dirinya terpilih menjadi Ketua DPW PKB Bali dengan masa bakti 2021-2026. Kemudian, dirinya
menyusun dan meracik banyak pengurus di DPW PKB Bali dan Reyna Usman sebagai Wakil Ketua DPW PKB.
Selanjutnya, tahun 2022 Reyna Usman berkeinginan maju menjadi Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR RI di Bali. Namun, di akhir tahun 2022, Reyna Usman sudah tidak aktif di DPW PKB Bali dan diketahui sering di Jakarta dan Reyna Usman batal menjadi Bacaleg DPR RI Bali dan pindah daerah pemilihan (dapil) menjadi Bacaleg DPR RI di Gorontalo, Sulawesi Utara.
“Tahun 2022, Ibu Reyna itu ada berkeinginan menjadi Bacaleg DPRI dari Bali. Tetapi akhir tahun 2022 itu, kok tiba-tiba beliau kurang aktif lagi. Beliau banyak di Jakarta sama di Gorontalo. Karena, beliau itu kalau tidak salah, kelahiran dari Gorontalo. Sehingga beliau pindah dapil jadi Becaleg DPR RI Dapil Gorontalo,” imbuhnya.
Bambang mengatakan karena Reyna sudah sering di Jakarta dan menjadi Bacaleg DPR dapil Gorontalo, maka dia tak aktif lagi di DPW PKB Bali. “Sehingga saya sama beliau semakin jauh. Apalagi beliau domisilinya di Jakarta. Kecuali pas saya ke Jakarta itu, barulah saya pernah ketemu beliau,” jelasnya. (detik.com,bisnis.com dan CNNIndonesia.com)
