“Dari hutan Jatim bisa jadi inspirasi nasional: bahwa masa depan Indonesia yang hijau tidak dimulai dari gedung-gedung tinggi di ibukota, tetapi dari akar-akar yang menjulur dalam di tanah, dan dari tangan-tangan petani yang setia menjaga nafas bumi.”
Oleh Dr. H. ROMADLON MM
Di tengah krisis iklim global dan semakin tergerusnya lahan hijau oleh arus industrialisasi, sebuah kabar menyejukkan datang dari Jawa Timur. Bukan sekadar reboisasi atau konservasi berbasis seremoni, tapi transformasi hutan menjadi kekuatan ekonomi yang nyata.
Tahun 2024, Jawa Timur mencatatkan sejarah sebagai provinsi dengan nilai transaksi ekonomi tertinggi dari Kelompok Tani Hutan (KTH) se-Indonesia, menembus angka hampir Rp620 miliar. Capaian ini bukan hanya soal angka—ia adalah kisah tentang hutan yang hidup, rakyat yang bangkit, dan pemimpin yang berpikir jauh ke depan.
Tak banyak yang tahu bahwa di balik riuh pembangunan infrastruktur dan urbanisasi yang melaju, ada lumbung-lumbung hijau yang dikelola oleh tangan-tangan petani kecil di lereng-lereng gunung, lembah, dan batas-batas hutan negara. Mereka bukan hanya menjaga ekosistem, tapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi dari hasil hutan bukan kayu—madu, kopi, bambu, minyak atsiri, hingga jasa wisata ekowisata. Dan semua itu terstruktur dalam skema legal, transparan, dan inklusif.
Gubernur Jwa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sukses memperkuat regulasi dan kelembagaan KTH, tetapi juga menanamkan paradigma baru: bahwa keberlanjutan lingkungan tidak harus bertentangan dengan kesejahteraan ekonomi. Maka, ketika Menteri Kehutanan RI memberikan piagam penghargaan kepada Jawa Timur atas capaian tertinggi transaksi ekonomi KTH 2024, itu bukan sekadar simbol prestasi, melainkan pengakuan atas keberhasilan model pembangunan hijau yang bekerja.
Tak semua kemajuan bisa diukur dengan aspal dan beton. Ada bentuk pembangunan lain yang lebih senyap tapi berdampak jauh: ketika hutan yang lestari memberi makan rakyatnya, memberdayakan komunitas di akar rumput, dan memperkuat ekonomi desa dari dalam. Ini bukan dongeng romantik tentang hutan, tapi realitas modern yang terjadi di Jawa Timur.
Dengan nilai transaksi ekonomi KTH mencapai Rp619,9 miliar, Jawa Timur bukan hanya unggul secara nasional, melainkan juga menjadi benchmark bagi provinsi lain. Angka ini jauh melampaui posisi kedua yang dipegang Jawa Barat dengan Rp330 miliar, dan Lampung di urutan ketiga dengan Rp229 miliar. Lebih dari sekadar angka, ini adalah cerita tentang manajemen hutan yang berbasis komunitas, teknologi, dan keadilan ekologis.
Pertanyaannya: bagaimana Jawa Timur bisa mencapai ini? Siapa saja aktor di balik keberhasilan ini? Apa strategi dan inovasi yang dilakukan? Dan bagaimana ini bisa menjadi model replikasi nasional untuk menyelamatkan hutan sekaligus memakmurkan rakyat?
Paradigma Baru Pengelolaan Hutan
Transaksi ekonomi KTH adalah cerminan dari pergeseran paradigma besar dalam pengelolaan hutan: dari eksploitasi ke kolaborasi, dari ekstraktif ke produktif, dari negara-sentris ke komunitas-sentris. Di Jawa Timur, lebih dari 1.400 Kelompok Tani Hutan beroperasi dalam skema hutan sosial yang legal, mendapat SK dari Kementerian LHK, dan dibina oleh Dinas Kehutanan Provinsi.
Menurut Dr Sulistyono, MSc, ahli kehutanan dari Universitas Brawijaya, kunci keberhasilan Jatim terletak pada “sinergi antara pemerintah daerah, LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), BUMDes, dan dunia usaha yang terorganisir dalam value chain yang jelas.” Pemerintah provinsi juga memperkenalkan platform digital pemasaran hasil hutan bukan kayu, memfasilitasi sertifikasi halal dan ekspor, hingga mempertemukan KTH dengan koperasi dan investor hijau.
Data dari Dinas Kehutanan Jatim menyebutkan, komoditas unggulan dalam transaksi ini meliputi kopi hutan, madu multiflora, gula semut aren, bambu olahan, dan jasa lingkungan. Beberapa kawasan seperti di Malang Selatan, Bondowoso, hingga Trenggalek bahkan sudah memulai ekowisata berbasis hutan sosial, dengan pendapatan yang terdistribusi langsung ke warga.
Visioner dan Kinerja Lapangan
Gubernur Khofifah tidak datang dengan retorika kosong. Ia membangun kebijakan berbasis data dan kepemimpinan lapangan yang responsif. Dalam beberapa forum nasional dan internasional, Khofifah mempromosikan “green economic empowerment” sebagai strategi pembangunan berkelanjutan. Ia memastikan bahwa program perhutanan sosial tidak hanya menjadi program kementerian, tetapi terintegrasi dalam RPJMD dan anggaran daerah.
“Kita tidak bisa membiarkan hutan hanya menjadi objek konservasi. Ia harus menjadi pusat aktivitas ekonomi rakyat, dengan tetap menjaga keberlanjutannya,” ungkap Khofifah dalam sambutan saat menerima penghargaan dari Menteri Kehutanan RI.
Pengakuan ini tidak datang tiba-tiba. Tahun 2023, Jawa Timur sudah mencatat nilai transaksi sebesar Rp497,9 miliar, dan tahun 2024 mengalami lonjakan tajam. Ini menunjukkan bukan hanya tren positif, tetapi pertumbuhan struktural yang solid.
Mengurai Tantangan
Meski sukses, jalan Jawa Timur tidak bebas rintangan. Masih ada tantangan dalam sertifikasi produk, akses permodalan, dan kapasitas manajerial KTH. Namun, pendekatan kolaboratif yang dilakukan Gubernur Khofifah membuka ruang bagi intervensi multipihak.
Menurut Ir. Purnomo Yusgiantoro, Ph.D, ekonom dan pengamat pembangunan berkelanjutan, “Jawa Timur membuktikan bahwa ekonomi hijau bukan hanya jargon global, tapi bisa diterjemahkan dalam kerja nyata di tingkat desa dan hutan rakyat.” Ia menyarankan agar pemerintah pusat mengadopsi pendekatan Jawa Timur sebagai model kebijakan nasional, terutama dalam konteks implementasi Net Zero Emission 2060.
Kesimpulan dan Penutup: Hutan, Rakyat, dan Kepemimpinan yang Menumbuhkan Harapan
Prestasi Jawa Timur bukan hanya kemenangan statistik, tetapi bukti bahwa pembangunan yang sejati adalah yang mengakar di tanah, tumbuh bersama rakyat, dan berbuah kemakmuran kolektif. Ketika hutan tidak lagi dipandang sebagai obyek eksklusif konservasi, tetapi sebagai ruang hidup dan sumber penghidupan rakyat, maka keberlanjutan bukan lagi utopia, melainkan realitas.
Kepemimpinan Khofifah menunjukkan bahwa dengan visi yang jelas, kebijakan yang inklusif, dan keberanian menantang arus lama, hutan bisa menjadi solusi krisis multidimensi: lingkungan, sosial, dan ekonomi. Di tangan rakyat, daun-daun bisa menjadi mata uang. Di tangan pemimpin, hutan bisa menjadi jantung peradaban baru.
Semoga dari hutan Jawa Timur, lahir inspirasi nasional: bahwa masa depan Indonesia yang hijau tidak dimulai dari gedung-gedung tinggi di ibukota, tetapi dari akar-akar yang menjulur dalam di tanah, dan dari tangan-tangan petani yang setia menjaga nafas bumi.(*)
*Dr. H. ROMADLON MM adalah Pemerhati Lingkungan dan Pemberdaya SDM Insan Kamila Nusantara.
