JAKARTA | duta.co – Kabar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyodorkan empat nama bakal calon wakil presiden (Cawapres) sebagai pendamping Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai banyak tanggapan. Sekjend Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyah (PPKN), H Nur Hadi, ST menilai, kalau itu benar, maka, syahwat kekuasaan itu sudah menabrak khitthah.
“Secara lembaga, PBNU tidak mungkin menyodorkan nama untuk Cawapres. PBNU itu bukan partai politik. Meski sekedar informasi, kalau itu benar, menunjukkan syahwat politik yang berlebihan, ini sudah manabrak khitthah,” jelas Sekjend PPKN, Nur Hadi kepada duta.co Minggu, (5/8/2018).
Seperti diberitakan sejumlah media online, PBNU telah menyodorkan empat nama bakal calon wakil presiden (Cawapres) untuk pendamping Presiden Joko Widodo (Jokowi). Empat nama yang disodorkan adalah, Ketua Umum (Ketum) PBNU Said Aqil Siroj, Ketum MUI Ma’ruf Amin, Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketum PPP M. Romahurmuziy.
Sementara nama Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, ternyata tidak disodorkan oleh PBNU. Kabarnya, Waketum PBNU Maksum Mahfudz menyerahkan rekomendasi nama-nama ini kepada Mensesneg Pratikno, Jumat (03/08).
Pengamat Politik dari President University Mohammad AS Hikam menilai, rekomendasi berisi nama tersebut tak terlalu istimewa. Usulan semacam ini wajar disampaikan oleh organisasi atau kelompok masyarakat kepada calon Presiden.
“Surat atau rekomendasi seperti itu banyak ke Pak Jokowi, tapi tidak akan mengikat beliau, karena itu hanya rekomendasi. Saya kira itu sitatnya informasi biasa saja. Belum final-lah. Kalau secara lembaga kan harus pleno dulu. Tidak akan mempengaruhi keputusan Pak Jokowi,” terang AS Hikam dalam perbincangan.
Mahfud MD Lebih Tinggi Nilainya
Soal nama-nama yang diusulkan itu, AS Hikam yakin Presiden Jokowi akan cermat dan memperbandingkannya dengan Mahfud MD. Nilai plus Mahfud akan dilihat oleh Jokowi dalam mempertimbangkan cawapres pendampingnya.
“Pak Mahfud, kita tahu tokoh yang sudah paripurna, tak hanya legislatif saja, eksekutif dan legislatif pernah diembannya. Diterima di luar NU, di kelompok akademisi dan organisasi lain bahkan agama lain. Beliau juga bekerjasama dengan Pak Jokowi di pemerintahan dengan baik di BPIP,” tandas mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini.
Sekadar informasi, Mahfud sendiri memang tak pernah meminta kepada struktural PBNU untuk dicalonkan dan direkomendasikan sebagai Cawapres. Namun demikian, AS Hikam menilai, meski dukungan secara struktural kelembagaan penting, namun dukungan kultural Nahdliyin juga menjadi nilai positif bagi Mahfud MD.
“Dukungan warga nonstruktural atau warga kultural NU kepada Mahfud MD sangat tinggi. Saya yakin Pak Jokowi akan melihat ini,” ujarnya. (zal)
