SEMINAR PENDIDIKAN-Komisi X DPR RI,  Zainuddin Maliki saat memberi paparannya dalam seminar Pendidikan "Penguatan Kapasitas Guru Dalam Implementasi Kebijakan Kemendikbud" di Surabaya, Selasa (25/2/2020). DUTA/Wiwiek Wulandari

SURABAYA | duta.co – Dunia pendidikan di Indonesia selama ini sudah banyak dipenuhi paradigma negatif. Dalam paradigm itu menyebutkan prilaku seseorang merupakan hasil intervensi dari luar. Hal itu yang kini ingin diubah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dengan programnya Merdeka Belajar.

Anggota Komisi X DPR RI, Prof Dr Zainuddin Maliki menyontohkan selama ini, anak-anak di Indonesia disuruh belajar dengan diberi ‘hantu’ yang namanya ujian nasional (UN). Mereka hanya mau belajar karena ada UN itu.

“Nah sekarang hantunya hilang, mereka tidak mau belajar,” ujar Zainuddin di acara Education Seminar 2020 yang digelar SMA Muhammadiyah 2 Surabaya untuk para kepala sekolah SMP di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo, Selasa (25/2/2020).

Dengan kondisi seperti itu, Mendikbud menginginkan semua itu diubah. Sistem pendidikan harus memiliki kesadaran para pelakunya tanpa ada intervensi apapun dari pihak luar. “Anak-anak belajar karena kemauannya sendiri, kalau ingin jujur ya jujur saja. Ya memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi harus dilakukan. Saya sepakat dengan itu,” ungkap Zainuddin di hadapan 75 guru SMP negeri maupun swasta itu.

Diakui Zainuddin, dunia pendidikan di Indonesia adalah sebuah organisasi besar yang untuk mengubahnya tidak semudah membalikkan telapak tangan. “Sekali lempar konsep terus langsung berjalan, itu sulit. Perlu ada tahapan-tahapan tertentu,” tukasnya.

Dalam program Merdeka Belajar ini, sekolah diberi banyak kewenangan. Kewenangan untuk menentukan kelulusan siswanya, kewenangan mengelola dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan banyak lainnya. “Tinggal sekolah mempertanggungjawabkan kewenangan itu dengan baik,” tukasnya.

Kepala SMA Muhammadiyah 2 Surabaya (Smamda) Astajab dalam kesempatan yang sama mengatakan Smamda sebagai lembaga pedidikan Islam merasa perlu, bertanggungjawab dan berkewajiban untuk memberikan pencerahan bagi para kepala sekolah SMP baik negeri maupun swasta agar memahami makna dari program Merdeka Belajar.

“Sehingga para kepala sekolah itu mampu menyiapkan berbagai hal terkait Merdeka Belajar. Ketika kebijakan ini mulai diberlakukan, sekolah sudah siap. Misalnya tentang penghapusan ujian nasional yang diganti assessment. Ada indicator tertentu untuk menilai assessment itu, seperti apa, sekolah yang akan menentukan,” tandas Astajab.

Smamda sendiri, kata Astajab, saat ini sudah mulai menyiapkan  guru-guru untuk membuat instrument-instrumen penilaian untuk assessment itu.

“Ketika USBN dihapus dan diganti, maka kami sudah mempersiapkan diri untuk membuat soal-soal yang sesuai dengan kebijakan Mendikbud,” tandas Astajab.

Dengan cara ini, Astajab berharap, Smamda bisa terus eksis dan diminati calon siswa baru yang baik dan kompeten. end

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry