BANYUWANGI | duta.co – Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) kerap kali mengalami gangguan sehingga mengakibatkan proses pencairan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemkab Banyuwangi kepada pihak ketiga atau rekanan terhenti.
Gangguan ini memunculkan kekhawatiran para rekanan terkait fenomena gagal bayar yang sebelumnya sempat mencuat di beberapa daerah. Situasi ini turut memicu desakan agar DPRD setempat memperkuat fungsi pengawasan terkait pengelolaan keuangan daerah dan mitigasi resiko pada sistem digital yang menjadi tulang punggung transaksi fiskal pemerintah.
“Kita meminta kepastian karena gangguan SIPD yang berlarut-larut membuat cashflow terganggu, pekerja harian terancam tidak digaji, dan beberapa proyek terpaksa dihentikan sementara,” ucap salah satu rekanan yang enggan disebut namanya kepada awak media, Kamis (11/12/2025).
Menurutnya, jika sistem tersebut mengalami kendala teknis atau tidak dapat diakses, hal ini dapat berdampak signifikan pada proses administrasi keuangan dan perencanaan pembangunan daerah. Selain itu juga berpotensi menyebabkan keterlambatan pencairan dana dan pelaporan, yang secara tidak langsung dapat memperlambat belanja pemerintah daerah dan, pada akhirnya, mempengaruhi perputaran ekonomi lokal.
”Seharusnya Pemkab Banyuwangi memiliki mitigasi resiko agar layanan keuangan daerah tidak tergantung pada satu jalur digital tanpa adanya alternatif lainnya,” ucapnya.
Harapan besar kini ditujukan kepada Pemkab Banyuwangi agar berkirim surat ke Kemendagri agar segera merespons keluhan tersebut dan melakukan perbaikan teknis yang diperlukan pada sistem SIPD. Jika tidak segera ditangani, bukan hanya Pemkab Banyuwangi yang akan terhambat, tetapi seluruh daerah di Indonesia yang menggunakan sistem ini juga berpotensi mengalami masalah yang serupa.
”Kami berharap agar Kemendagri memberikan perhatian serius terhadap gangguan yang terjadi, agar pelaksanaan pembangunan di Banyuwangi bisa berjalan dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (*)
