SURABAYA | duta.co – Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan II berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Kantor OJK Provinsi Jawa Timur, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur (DJP Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur (DJPb Kemenkeu), gelar Temu Media dengan tema “Sinergi Berkesinambungan Untuk Menjaga Stabilitas dalam Menghadapi Tantangan Global Tahun 2025”.
Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur merangkap Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, Sigit Danang Joyo dan Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Timur, Didyk Choiroel menyampaikan kinerja ekonomi Jawa Timur tetap terjaga dengan Pertumbuhan yang terakselerasi di Triwulan III 2024 sebesar 4,91% (yoy) didorong oleh peningkatan kspor dan tingginya permintaan domestik. Tingkat kemiskinan sebesar 9,79% Jawa Timur menurun 0,56% jika dibandingkan periode Maret 2023.
“Angka prevelansi stunting Jawa Timur tahun 2024 sebesar 6,10% lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 14%. Pendapatan Negara sampai 31 Oktober 2024 sebanyak Rp211,65 Triliun mencakup pendapatan pajak Rp 96,96 Triliun, Bea Cukai Rp107,93 Triliun, serta PNBP Rp6,76 Triliun.”
Sementara itu penerimaan pajak per Oktober 2024 mencapai Rp96,96 Triliun tumbuh sebesar 7,79% (yoy) dengan capaian 74,51% dari Target APBN 2024. Di Provinsi Jawa Timur, PPN dan PPnBM berkontribusi pada penerimaan sebesar 59,68% dan PPH Non Migas sebesar 39,35%. Penerimaan pajak dari sektor Jasa Keuangan & Asuransi tumbuh paling tinggi sebesar 33% (yoy) seiring dengan peningkatan kredit, dana pihak ketiga, dan suku bunga.
“Penerapan tarif PPN menjadi sebesar 12% pada tahun 2025 serta produksi pada Smelter Freeport Gresik diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun berikutnya. Seiring dengan hal tersebut, realisasi pendapatan negara juga berasal dari Penerimaan Bea dan Cukai.”
Sementara Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, M. Noor Nugroho menyatakan optimisme perekonomian Jawa Timur tahun 2024 yang tetap kuat, kendati melambat dibanding triwulan sebelumnya.
“Ekonomi Jawa Timur pada Triwulan III 2024 tercatat tumbuh 4,91% (yoy), melambat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yaitu sebesar 4,98% (yoy). Perlambatan kinerja ekonomi Jawa Timur pada Triwulan III 2024 terutama disebabkan moderasi net ekspor yang dipengaruhi oleh kenaikan impor terutama pada kelompok bahan baku, termasuk besi baja,” katanya.
Menurutnya pada sisi penawaran, perlambatan terutama disebabkan oleh kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertanian seiring normalisasi pasca panen raya padi di Triwulan II 2024 dan penurunan produksi cabai rawit dan LU Konstruksi pasca terakselerasi pada awal tahun 2024. Kinerja LU Penyediaan Akomodasi Mamin juga termoderasi sejalan dengan normalisasi permintaan masyarakat pasca Idulfitri dan Idul Adha.
“Pada sisi harga, inflasi IHK Jatim pada Oktober 2024 tercatat mengalami inflasi 0,15% (mtm), lebih tinggi dibandingkan Triwulan III 2024 yang mengalami deflasi 0,12%, (mtm) dan capaian inflasi nasional sebesar 0,08% (mtm). Secara tahunan, inflasi Jawa Timur tercatat sebesar 1,66% (yoy), masih terjaga pada rentang sasaran inflasi. Masih terjaganya tekanan inflasi Jawa Timur dalam rentang sasaran tidak terlepas dari kuatnya supaya pengendalian inflasi Jawa Timur melalui implementasi GNPIP yang masif, bersinergi dengan TPIP dan TPID.”
Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Yunita Linda Sari memaparkan perkembangan Industri Jasa Keuangan di Wilayah Jawa Timur menunjukkan pertumbuhan yang solid. Pada industri perbankan, per September 2024 penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit tumbuh yoy masingmasing sebesar Rp45,2 triliun (6,10%) dan Rp42,7 triliun (7,66%). Risiko kredit terkendali dengan rasio NPL sebesar 3,04%. Rasio permodalan terjaga dengan rasio CAR sebesar 30,27%.
“Pertumbuhan Industri Pasar Modal ditunjukkan dengan peningkatan emiten dari Jawa Timur, sampai dengan September 2024 tercatat 53 perusahaan Jawa Timur yang telah go public dengan total dana terhimpun mencapai Rp13,74 Triliun. Terkait dengan security crowd funding, jumlah penerbit menunjukkan tren peningkatan dengan jumlah Penerbit mencapai 35 pihak per September 2024 dengan total penghimpunan dana sebesar Rp46,82 Miliar (naik 35,06% yoy),” ujarnya.
Yunita menambahkan pada Industri Perasuransian, kepercayaan masyarakat untuk menggunakan produk asuransi semakin meningkat, polis asuransi naik sebesar 180,32% (yoy) menjadi 3.909.740 polis pada Triwulan I – 2024. Aset neto Dana Pensiun per September 2024 juga tumbuh 4,94% (yoy) menjadi sebesar Rp4,40 Triliun.
“Industri pembiayaan mengalami pertumbuhan, total pembiayaan per Agustus 2024 meningkat 10,51% (yoy) menjadi sebesar Rp46,15 Triliun dengan NPF gross yang masih terkendali yaitu sebesar 3,02%. Outstanding pembiayaan fintech per Agustus 2024 tercatat sebesar Rp9,15 Triliun atau tumbuh 41,95% (yoy). Demikian pula dengan pembiayaan oleh pegadaian swasta yang meningkat 27,01% yoy menjadi sebesar Rp9,64 Triliun.”
Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan II (LPS), Bambang S. Hidayat memaparkan bahwa dari sisi penjaminan simpanan perbankan, jumlah rekening nasabah secara nasional yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS hingga akhir September 2024 mencapai 99,94% dari total rekening atau setara 592.944.178 rekening untuk nasabah Bank Umum dan sebesar 99,98% dari total rekening atau setara 15.769.377 rekening untuk nasabah BPR/BPRS.
“Di Provinsi Jawa Timur, jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS hingga akhir September 2024 mencapai 99,95% dari total rekening atau setara 70.971.521 rekening untuk nasabah Bank Umum dan sebesar 99,98% dari total rekening atau setara 2.652.168 rekening untuk nasabah BPR/BPRS di Jawa Timur.”
Untuk itu jelas Bambang LPS secara berkala melakukan asesmen dan evaluasi terhadap Tingkat Bunga Penjaminan (TBP). Pada periode penetapan reguler melalui Rapat Dewan Komisioner (RDK) di Akhir September yang berlaku pada 1 Oktober 2024 – 31 Januari 2025, LPS menetapkan untuk mempertahankan TBP sebesar 4,25% untuk simpanan Rupiah di Bank Umum dan 6,75% untuk simpanan Rupiah di BPR; serta 2,25% untuk simpanan Valuta Asing (Valas) di Bank Umum.
“LPS terus memastikan terjaganya stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat pada industri perbankan dan asuransi, serta mendorong kinerja ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan.”
Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain meliputi monitoring atas cakupan penjaminan simpanan sesuai mandate Undang-Undang LPS di atas 90%; evaluasi berkala atas Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) dengan memperhatikan perkembangan suku bunga pasar simpanan, likuiditas perbankan, kinerja ekonomi nasional, dan dinamika risiko global; koordinasi sinergis lintas otoritas dalam menjaga stabilitas system keuangan nasional; percepatan proses penyelesaian dan/atau penanganan Bank Dalam Resolusi (BDR) dan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah.
Juga sosialisasi yang intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan awareness program penjaminan simpanan, penjaminan polis asuransi, dan literasi keuangan, sosialisasi premi program restrukturisasi perbankan kepada industri perbankan, serta persiapan penyelenggaraan Program Penjaminan Polis (PPP) yang mencakup antara lain pengaturan, proses bisnis, dan pemenuhan SDM. (imm)
