SURABAYA | duta.co – Ironis memang. Koperasi yang selama ini dianggap sebagai soko guru perekonomian bangsa justru sedikit demi sedikit berguguran.
Dari data yang ada, konon koperasi di Surabaya ini ada 1.600 tapi yang aktif hanya 600 koperasi.
Dan mirisnya lagi hanya 20 persen dari 600 itu yang bisa aktif dan mandiri. Sisanya masih tergantung pada Pembina.
Penggiat Koperasi yang juga dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), Mohammad Ghofirin mengatakan bergugurannya koperasi di hampir semua daerah di Indonesia itu karena mutu sumber daya manusia (SDM)-nya yang sangat rendah.
“Yang paling menghambat adalah SDM. Sehingga itu yang membuat koperasi itu sulit berkembang. Hampir semua jenis koperasi mengalami seperti itu,” ungkap Ghofirin.
Mengapa SDM koperasi itu rendah, kata Ghofirin tidak lain karena rekrutmen yang dilakukan tidak pernah serius.
Proses yang diterapkan juga ala kadarnya. “Terkadang yang direkrut itu, saudara dari pengurus yang lama, ada juga kenalannya yang asal tunjuk,” tukasnya.
Memang ini bagaikan sebuah lingkaran setan. Ghofirin tidak menyalahkan pengurus koperasi yang melakukan rekrutmen asal tunjuk.
Karena, gaji yang bisa mereka berikan kepada karyawan memang ala kadarnya, tidak sesuai dengan ketentuan.
Sehingga pengurus tidak bisa melakukan rekrutmen orang-orang yang berkualitas karena tidak bisa menggaji secara layak.
“Akibatnya koperasinya ya ala kadarnya. Seharusnya memiliki SDM handal sehingga koperasi bisa maju dan bisa menggaji karyawannya secara layak,” jelasnya.
Diakui Ghofirin sebenarnya adalah banyak program pelatihan yang dilakukan dinas terkait untuk meningkatkan kualitas SDM perkoperasian itu.
Namun sampai saat ini kurikulum pelatihan yang diterapkan itu kurang terstruktur dan tidak secara utuh serta berkesinambungan dilakukan.
“Sebagai contoh ketika pelatihan jilid satu yang hadir ketua koperasinya. Jilid dua wakilnya dan begitu seterusnya. Sehingga mereka menerima ilmunya itu sepotong-sepotong. Harusnya mulai jilid satu sampai jilid terakhir ya satu orang itu yang dikirimkan. Agar bisa menyerap ilmunya dengan sempurna,” jelas Ghofirin.
Karenanya, ini menjadi tugas semua pihak. Pemerintah dalam hal ini dinas terkait seharusnya menjalin sinergi dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk memberikan pelatihan-pelatihan demi peningkatan SDM koperasi.
Dalam hal ini, pemerintah harus menggandeng perguruan tinggi (PT) untuk memberikan pelatihan secara utuh, terstruktur dan berkesinambungan.
“Kalau kandeng kampus atau kademisi semua bisa terstruktur. Dalam satu tahun modulnya apa aja, semua akan jelas. Sehingga SDM koperasi itu bisa menyerap ilmunya secara lengkap,” tandasnya.
Ditandaskan Ghofirin, selain itu sinergi pemerintah dengan perguruan tinggi ini bisa dalam hal penyusunan kurikulum perkoperasian.
Sehingga kurikulum itu bisa diterapkan di seluruh daerah tanpa tersentral di satu lokasi.
“Sehingga dengan cara ini, ke depan pengurus koperasi ini memiliki standar kompetensi yang jelas. Ada syarat-syarat khusus untuk bisa menjadi pengurus. Tidak seperti sekarang ini yang asal tunjuk,” tukasnya.
Unusa sendiri jika diakui Ghofirin siap sedia membantu pemerintah untuk bersinergi memajukan dunia perkoperasian di Surabaya dan Jawa Timur umumnya.
Apalagi Unusa juga sudah memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi Perkoperasian. end
