
SURABAYA | duta.co – Sinergi untuk memperkuat pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi daerah, dan perluasan akses keuangan dilakukan Pemerintah Provinsi dan Bank Indonesia Jawa Timur.
Hal ini dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi serta daya beli masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Komitmen tersebut mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan mengusung tema “Sinergi Pengendalian Inflasi, Percepatan Digitalisasi dan Akses Keuangan Berkelanjutan sebagai Fondasi Peningkatan Produktivitas dan untuk Menjaga Daya Beli Jelang HBKN 2026”.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, para Bupati/Wali Kota se-Jawa Timur, perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Polda Jatim, Pertamina Patra Niaga, Bulog, Bursa Efek Indonesia, serta kepala perangkat daerah Provinsi Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan pentingnya kesiapan seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru. Koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok, menjaga kelancaran distribusi, serta mengantisipasi potensi gejolak harga.
“Seluruh daerah harus memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok. Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Khofifah.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Ibrahim, menyoroti posisi Jawa Timur sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional yang memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi. Potensi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penguatan sistem distribusi dan kerja sama antardaerah, sehingga surplus produksi di suatu wilayah dapat memenuhi kebutuhan daerah lain yang mengalami kekurangan pasokan.
“Jawa Timur sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional, potensi ini harus dapat dimanfaatkan secara optimal. Jangan sampai daerah yang memiliki surplus produksi justru tidak mampu memasok daerah lain yang mengalami kekurangan akibat belum optimalnya sistem distribusi dan kerja sama antardaerah,” ungkap Ibrahim.
Dari sisi sektor keuangan, Kepala OJK Provinsi Jawa Timur menekankan pentingnya peran pembiayaan perbankan dalam menopang perekonomian daerah. Kinerja pembiayaan perbankan yang cukup baik menjadi modal penting untuk mendukung aktivitas usaha, memperkuat sektor produktif, dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku usaha.
“Pembiayaan perbankan di Jawa Timur menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini menjadi modal penting dalam menopang perekonomian daerah, mendorong pertumbuhan sektor produktif, serta memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Sinergi seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar pembiayaan dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur,” jelasnya.
Selain pengendalian inflasi dan penguatan sektor keuangan, percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah juga menjadi agenda penting. Melalui TP2DD, pemerintah daerah didorong terus meningkatkan pemanfaatan transaksi nontunai guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Pada kesempatan yang sama, Pemprov Jatim memberikan 39 penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah atas capaian program serta kinerja TPID, TP2DD, dan TPAKD.
Penghargaan tersebut meliputi TPID Terbaik Kabupaten/Kota IHK sebanyak tiga penghargaan, TPID Terbaik Kabupaten/Kota Non-IHK tiga penghargaan, Penghargaan Khusus TPID empat penghargaan, serta Penghargaan Program dan Kinerja TPID sebanyak 10 penghargaan.
Sementara itu, kategori TP2DD meliputi Pengguna KKI/KKPD Terbanyak sebanyak tiga penghargaan, Indeks ETPD Tertinggi tiga penghargaan, Sinergitas Opsen Pajak Daerah Terbaik tiga penghargaan, serta OPD Pengguna KKI/KKPD Terbanyak tiga penghargaan. Adapun kategori TPAKD Pemerintah Daerah Terbaik memperoleh tujuh penghargaan.
Melalui HLM tersebut, sinergi TPID, TP2DD, dan TPAKD diharapkan semakin kuat dan terintegrasi. Pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi, serta perluasan akses pembiayaan dapat berjalan beriringan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. ril/lis





































