BANDUNG | duta.co – FGD (Focus Group Discussion) yang diselenggarakan DPW PKS Jawa Barat melalui zoom meeting, Sabtu (15/8/2020) di Bandung, menarik disimak. Terutama bagi generasi muda yang, masih ‘buta’ sejarah. Bahwa, tokoh-tokoh Islam, pesantren sudah jauh lebih dulu bergerak untuk mengusir penjajah.
“Sumbangsih ulama pesantren begitu besar demi NKRI. Tahun 1682, Sultan Ageng Tirtayasa angkat senjata melawan VOC. Di Sumatera ada Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Ambusai (Sumbar). Aceh ada Cut Nyak Dien, Sultan Alaudin, Imam Leungbatan. Maluku, ada Ternate, Tidore. Di Sulawesi ada Gowa Tallo, Bonne. Di Kalimantan ada Panglima Antasari dan Panglima Hidayat, dan masih banyak lagi,” demikkian disampaikan KH Mahmud Mahfudz, LC, MH, Wakil Ketua Bidang Pembangunan Keummatan dan Dakwah DPP PKS, dalam FGD tersebut.
Menurut Kiai Mahmud, jauh sebelum Indonesia merdeka, ulama-ulama pesantren sudah bergerak dengan membentuk organisasi. Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam, sudah muncul pada tahun 1905. Di susul Muhammadiyah tahun 1912, Al-Irsyad 1914, Nahdlatul Ulama 1926.
“Seluruh organisasi Islam dan pondok pesantren menjadi pusat gerakan kemerdekaan Indonesia. KH Hasyim Asy’ari menjadi penentu kelangsungan kemerdekaan republik ini, dengan fatwa resolusi jihadnya. Banyak yang tidak paham, bahwa, pengusul warna bendera Merah Putih adalah Habib Idrus Salim Al Jufri, beliau ini kakek dari Habib Salim Segaf Al Jufri (Ketua Majelis Syuro PKS),” tambah Kiai Mahmud.
Jadi, lanjutnya, para habaib keturunan Arab ini, tak kalah mendidih darahnya untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Sebut saja Abdurrahman Bawesdan. Presiden Jokowi telah memberi gelar pahlawan nasional kepada beliau.
“Kontribusi Abdurrahman Bawesdan terhadap NKRI tak bisa disembunyikan. Beliau jurnalis, politikus, diplomat ulung, pendiri PAI (Persatoean Arab Indonesia) jauh sebelum Indonesia merdeka. Persatoean Arab Indonesia ini, didirikan tahun 1934 untuk mendorong kesetiaan para imigran Arab demi Indonesia,” tegas Mudir Ponpes Tahfidzul Quran Ulil Albab Karanganyar tersebut.
Selain Kiai Mahmud, FGD ini menghadirkan narasumber KH Prof Dr Didin Hafidhuddin, MSc. Guru Besar Universitas Ibnu Khaldun ini menyampaikan beberapa poin penting terkait peran ulama dan pesantren dalam ketahanan NKRI dan kebangkitan ekonomi ummat.
Dijelaskan, sejak awal, pesantren telah menjadi lembaga yang iqomatuddin, lembaga perjuangan menegakkan ajaran Islam dalam berbagai bidang kehidupan. Ini dilakukan melalui semua lini, baik kegiatan pendidikan, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, bahkan juga kegiatan politik.
“Sebab para ulama dengan para santri dahulu, disamping sebagai murabbi, sebagai muallim, sebagai ustadz dan dai yang membimbing umat juga sebagai pedagang, serta sebagai pejuang yang terlibat aktif dalam merebut kemerdekaan dari penjajah, sehingga terbentuk NKRI yang kita cintai ini,” terang Prof Didin.
Bahkan, tegasnya, perjuangan mereka, sudah berlangsung jauh sebelum kemerdekaan. Bagi para ulama dan para santri merebut kemerdekaan adalah bagian dari panggilan akidah, panggilan Tauhid dan keimanan kepada Allah SWT.
“Bahkan para pendiri negara ini (the founding fathers) tidak ragu-ragu menempatkan kata-kata Allah dalam mukadimah (Pembukaan, red) Undang-Undang Dasar 1945, pada alenia ketiga: Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya,” jelasnya.
Peran penting lainnya pesantren ini, adalah karena dari sini pula akar budaya Indonesia lahir. Ini merupakan sari pati dari budaya Islam. Kiai Didin menyebutkan pesantren memiliki budaya (dengan berbagai perubahan, sesuai dengan tuntutan zaman) yang diwariskan secara terus menerus sehingga menjadi kepribadian pondok pesantren.
“Pertama, budaya adab dan akhlak adalah dua hal yang sangat utama di pondok pesantren. Semua proses belajar mengajar yang berlangsung berlandaskan pada akhlak dan adab. Kedua, yang menghadirkan kecintaan pada ilmu. Ketiga, budaya ukhuwwah dan jamaah. Membangun suasana yang kondusif untuk membiasakan berjamaah baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah. Keempat, budaya dakwah amar makruf nahi munkar untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dengan pendekatan hikmah dan keteladanan. Kelima, budaya mandiri dalam memenuhi kebutuhannya sekaligus mengajak bersikap mandiri pada masyarakatnya,” urainya.
Sidogiri Jadi Contoh
Untuk menciptakan kebangkitan ekonomi ummat, Prof Didin mendorong agar ekonomi umat ditata sesuai dengan ajaran Islam dan menekankan pada kesejahteraan bersama. “Berbeda dengan ekonomi ribawi yang hanya mementingkan segelintir orang yang memiliki modal atau kapital yang besar. Model koperasi atau BMT adalah salah satu model yang bisa dikembangkan di kalangan pondok pesantren,” tegasnya.
Kiai Didin kemudian mencontohkan pesantren yang berhasil membangkitkan ekonomi ummat seperti Koperasi Pesantren di Sidogiri Pasuruan yang bernama BMT UGT Sidogiri yang berubah namanya menjadi BMT UGT Nusantara.
“BMT ini memiliki aset sekitar Rp 2 triliun dengan menggunakan jaringan alumni seluruh Indonesia dan memiliki cabang sekitar 250 yang semuanya dikelola oleh alumninya. Artinya ekonomi pondok pesantren memiliki ciri khas, baik dalam produknya, sistem manajemennya, maupun Corporate Culture nya atau budaya perusahaannya. Pondok pesantren bisa menjadi pusat keunggulan dalam bidang usaha bersama dan pemberdayaan ekonomi umat,” tandasnya sebagaimana diwartakan semedang.radarbandung.id.
Di akhir pemaparannya, Prof KH Didin Hafidhuddin menitip pesan kepada para wakil rakyat dari PKS yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Barat jika akan disusun Raperda tentang penyelenggaraan pesantren agar budaya-budaya pesantren di atas tidak dihilangkan.
“Terkait akan dipansuskan, saya berpesan agar budaya-budaya yang telah lama dikembangkan dalam pesantren tidak disempitkan, karena budaya-budaya pesantren itu penting bagi keberlangsungan pesantren,” sarannya mengakhiri materi FGD. (mky)
