“DPP GMPK mendesak Bareskrim membangun konstruksi penyidikan yang secara khusus menguji unsur makar berdasarkan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional, sesuai waktu terjadinya perbuatan dan ketentuan hukum yang berlaku.”
Oleh Abd Aziz*
NEGARA hukum tidak boleh membiarkan kekuasaan menjadi instrumen kesewenang-wenangan, tetapi juga tidak boleh membiarkan ancaman terhadap pemerintahan yang sah berlindung di balik operasi tersembunyi. Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara harus ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas, yakni keamanan negara, integritas kekuasaan konstitusional, dan kemungkinan tindak pidana makar. Persoalan mendasarnya bukan sekadar siapa yang melakukan penyadapan, melainkan siapa yang merancang, apa motifnya, dan apakah terdapat tujuan untuk melumpuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dewan Pengurus Pusat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (DPP GMPK) mencermati perkembangan penyidikan Bareskrim Mabes Polri hingga Senin malam, 9 November 2026, yang telah mengarah pada pendalaman dugaan tindak pidana makar. Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bahwa terdapat alasan untuk mengaitkan dugaan penyadapan dengan pasal-pasal makar merupakan perkembangan penting yang harus ditindaklanjuti secara serius. GMPK memandang penyidikan tidak boleh berhenti pada pembuktian tindakan intersepsi elektronik, tetapi harus mengungkap motif, desain operasi, dan pihak yang diduga mengendalikan seluruh rangkaian perbuatan tersebut.
Dalam perspektif hukum pidana, penyadapan ilegal dan makar merupakan dua kualifikasi tindak pidana yang memiliki unsur berbeda sehingga penerapannya harus didasarkan pada pembuktian yang cermat. Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau menjadikan mereka tidak mampu menjalankan pemerintahan, sedangkan Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. Oleh karena itu, penyidik harus membuktikan adanya maksud khusus tersebut melalui rangkaian fakta, hubungan antarpelaku, dan alat bukti yang sah menurut hukum.
GMPK menilai pertanyaan paling menentukan dalam perkara ini adalah apakah pengumpulan informasi melalui penyadapan hanya bertujuan memperoleh data, atau merupakan bagian dari strategi untuk mengendalikan dan melumpuhkan kewenangan konstitusional Presiden. Apabila ditemukan bukti mengenai perencanaan dan tujuan untuk menjadikan Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan atau menggulingkan pemerintah yang sah, konstruksi hukum makar harus dipertimbangkan secara tegas. Namun, apabila unsur makar tidak terpenuhi, seluruh pelaku tetap harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, penghapusan informasi elektronik, dan ketentuan pidana lain yang terbukti.
Lord Acton, sejarawan dan pemikir politik Inggris, pernah mengingatkan: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” (Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung melahirkan korupsi yang absolut). Peringatan tersebut relevan ketika kewenangan dan perangkat negara diduga digunakan untuk kepentingan di luar hukum, bahkan berpotensi mengancam penyelenggaraan pemerintahan. GMPK menegaskan bahwa pangkat, jabatan, kedekatan politik, maupun posisi strategis tidak boleh menjadi perlindungan bagi siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dan terlibat dalam kejahatan.
Atas dasar itu, DPP GMPK mendesak Bareskrim membangun konstruksi penyidikan yang secara khusus menguji unsur makar berdasarkan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional, sesuai waktu terjadinya perbuatan dan ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik harus menelusuri pemberi perintah, perancang operasi, pengendali sistem, penyandang dana, penerima informasi, serta pihak yang diduga memperoleh manfaat dari hasil penyadapan. Pengungkapan aktor intelektual harus menjadi prioritas agar penegakan hukum tidak berhenti pada pelaksana teknis, sementara pihak yang diduga merancang dan mengendalikan operasi justru tidak tersentuh.
GMPK merekomendasikan pemeriksaan forensik digital secara menyeluruh terhadap sistem _Lawful Interception Management System_ (LIMS), perangkat komunikasi, metadata, rekam jejak akses, dan dokumen penghapusan informasi elektronik. Penyidik perlu menguji hubungan komunikasi, aliran perintah, pola pemilihan sasaran, serta kemungkinan distribusi informasi kepada pihak lain yang berkepentingan. Seluruh bukti harus diamankan melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak terjadi manipulasi, penghilangan jejak, ataupun penyalahgunaan proses pembuktian.
DPP GMPK menyatakan dukungan penuh kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam memimpin Polri mengusut tuntas perkara ini secara profesional, independen, dan berintegritas. GMPK berharap kepemimpinan Kapolri baru mampu memastikan tidak ada perlindungan terhadap siapa pun yang terbukti terlibat, sekaligus tidak membiarkan proses penyidikan dipengaruhi kepentingan politik maupun tekanan kekuasaan. Dukungan tersebut merupakan komitmen GMPK untuk berdiri bersama penegakan hukum yang objektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan serta perlindungan konstitusi.
GMPK juga meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kelembagaan yang tegas agar penyidikan diselesaikan secara objektif, profesional, dan tanpa pandang bulu. Arahan tersebut harus menjamin independensi penyidik, melindungi proses pembuktian dari tekanan politik, serta memastikan tidak ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa karena kedudukan atau hubungan kekuasaan. Presiden tidak perlu menentukan kesalahan seseorang ataupun mengintervensi penetapan pasal, tetapi wajib memastikan seluruh instrumen negara bekerja melindungi konstitusi dan menegakkan hukum.
GMPK mendorong Komisi III DPR RI menjalankan fungsi pengawasan secara substantif terhadap penanganan perkara ini melalui mekanisme konstitusional dan kewenangan kelembagaannya. Pengawasan tersebut harus diarahkan pada pengungkapan motif, pihak yang memerintahkan, aktor intelektual, konstruksi hukum, dan jaminan bahwa penyidikan tidak berhenti pada penetapan tersangka. Transparansi kelembagaan diperlukan agar kepercayaan publik terhadap kepolisian dan komitmen negara dalam melindungi keamanan informasi tetap terjaga.
Montesquieu melalui teori pemisahan kekuasaan mengingatkan pentingnya pembatasan kekuasaan agar tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Dalam perkara ini, prinsip tersebut harus diterjemahkan melalui pengawasan ketat terhadap penggunaan perangkat penyadapan, kejelasan dasar hukum, pembatasan akses, dan pertanggungjawaban setiap pejabat yang memiliki kewenangan. GMPK mendesak pemerintah mengevaluasi tata kelola penyadapan nasional dan memperkuat regulasi agar teknologi pengawasan tidak berubah menjadi instrumen kejahatan terhadap hak warga negara maupun keamanan pemerintahan.
GMPK mengingatkan bahwa dugaan perbuatan yang berlangsung pada 2025–2026 harus ditangani dengan memperhatikan asas legalitas dan ketentuan hukum pidana menurut waktu terjadinya perbuatan. Pasal 104 dan Pasal 107 KUHP lama harus dibedakan penerapannya dari Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026, termasuk memperhatikan ketentuan peralihan dan aturan perubahan undang-undang yang lebih menguntungkan terdakwa. Ketelitian konstruksi hukum merupakan keharusan agar perkara ini memiliki landasan pembuktian yang kuat dan tidak mudah dipatahkan dalam proses peradilan.
Pada akhirnya, GMPK menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang menyadap Presiden, melainkan apakah terdapat desain kejahatan yang bermaksud mengganggu atau melumpuhkan kekuasaan pemerintahan Presiden Prabowo yang sah. Apabila unsur makar terbukti, seluruh pihak yang bertanggung jawab, termasuk aktor intelektual, harus diproses tanpa kompromi dan tanpa pengecualian, dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah. Negara yang bermartabat bukan negara yang membiarkan kekuasaan berjalan tanpa pengawasan, melainkan negara yang berani membongkar kejahatan, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan memastikan bahwa tidak seorang pun berada di atas konstitusi.
*Abd. Aziz adalah Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Founder and Senior Managing Partner Firma Hukum PROGRESIF LAW Jakarta, dan Ketua Umum Kaukus Intelektual Nahdlatul Ulama (KALAM NU).
