LAMONGAN | duta.co – Ancaman bencana hidrometeorologi menuntut kesiapsiagaan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, instansi terkait, relawan hingga masyarakat. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, serta logistik penanggulangan bencana.
Sepanjang 2026, tercatat 672 kejadian bencana alam di berbagai wilayah Jawa Timur, termasuk Kabupaten Lamongan. Rangkaian bencana tersebut mengakibatkan kerugian material mencapai Rp7,5 miliar. Kondisi ini menjadi pengingat pentingnya memperkuat langkah antisipasi sebelum bencana terjadi.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat menyampaikan amanat Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono dalam Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Lamongan Tahun 2026–2027 di Alun-Alun Lamongan, Kamis (5/11).
Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa berdasarkan prediksi BMKG, musim hujan 2026–2027 diperkirakan datang lebih lambat dari biasanya. Kondisi itu menjadi sinyal adanya indikasi potensi cuaca ekstrem di berbagai wilayah Indonesia.
Kapolda Jawa Timur berpesan agar seluruh jajaran melakukan pemetaan wilayah rawan bencana bersama para pemangku kepentingan. Koordinasi dan jalur komunikasi ant instansi juga perlu diperkuat, termasuk melalui pembentukan posko kesiapsiagaan agar setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
“Bapak Kapolda Jawa Timur berpesan agar seluruh jajaran melaksanakan pemetaan wilayah rawan bencana alam bersama para pemangku kepentingan terkait, memperkuat koordinasi dan jalur komunikasi antar instansi serta membentuk posko kesiapsiagaan sehingga setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat, juga memastikan seluruh personil dalam kondisi prima dan dilengkapi alat pelindung diri karena keselamatan petugas sama pentingnya dengan keselamatan masyarakat yang kita lindungi,” pesannya.
Dalam apel tersebut, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) juga memaparkan langkah penanggulangan dan rencana mitigasi risiko bencana hidrometeorologi. OPD yang terlibat meliputi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas BMCKTR, Dinas PRKPCK, Dinas PU SDABK, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Satpol PP (Damkar), BPBD, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lamongan.
Berbagai langkah telah dilakukan untuk memperkuat kesiapan menghadapi potensi bencana. Di antaranya respons cepat, pendirian posko, penyiapan personel dan peralatan, penyediaan obat-obatan serta bantuan pangan, hingga normalisasi dan pemeliharaan drainase.
Upaya mitigasi juga dilakukan melalui normalisasi 40 titik waduk dan rawa dengan volume mencapai 300 ribu meter kubik. Selain itu, normalisasi dilakukan terhadap 262 titik kali dengan total panjang mencapai 214 kilometer.
Seluruh langkah tersebut diperkuat melalui koordinasi pentahelix yang melibatkan berbagai unsur. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu meningkatkan kesiapan Lamongan dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, sekaligus meminimalkan risiko dan dampak yang ditimbulkan. (dam)
