SURABAYA | duta.co – Tidak salah, kalau Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta agar Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda menjadi duta Posbankum (Pos Bantuan Hukum) yang membawai 41.652 Pos se-Indonesia. Apalagi tujuan Posbankum untuk memastikan keadilan sampai di seluruh pelosok tanah air.
“Saya melihat Gubernur Sherly sangat humble (rendah hati red.). Dia dekat dengan masyarakat, dekat dengan wong cilik. Di sisi lain, dia sukses mendongkrak ekonomi di Malut. Bayangkan Triwulan I, ekonomi Malut tumbuh 34,58 persen. Ini data BPS,” demikian disampaikan Dr M Sholeh Basyari, Direktur Eksuktif CSIIS (Center for Strategic on Islamic and International Studies) kepada duta.co, Selasa (14/10/25).
Menurut Dr Sholeh, ‘keberanian’ Sherly Tjoanda mendobrak ketidakbenaran bisa melebihi Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. Dia juga tidak jaim (jaga-image). “Saya mendengar gaya kepemimpinannya merakyat, suka turba. Tidak mau ongkang-ongkang sebagai pejabat. Birokrasi biar diurus Wagub. Ini hebat, Eksperimen politiknya melampaui Ahok,” tegasnya.
Tanda-tanda Maluku Utara semakin moncer, kian kuat. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,12 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,05 persen. “Jadi, tidak salah kalau kemudian Menteri Hukum menunjuknya sebagai duta Posbankum,” pungkas Dr Sholeh.
Menteri Hukum memang telah mendaulat Gubernur Sherly Tjoanda sebagai duta Posbankum dan menjadi yang terdepan dalam melayani keadilan bagi publik di Maluku Utara. “Saya mengapresiasi bantuan Ibu Gubernur untuk mendorong hadirnya Posbankum di provinsi Maluku Utara dengan capaian 100 persen ada Posbankum, saya yakin keadilan bisa hadir secepatnya di Malut,” kata Menteri Hukum yang hadir di acara peresmian Posbankum di Ternate.
Stigma melampaui Ahok layak ditancapkan kepada Sherly. Delapan bulan sejak dilantik 30 Februari 2025, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda–Sarbin Sehe, sudah menorehkan berbagai capaian penting di awal masa kepemimpinannya.
Sejumlah kebijakan pro-rakyat berhasil direalisasikan, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur.Capaian itu disampaikan langsung Sherly Tjoanda dalam rapat paripurna memperingati HUT ke-26 Provinsi Maluku Utara, Minggu (12/10/2025), yang dipimpin Ketua DPRD Malut, Ikbal Ruray, di ruang paripurna DPRD Malut, Sofifi.
Dalam laporannya, Sherly menegaskan bahwa sejak awal kepemimpinan, pihaknya berkomitmen menjalankan pendidikan gratis bagi seluruh pelajar SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta. “Dalam 100 hari pemerintahan Sherly–Sarbin telah menggratiskan uang komite SMA, SMK, SLB dan swasta. Untuk sekolah negeri telah digratiskan pada bulan April, sedangkan di bulan Juli untuk swasta. Jadi seluruh SMA, SLB dan SMK, uang komitenya sudah digratiskan melalui Bosda,” ujarnya.
Sherly juga menyampaikan, pada pertengahan tahun 2025, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah merealisasikan anggaran sekitar Rp38 miliar untuk program tersebut. Sementara pada tahun 2026, pemerintah akan menambah alokasi menjadi Rp50 miliar, meski dihadapkan pada penurunan dana transfer pusat.
“Tidak boleh lagi terjadi ada anak Maluku Utara yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi,” kata Sherly serius.
Di bidang kesehatan, Sherly mengungkapkan, seluruh masyarakat Maluku Utara kini telah terdaftar 100 persen dalam BPJS Kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC). Meskipun tingkat keaktifan peserta baru mencapai 82 persen, status Maluku Utara telah masuk kategori UHC Prioritas.
“Siapapun masyarakat Maluku Utara yang memiliki KTP Maluku Utara, ketika pergi ke rumah sakit manapun yang menerima layanan BPJS Kesehatan bisa langsung mengaktivasi layanan BPJS-nya dalam waktu 24 jam tanpa harus menunggu dua minggu,” ucap Gubernur Sherly.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama lintas sektor antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS di sepuluh kabupaten/kota. Pemerintah bertekad meningkatkan standar pelayanan kesehatan di seluruh wilayah yang dinilai masih belum merata.
Selain pendidikan dan kesehatan, pemerintah juga menggulirkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Melalui Dinas Perkim, tahun 2025 dialokasikan anggaran Rp20 miliar untuk merenovasi 700 unit rumah.
“Kita sudah menyalurkan semua bantuan bahan bangunan sekaligus bekerja sama dengan semua daerah termasuk dengan pihak TNI sehingga rumah bisa direnov dalam waktu 1,5 sampai 2 bulan selesai,” ucapnya.
Sherly menambahkan, pada 2026 pihaknya berencana meningkatkan jumlah rumah yang direhabilitasi menjadi 1.500 unit dengan total anggaran sekitar Rp50 miliar. Gubernur akan berupaya melalui Kementerian Perumahan ada program BSPS, diharapkan mendapat anggaran 10 ribu sampai 20 ribu rumah.
Ia juga berharap dukungan dari anggota DPR RI asal Maluku Utara untuk memperjuangkan kuota BSPS agar masyarakat di provinsi ini dapat menikmati hunian yang layak.
Dari sisi infrastruktur, Sherly menyoroti pentingnya konektivitas jalan dan jembatan untuk mendorong pemerataan ekonomi antarwilayah. Berdasarkan hasil rekapitulasi bersama Dinas PU provinsi dan kabupaten/kota, total kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan mencapai Rp10 triliun, termasuk Rp2 triliun untuk wilayah Pulau Taliabu.
“Di tengah tekanan fiskal ini, dalam perencanaan APBD 2026 yang akan diserahkan besok, 13 Oktober, kami menganggarkan untuk jalan dan jembatan sekitar 700 miliar dari 2,8 triliun APBD 2026,” ujarnya. (mky,net)
