Setelah Ungkap LRT Kemahalan, Kini JK Benarkan Prabowo APBN Bocor

JAKARTA | duta.co – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui anggaran negara mengalami kebocoran seperti diungkap calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Sebelumnya Presiden Jokowi membantah pernyataan Prabowo.

“Pasti bocor,” kata JK di Markas Pusat Palang Merah Indonesia (PMI), Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Banyaknya aparat pemerintah yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurut JK, menjadi indikasi bocornya anggaran. Namun ia yakin jumlah kebocoran tidak sampai Rp 500 triliun atau 25 persen dari total APBN.

“Diratakan 25 persen saya kira tidak,” katanya. Sebelumnya JK juga menyinggung ada potensi kebocoran harga LRT yang dinilai kemahalan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pun meminta pemerintah menjawab dan menjelaskan semua tuduhan itu.

Fahri awalnya juga menyinggung pernyataan JK soal LRT. Menurut Fahri, ada potensi kebocoran anggaran pada pembangunan LRT Jabodetabek karena dinilai lebih mahal.

“Sekarang begini deh, Pak JK mengatakan itu LRT, Light Rapid Tranportation itu dia bilang kemahalan. Kenapa ini LRT di atas sementara di bawahnya kosong? Nanti ketika jalan tolnya mau kita perlebar nggak bisa karena di tengahnya ada tiang LRT,” ujar Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/2/2019).

“Saya juga berpikir mondar mandir, saya kan tinggal di Cibubur mondar mandir lihat, ini apa ceritanya ini? Tiba-tiba ini kayak ada 3 lantai ke atas gitu, dibikin tinggi. Dan itu memakan beton lebih banyak,” imbuhnya.

Menurut Fahri, membangun kereta dengan LRT dinilai membutuhkan beton yang lebih banyak. Hal itu akan berdampak pada tambahan biaya yang berpotensi pada kebocoran.

“Kalau Anda hamparkan aja itu di tanah, nggak seberapa makan betonnya. Mungkin beton itu tinggal 30 persen. Tapi karena dinaikin ke atas, itu betonnya tambah 60 persen. Akibatnya apa? Biaya kan? Itu bisa disebut bocor atau tidak? Bocor,” ungkapnya.

Fahri lalu meminta pemerintah menjelaskan kepada rakyat. Menurutnya, pemerintah harus menjawab semua tuduhan dan tak boleh marah.

“Jadi jangan defense mechanismnya itu terlalu berlebihan. Jelasin aja. Sekaligus kita dalam kampanye ini mendidik rakyat. Semua tuduhan kepada pemerintah jawab dong, ya, jangan marah,” tegasnya.

Kebocoran anggaran negara sebelumnya diungkap Prabowo Subianto. Dia menjelaskan anggaran negara bocor lantaran markup sejumlah proyek. Perhitungan Prabowo, anggaran negara yang bocor mencapai 25 persen atau Rp 500 triliun dari total APBN sebesar Rp 2000 triliun.

“Saya hitung kebocoran dari anggaran rata-rata taksiran saya, mungkin lebih sebetulnya taksiran saya adalah 25 persen anggaran itu bocor. Bocornya macam-macam,” kata Prabowo di Hall Sport Kelapa Gading, Jakarta, Rabu 6 Februari 2019.

Ia menduga, kebocoran anggaran terjadi karena ada penggelembungan harga proyek dari yang seharusnya. Misalnya harga proyek 100 lalu di-markup menjadi 150.

“Itu namanya apa, penggelembungan, namanya markup. Bayangkan jembatan harganya 100 ditulis 150-230. Ini terjadi terus-menerus. Saudara-saudara kita harus jujur dan objektif. Masalah ini sudah berjalan lama. Tapi ini harus kita hentikan, harus kita kurangi,” kata Prabowo.

Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra, Raden Muhammad Syafi’i atau Romo Syafi’i juga menjelaskan ucapan calon presiden RI nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang mengatakan ada kebocoran anggaran negara sebesar 25 persen. Menurut Syafi’i, apa yang dikatakan Prabowo itu berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno.

Sebenarnya kalau data-data dari BPN sendiri tentang pertumbuhan ekonomi, tentang rasio pajak. Sebenarnya kita harusnya mendapatkan anggaran pendapatan yang lebih dari apa yang termuat di APBN, karena kita bisa menghitung dari potensi yang sebenarnya harus masuk dengan apa yang tersaji di dalam APBN,” kata Syafi’i di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 7 Februari 2019.

Dia menghitung berdasarkan jumlah yang seharusnya diperoleh dari pemasukan pajak yang dibayar oleh para wajib pajak yang taat, seperti pajak rumah makan dan pajak belanja. Jika itu semua masuk ke dalam APBN, dia menduga pendapatan negara dalam APBN akan lebih banyak dari yang dianggarkan saat ini. Jika tidak sesuai atau lebih sedikit dia menilai ada kebocoran.

Capres petahana Joko Widodo sudah menanggapi Prabowo. Dia meminta Prabowo menunjukkan bukti dan menantang untuk melapor ke KPK. (Rmol/det)

Express Your Reaction

Share Tweet