“Membaca Jejak Perkara HGB, Informasi yang Beredar di Lingkaran Penyidik, dan Bayang-Bayang Risywah Muktamar NU ke-35.”
Catatan Purwanto M. Ali

ADA cerita yang lahir untuk segera dilupakan. Ada pula cerita yang memilih menunggu waktu—hingga kenyataan datang mengujinya.

Beberapa waktu lalu, seorang teman menyampaikan kepada saya sejumlah informasi yang, menurut pengakuannya, beredar di lingkaran penyidik KPK.

Informasi itu menggambarkan sebuah alur: Nusron Wahid akan diperiksa KPK; perkara kemudian berkembang; cerita tentang dua Land Cruiser yang dinaikkan ke dua towing akan kembali muncul; lalu pemeriksaan disebut dapat bergerak kepada salah satu menteri dan seorang wakil menteri, sejumlah Ketua Tanfidziyah dan Rais Syuriah PWNU-PCNU, hingga sembilan anggota AHWA.

Pada ujung alur itu bahkan disebut kemungkinan perubahan status hukum Nusron Wahid dan meluasnya perkara kepada nama-nama lain.

Saya mendengarnya. Saya menyimpannya.

Tidak lebih.

Sebab sebuah informasi tidak berubah menjadi kebenaran hanya karena datang dari orang yang kita percaya.

Dalam hukum, dugaan membutuhkan pembuktian. Dalam ilmu pengetahuan, hipotesis membutuhkan verifikasi. Dan dalam kehidupan, kebenaran selalu membutuhkan keberanian untuk diuji.

“Waktu tidak selalu membuktikan sebuah cerita benar. Tetapi waktu memberi kesempatan kepada kebenaran untuk memperlihatkan dirinya.”

Kini, satu bagian dari alur itu mulai bersentuhan dengan kenyataan.

Nusron Wahid benar-benar dipanggil KPK. Dalam perkembangan perkara saat tulisan ini dibuat, ia dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi, bukan tersangka, dalam penyidikan perkara dugaan korupsi pengurusan HGB.

Maka pertanyaannya bukan lagi: apakah Nusron akan dipanggil KPK?

Pertanyaan itu telah memperoleh jawabannya. Pertanyaan berikutnya jauh lebih penting: Setelah Nusron diperiksa KPK, ke mana perkara ini akan bergerak?

KETIKA CERITA BERTEMU PENYIDIKAN

Kita tidak boleh tergesa-gesa melompati hukum. Dipanggil sebagai saksi tidak berarti menjadi tersangka. Diperiksa KPK tidak berarti bersalah. Bahkan berada di sekitar sebuah perkara tidak otomatis melahirkan pertanggungjawaban pidana.

Hukum tidak seharusnya bekerja dengan prasangka. Ia bekerja dengan fakta dan alat bukti. Namun justru karena itulah pemeriksaan Nusron menjadi penting.

Dalam perkara korupsi yang kompleks, sebuah keterangan tidak hidup sendirian. Ia akan dipertemukan dengan dokumen, transaksi keuangan, komunikasi elektronik, barang bukti digital, serta keterangan orang lain.

Penyidikan seperti menyusun mozaik. Satu keping mungkin tidak berarti banyak. Tetapi ketika kepingan-kepingan itu menemukan tempatnya, sebuah gambar perlahan menjadi terang.

Uang pun mempunyai ingatan. Ia dapat berpindah tangan, disimpan, bahkan disembunyikan. Tetapi perjalanannya sering meninggalkan jejak.

Karena itu, pertanyaan terpenting bukan apakah Nusron kelak akan menjadi tersangka. Itu sepenuhnya wilayah pembuktian dan kewenangan KPK.

Pertanyaannya adalah: Ke mana jejak bukti akan membawa penyidik setelah Nusron diperiksa?

“Dugaan boleh membuka pintu penyelidikan. Tetapi hanya bukti yang berhak membawa seseorang melewati pintu pertanggungjawaban.”

DARI HGB MENUJU MUKTAMAR?

Pertanyaan itu menjadi sensitif karena di luar perkara HGB telah beredar isu lain yang menyentuh jantung moral Nahdlatul Ulama: dugaan risywah dalam Muktamar NU ke-35. Isu tersebut selama ini hidup di antara tuduhan dan bantahan.

Ada foto. Ada cerita pembagian uang. Ada berbagai nominal yang disebut. Ada nama kiai dan tokoh NU yang ikut terseret. Ada pula cerita tentang dua Land Cruiser yang dinaikkan ke dua towing. Tetapi semuanya mempunyai derajat pembuktian yang berbeda.

Foto tidak otomatis membuktikan suap. Pertemuan bukan otomatis transaksi. Nama yang disebut bukan berarti terlibat. Dan cerita, seberapa pun meyakinkannya, tidak serta-merta menjadi fakta.

Pihak yang dituduh juga mempunyai hak yang sama untuk membantah dan meminta pembuktian.

Namun pemanggilan Nusron memberi konteks baru. Bukan karena pemeriksaan Nusron membuktikan adanya risywah Muktamar. Sama sekali bukan.

Melainkan karena salah satu nama yang selama ini ikut disebut dalam pusaran perbincangan tersebut kini benar-benar memasuki ruang pemeriksaan KPK dalam sebuah perkara yang sedang disidik.

Maka dua garis yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri mulai menghadirkan sebuah pertanyaan: Apakah perkara HGB dan isu risywah Muktamar merupakan dua persoalan yang sepenuhnya terpisah, atau adakah titik tempat keduanya bersinggungan?

Jawabannya bukan milik rumor. Jawabannya milik pembuktian.

LEDAKAN KEDUA ISU RISYWAH

Pemanggilan Nusron dapat menjadi momentum baru bagi isu risywah Muktamar. Saya menyebutnya kemungkinan ledakan kedua.

Ledakan pertama terjadi ketika tuduhan memasuki ruang publik. Orang berbicara, menuduh, membantah dan berdebat. Ledakan kedua akan berbeda.

Ia hanya akan terjadi apabila cerita yang sebelumnya hidup di ruang opini mulai bersentuhan dengan proses pembuktian hukum.

Di sinilah teman yang memberikan informasi kepada saya menyampaikan klaim lain yang jauh lebih serius.

Menurut pengakuannya, berdasarkan informasi yang ia sebut beredar di lingkaran penyidik KPK, ia telah memiliki 74 foto dan 8 video yang diklaim berkaitan dengan terjadinya praktik risywah dalam Muktamar NU ke-35.

Klaim itu tentu mengejutkan.

Tetapi justru karena serius, ia tidak boleh diperlakukan secara serampangan.

Saya belum dapat memastikan secara independen keberadaan, keaslian, konteks maupun isi keseluruhan 74 foto dan 8 video tersebut. Karena itu saya menempatkannya sebagai klaim sumber yang masih harus diverifikasi, bukan fakta hukum. Sebab bukti visual tidak menjadi kuat hanya karena jumlahnya banyak.

Seratus foto tanpa konteks mungkin tidak membuktikan apa-apa. Sebaliknya, satu rekaman yang autentik, utuh, jelas waktu dan tempatnya, serta bersesuaian dengan alat bukti lain dapat mempunyai arti yang sangat besar.

Pertanyaannya kemudian bukan sekadar: Benarkah ada 74 foto dan 8 video?

Tetapi: Jika benar ada, apa yang sesungguhnya direkam? Apakah hanya pertemuan? Apakah terdapat penyerahan sesuatu? Siapa yang terekam? Kapan dan di mana? Apakah file aslinya tersedia dan autentik?

Dan yang paling menentukan: apakah materi tersebut bersesuaian dengan transaksi, komunikasi, keterangan saksi atau alat bukti lainnya?

“Bukti tidak menjadi kuat karena jumlahnya banyak. Ia menjadi kuat ketika autentik, memiliki konteks, dan bertemu dengan fakta lain pada titik yang sama.”

Pada ledakan pertama, yang bertarung adalah narasi. Jika ledakan kedua benar-benar datang, yang harus berbicara bukan lagi narasi. Tapi bukti.

DUA LAND CRUISER DI ATAS DUA TOWING

Dalam rangkaian informasi yang sama, muncul pula cerita tentang dua Land Cruiser yang dinaikkan ke dua towing. Cerita itu terdengar sederhana. Tetapi apabila benar, pertanyaan di belakangnya tidak sederhana.

Saya tidak ingin menempatkannya sebagai fakta sebelum dibuktikan. Justru karena itu pertanyaan yang tepat bukan: Percayakah kita kepada cerita tersebut? Melainkan: Bisakah cerita tersebut dibuktikan?

Jika perjalanan kedua kendaraan itu benar terjadi, secara logis terbuka kemungkinan adanya jejak yang dapat ditelusuri: identitas kendaraan dan towing, pengemudi, perjalanan jalan tol, CCTV, GPS, transaksi, komunikasi maupun saksi yang mengetahui perjalanan tersebut.

Lalu pertanyaan bergerak lebih dalam. Jika benar ada sesuatu yang dibawa, apa isinya? Jika benar terdapat uang, uang siapa? Dari mana asalnya? Ke mana tujuannya? Untuk kepentingan apa? Dan akhirnya: Adakah hubungannya dengan perkara yang sekarang sedang disidik KPK?

Di situlah cerita menjalani pengadilannya sendiri. Tanpa bukti, ia tetap hanya cerita.

Tetapi apabila jejaknya ditemukan, autentik dan saling bersesuaian, sebuah cerita dapat berubah menjadi fakta hukum.

“Cerita dapat berlari mendahului kenyataan. Tetapi hanya bukti yang mampu membawanya sampai ke pintu kebenaran.”

LALU BAGAIMANA NASIB PARA KIAI?

Inilah wilayah yang membutuhkan kejernihan paling tinggi. Sejumlah nama kiai dan tokoh NU telah terseret dalam pusaran isu risywah.

Tetapi harus ditegaskan: Nama yang disebut bukan bukti kesalahan. Foto bersama seseorang bukan bukti transaksi. Kehadiran di suatu tempat bukan bukti keterlibatan. Bahkan sebuah rekaman tetap membutuhkan konteks sebelum dapat diberikan makna hukum.

Prinsip itu menjadi semakin penting ketika muncul klaim mengenai puluhan foto dan sejumlah video.

Gambar mempunyai daya sugesti yang luar biasa. Mata dapat merasa telah menyaksikan kebenaran, padahal apa yang terlihat belum tentu menjelaskan seluruh peristiwa.

Karena itu, apabila 74 foto dan 8 video tersebut benar-benar ada, yang dibutuhkan bukan sekadar menyebarkannya ke ruang publik. Yang dibutuhkan adalah verifikasi.

Pada saat yang sama, kehati-hatian tidak boleh berubah menjadi tirai untuk menutup pencarian kebenaran.

Dalam alur yang disampaikan teman saya, setelah pemeriksaan Nusron, proses disebut dapat berkembang kepada pihak-pihak lain, termasuk salah satu menteri dan seorang wakil menteri, sejumlah Ketua Tanfidziyah dan Rais Syuriah PWNU-PCNU, hingga anggota AHWA.

Apakah itu akan terjadi? Belum tentu. Saya tidak mempunyai dasar untuk menyatakannya sebagai agenda resmi KPK.

Tetapi apabila jejak uang, komunikasi dan bukti digital benar-benar membawa penyidik memasuki arena Muktamar, pertanyaannya menjadi sederhana: Siapa yang mengetahui? Siapa yang memberi? Siapa yang menerima? Dan siapa yang ternyata hanya terseret namanya? Semua harus dipisahkan oleh bukti.

Hukum tidak boleh berhenti karena seseorang bergelar kiai, gus, menteri, wakil menteri, pejabat organisasi ataupun anggota AHWA.

Tetapi hukum juga tidak boleh menjadi alat untuk menghukum seseorang hanya karena namanya beredar dalam sebuah cerita.

“Nama besar tidak boleh menjadi perisai dari hukum. Tetapi hukum juga tidak boleh menjadi pisau yang melukai nama tanpa bukti.”

Keadilan mempunyai dua kewajiban yang sama mulianya: menindak mereka yang terbukti bersalah dan membersihkan mereka yang tidak terbukti bersalah.

NU DAN UJIAN MORAL

Pada akhirnya persoalan ini jauh lebih besar daripada nasib Nusron Wahid atau beberapa tokoh NU. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan. Risywah bukan sekadar persoalan amplop, tas dan angka. Ia menyentuh pertanyaan yang jauh lebih dalam: apakah amanah dapat diperjualbelikan, apakah suara mempunyai harga, dan apakah otoritas moral dapat tetap tegak ketika proses yang melahirkannya dipertanyakan.

Karena itu pembuktian tidak seharusnya ditakuti.

Jika tuduhan risywah tidak benar, pembuktian akan membersihkan nama para kiai sekaligus menjaga kehormatan NU.

Jika ternyata terdapat pelanggaran individual, hukum harus mampu memisahkan kesalahan seseorang dari kehormatan jam’iyah. NU terlalu besar untuk dipersempit menjadi kesalahan seorang individu.

Dan marwah organisasi tidak dijaga dengan menyembunyikan pertanyaan. Marwah dijaga dengan keberanian mencari jawaban.

“Marwah tidak lahir dari sunyinya kritik. Marwah tumbuh ketika sebuah organisasi berani berdiri bersama kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu terasa pahit.”

JANGAN MENDAHULUI KPK, JANGAN MEMATIKAN PERTANYAAN

Saya kembali kepada rangkaian informasi yang pernah disampaikan teman saya. Satu bagiannya telah bersentuhan dengan kenyataan: Nusron Wahid dipanggil KPK.

Bagian berikutnya belum.

Karena itu jangan memaksa masa depan mengikuti cerita. Begitu pula dengan klaim 74 foto dan 8 video. Jangan menolaknya sebelum diuji, tetapi jangan pula menjadikannya vonis sebelum diverifikasi.

Bisa jadi informasi itu benar sebagian. Bisa jadi keliru sebagian. Bisa pula penyidikan membawa KPK menuju arah yang sama sekali berbeda.

Kita belum mempunyai semua jawabannya. Dan mungkin justru itulah posisi paling jujur hari ini.

Jangan mendahului KPK menentukan siapa yang bersalah. Tetapi jangan pula meminta publik menutup mata terhadap pertanyaan yang belum terjawab.

Biarkan penyidikan berjalan. Biarkan jejak uang berbicara. Biarkan foto dan video diuji. Biarkan bukti memisahkan fakta dari fitnah, kesalahan dari prasangka, dan kebenaran dari cerita.

“Kebenaran tidak membutuhkan suara paling keras. Ia hanya membutuhkan keberanian untuk mengikuti bukti sampai ke ujungnya.”

Sebab yang sedang diuji bukan hanya cerita dua Land Cruiser. Bukan hanya klaim 74 foto dan 8 video. Bukan hanya nasib Nusron Wahid. Dan bukan pula sekadar nama beberapa kiai.

Yang sedang diuji adalah satu pertanyaan besar:

Apakah perkara HGB dan isu risywah Muktamar NU ke-35 merupakan dua cerita yang berjalan sendiri-sendiri—atau dua jalan yang setelah berputar cukup jauh ternyata bertemu pada persimpangan yang sama?

Jika persimpangan itu tidak pernah ada, fakta harus membersihkan mereka yang selama ini dituduh.

Tetapi jika persimpangan itu ditemukan, hukum harus mengikutinya ke mana pun jejak itu membawa.

Sebab cerita boleh mempunyai banyak versi.
Kepentingan boleh melahirkan banyak pembelaan. Kekuasaan boleh mempunyai banyak cara menjelaskan dirinya.

Tetapi bukti tidak mengenal pangkat, tidak membaca gelar, dan tidak memilih siapa yang harus disukai. Pada akhirnya, bukti hanya mempunyai satu tugas: menunjukkan apa yang sesungguhnya terjadi.(*)

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry