JAKARTA | duta.co –  Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy sudah dijebloskan ke penjara karena diduga terlibat kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama. KPK tampaknya tidak hanya berhenti kepada Rommy, sejumlah petinggi parpol lain juga dibidik. Daftarnya cukup panjang, yang menurut istilah mantan Ketua MK Mahfud MD cukup mengerikan. Siapa saja pejabat partai yang dibidik KPK?
Direktur Eksekutif Government & Political Studies (GPS), Gde Siriana, Sabtu (16/3/2019), meminta KPK menyelidiki Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. “Perlu  dibuktikan penggunaan anggaran Apel Kebangsaan. Bila bisa dibuktikan, dia bisa menyusul Ketum PPP (M. Romahurmuziy),” kata Gde Siriana.
Apel Kebangsaan yang diselenggarakan Pemprov Jawa Tengah pada 17 Maret 2019 dengan anggaran Rp 18.7 miliar perlu diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Dan perlu diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Direktur Eksekutif Government & Political Studies (GPS), Gde Siriana, Sabtu (16/3).
Kegiatan ini tidak memiliki urgensi apa pun dibandingkan kebutuhan rakyat yang lebih mendesak seperti perbaikan sejumlah jembatan penyeberangan orang (JPO) di Kota Semarang yang saat ini dalam kondisi memprihatinkan sehingga perlu segera diperbaiki.

“Antara lain JPO di Jalan Jenderal Sudirman, yang terbuat dari kayu sudah rusak. Selain itu, bagian atap jembatan penyeberangan itu juga sudah hilang,” ujar Gde Siriana.

Juga, lanjut Gde Siriana, sebanyak 1.028 dari 3.426 ruang kelas Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kendal membutuhkan perbaikan.

Kegiatan Apel Kebangsaan ini juga dicurigai sebagai kampanye politik terselubung yang menggunakan uang rakyat. Meski disampaikan tidak menggunakan atribut, ini bukan berarti bisa membohongi rakyat dengan alasan “bukan kampanye politik”. Semua orang tahu orientasi politik pilpres siapa-siapa pengisi acaranya.

“BPK dan KPK harus berani bertindak. Jika awam saja bisa melihatnya sebagai penyalahgunaan anggaran, mestinya BPK dan KPK lebih jeli lagi. Jika BPK dan KPK bisa membuktikannya, sangat mungkin Gubernur Jateng (Ganjar Pranowo) menyusul Ketum PPP (M. Romahurmuziy),” tutup Gde Siriana.

Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat, Andi Arief berharap gelaran apel kebangsaan yang bakal dilangsungkan di Lapangan Simpang Lima, Semarang Minggu besok diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Andi mencium adanya penggunaan anggaran negara dalam acara yang disebut menghabiskan dana Rp 18 miliar itu.
Bahkan, Andi menduga ada penggunaan anggaran negara dalam hal lain yang tidak sesuai sebagaimana mestinya. Hal itu ia ungkapkan dalam akun Twitternya, Jumat (15/3).
“Saya mendapat informasi audit dari lembaga tertentu juga menemukan fakta bahwa survei pencapresan (termasuk surveyor asing) dibiayai uang negara. Info ini mengagetkan saya,” tegas Andi.
Meski tak menjelaskan sumber informasi yang ia dapat, info pembiayaan negara terhadap survei pencapresan tentu mengagetkan lantaran selama ini Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf selalu membantah survei-survei yang memenangkan petahana.
Terlepas dari dugaan tersebut, acara dengan harga yang relatif tinggi itu menjadi fenomena lantaran memiliki banyak celah. “Bukan hanya apel kebangsaan, tas bingkisan Jokowi yang dibiayai negara,” tegasnya. (rmol/wis)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.