LAMONGAN | duta.co – Kalau soal beragama, seluruh Presiden RI menganut agama Islam. Tetapi, presiden yang paling sering tampil santri secara lahiriyah, barangkali hanya Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) dan Jokowi. Kalau sekedar bersongkok, semua presiden bersongkok, dari Bung Karno, Pak Harto, BJ Habibie, sampai SBY semua suka memakai songkok. Tetapi yang ’berani’ tampil dengan songkok-songkok santri, adalah Gus Dur dan Jokowi.
“Saya melihat penampilan presiden kita (Jokowi red.) hari ini begitu santri. Lihat tuh kopiahnya, kalau tidak santri beneran, ewuh pakewuh. Ini kopiah khas santri,” celetuk seseorang ketika menyaksikan penampilan Presiden Jokowi dengan songkok khas santri saat melakukan kunjungan di Lamongan, Kamis (08/3/2018).
Ironisnya, selama ini Jokowi dikesankan anti Islam. Pemerintahannya anti ulama. Menguatnya isu pemerintah anti ulama dan anti Islam muncul setelah pemerintah mengeluarkan PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas. Salah satu inti dari PERPPU ini adalah adanya pengukuhan kewenangan pemerintah membubarkan ormas anti Pancasila, anti UUD 1945 dan ormas yang mengancam keutuhan NKRI.
Hasilnya, berdasarkan PERPPU tersebut, pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap anti Pancasila.
Cukup? Belum! Isu pemerintah anti ulama ini semakin deras mengemuka ketika pimpinan Ormas Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab dinyatakan tersangka oleh Polda Jabar karena telah melanggar pasal pasal 154 A KUHP dan pasal 320 tentang penistaan lambang negara dan pencemaran nama baik proklamator.
Selain itu, Habib Rizieq juga dinyatakan tersangka oleh Polda Metro atas kasus pornografi. Ia dianggap telah melanggar pasal Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 9 juncto Pasal 35 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Tak pelak sikap tegas pemerintah dan kepolisian dengan membubarkan HTI yang anti-Pancasila dan menetapkan Rizieq Syihab sebagai tersangka kasus penistaan lambang negara dan pornografi telah membuat isu pemerintah anti ulama bahkan anti Islam semakin mengemuka.
Pertanyaannya, benarkah pemerintahan sekarang atau Jokowi anti ulama, anti Islam? “Saya malah melihat sebaliknya. Secara lahiriyah, kasat mata, justru Jokowi ini yang berani tampil islami. Ialah presiden setelah Gus Dur yang tanpa ewuh pakewuh menggunakan songkok ala santri. Bahkan Jokowi tak canggung menggunakan sarung, membaur dengan para kiai. Dan hampir setiap kunjungannya sowan ke kiai,” jelas salah seorang kiai.
Kepada wartawan, Jokowi sendiri menjelaskan, bahwa, ulama memiliki posisi penting dalam negeri ini. “Kami melaporkan hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun rencana yang akan dilakukan. Mana yang perlu diperbaiki. Mana yang perlu dikerjakan lebih besar lagi. Masukan-masukan para kiai penting, maka, penting sekali saya masuk pondok,” tandas Jokowi.
Apalagi melihat realita hubungan pemerintah dan ulama di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mengatakan pemerintah anti ulama menjadi kurang bijak mengingat Presiden Jokowi justru menunjukkan kedekatannya dengan para ulama dan masyarakat Islam semenjak Joko Widodo menjadi Presiden RI.
Kegiatan-kegiatan keagamaan yang sifatnya rutin diadakan setiap tahun seperti peringatan Nuzulul Qur’an dan Maulid Nabi tetap diadakan di era Jokowi bahkan ditambah kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya seperti MTQ khusus anak-anak yatim-piatu serta istghotsah para Alim-Ulama dari seluruh Indonesia di halaman Istana Merdeka untuk memperingati hari kemerdekaan RI. Terakhir, digelar dzikir ‘hubbul wathon’ yang belum pernah ada pada pemerintahan sebelumnya.
Lantas mengapa pemerintah membubarkan HTI? Ini adalah sebuah sikap tegas sesuai dengan amanat UUD 45 bahwa siapapun yang anti Pancasila, individu atau ormas, harus ditindaktegas sesuai dengan perundangan yang berlaku. Tanpa itu, maka, bangunan NKRI bisa porak-poranda, terpecah belah. Waallahu’alam. (mky,dam)
