JOMBANG | duta.co — Waktu berjalan tanpa menunggu. Setahun kepemimpinan Bupati Jombang Warsubi bersama Wakil Bupati Salmanudin Yazid pun telah terlewati. Namun di tengah perjalanan itu, harapan publik dinilai belum sepenuhnya menemukan pijakan yang kokoh. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jombang menyebut, arah perubahan masih terasa samar, sementara kebutuhan masyarakat terus mengetuk tanpa jeda.
Pjs. Ketua Umum HMI Cabang Jombang, Muhammad Daud Alfurqan, saat dikonfirmasi Minggu (22/2/2026), menyampaikan sejumlah catatan terhadap jalannya pemerintahan selama satu tahun terakhir.
Menurut Furqon sapaan akrabnya tahun pertama adalah fase penting yang semestinya menjadi fondasi arah perubahan. Ia menyebut kepala daerah bukan sekadar pengelola rutinitas, tetapi figur yang diharapkan mampu melahirkan keberanian kebijakan.
“Secara teoritik, kepala daerah bukan hanya administrator, tetapi juga policy entrepreneur yang mampu membuka ruang inovasi kebijakan,” ujarnya.
Namun di lapangan, ia menilai publik masih dihadapkan pada persoalan yang belum banyak berubah. Infrastruktur jalan rusak di sejumlah wilayah, misalnya, masih menjadi keluhan yang akrab di telinga masyarakat.
Di sisi lain, ia juga menyoroti kebijakan pengadaan kendaraan dinas bagi kepala desa yang disebut menelan anggaran sekitar Rp8 miliar. Kebijakan tersebut dinilai memunculkan pertanyaan publik tentang prioritas, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Data APBD 2026 yang ia sampaikan menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jombang sekitar Rp760,65 miliar, dengan transfer pusat sekitar Rp1,7 triliun. Sementara serapan anggaran hingga September 2025 disebut baru mencapai 62,26 persen.
“Ini bukan hanya soal kemampuan anggaran, tetapi bagaimana anggaran itu mampu diubah menjadi manfaat nyata,” kata Daud.
Ia menilai pola kepemimpinan yang berjalan saat ini masih terasa administratif, belum sepenuhnya menunjukkan lompatan yang memberi energi baru bagi arah pembangunan.
Furqon juga menyinggung belum tampaknya narasi besar pembangunan yang mampu menjadi penanda khas kepemimpinan saat ini. Sejumlah program dinilai masih berjalan dalam pola lama, tanpa kejutan yang mampu menggerakkan optimisme publik.
Pembangunan tugu senilai Rp1,3 miliar juga menjadi sorotan, terutama ketika persoalan mendasar seperti gizi balita masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Bagi HMI, waktu tidak pernah benar-benar netral. Ia mencatat, menguji, sekaligus menagih. Tahun pertama mungkin telah berlalu, tetapi harapan belum ikut selesai. Di sanalah pemerintah diuji: apakah akan tetap berjalan seperti biasa, atau memilih melangkah lebih jauh menjawab harapan dengan keberanian, bukan sekadar keberlanjutan. (din)
