PONOROGO | duta.co –Minimnya ketersediaan dana Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk menyokong biaya pendidikan , membuat Pemkab Ponorogo belum bisa mewujudkan pendidikan murah di Bumi Reog. Selain itu pemerintah setempat juga mengedepankan pembangunan infrastruktur jalan yang memang sudah banyak yang rusak parah. Hal ini diakui oleh Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, dalam refleksi satu tahun kepemimpinanya.
Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, mengaku piahknya belum bisa menyediakan biaya sekolah murah, karena Pemkab Ponorogo belum bisa menyediakan dana untuk Biaya Operasional Sekolah Daerah atau Bosda sebagai pendamping BOS yang telah diberikan pemerintah pusat. “Tahun 2017 ini kita belum bisa menyisihkan dana untuk Bosda. Sebab, Bosda melibatkan anggaran yang sangat besar,” ujarnya.
Menurut Ipong, BOS dari pemerintah pusat saat ini mencapai Rp 900 ribu per siswa per tahun. Sedangkan Ipong menginginkan Pemkab Ponorogo bisa memberikan Bosda sebesar Rp300 ribu per siswa pertahun. Sehingga pihaknya memerlukan dana sebesar Rp40 miliar setahun ini. Tapi celakanya, dana itu tidak ada. Dan dana yang ada saat ini masih lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan pemeliharaannya. “Ya ada dana, tapi tidak mencukupi. Tahun 2018 lah semoga bisa berharap ada dana untuk Bosda,” harapnya.
Namun demikian ada upaya lain bagi Pemkab Ponorogo untuk meringankan biaya pendidikan bagi siswa dengan pengadaan seragam sekolah gratis. Sebab berdasarkan survei, menurut Ipong, yang paling membebani orang tua saat memasukkan sekolah anaknya adalah besarnya biaya seragam. Walau diakui belum ada rincian anggaran yang disiapkan untuk seraga gratis ini namun ia berharap hal ini meringankan biaya yang harus dikeluarkan para orang tua.
“Dari survei, yang peling membebani pas mau masuk sekolah adalah pembelian seragam. Karena itu kita akan bantu dengan seragam gratis,” ujarnya.
Namun diakui Ipong, dalam setahun kepemimpinannya di Kabupaten Ponorogo, ada sejumlah indikasi pembangunan yang naik. Mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga Nilai Tukar Petani (NTP). Yang juga naik adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Yaitu dari 68,16 menjadi 68,38.
“Memang ada IPM yang naik, tapi saya belum puas. Sebab ada problem dalam pendidikan di Ponorogo ini. Yaitu tingginya biaya pendidikan. Jujur, dalam setahun terakhir ini saya belum bisa menurunkan biaya ini,” ujarnya, kemarin.
Selain soal anggaran yang belum ada, dari jajak pendapat yang dilakukannya terhadap warga Ponorogo, sebagian besar warga memang menginginkan agar pembangunan infrastruktur jalan bisa diprioritaskan dalam pembangunan di Ponorogo.
“Jadi pembangunan infrastruktur jadi prioritas lebih dulu. Termasuk anggarannya ya untuk pembuatan dan pemeliharaan jalan dulu. Lha warga maunya begitu,” pungkasnya. sna
